Ohio Resmi Setujui Pembayaran Bitcoin untuk Layanan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Penduduk Ohio Amerika Serikat (AS) segera dapat membayar berbagai biaya dan layanan negara menggunakan Bitcoin maupun cryptocurrency lainnya.

Hal ini menyusul keputusan bulat Dewan Deposito Negara Bagian Ohio pada Rabu lalu. Keputusan tersebut menandai langkah besar dalam adopsi aset digital oleh pemerintah daerah di Amerika Serikat.

Dalam rapat tersebut, dewan resmi memilih vendor untuk memproses transaksi kripto, sebuah langkah terakhir yang diperlukan agar sistem pembayaran ini dapat segera diimplementasikan. Dengan vendor yang siap, Ohio akan menjadi negara bagian pertama yang mengizinkan warganya membayar layanan publik menggunakan aset digital.

Dikutip dari Coinmarketcap, Sabtu (26/9/2025), proses menuju keputusan ini dimulai sejak April ketika Menteri Luar Negeri Frank LaRose dan Bendahara Negara Robert Sprague mengajukan usulan pembayaran kripto.

Usulan itu disetujui dewan pada Mei, namun masih menunggu penunjukan vendor resmi sebelum dilaksanakan. Kini, hambatan terakhir sudah teratasi.

Langkah ini diharapkan dapat memudahkan warga dalam bertransaksi, sekaligus memperlihatkan sikap progresif Ohio terhadap perkembangan teknologi finansial modern.

Menteri Luar Negeri Frank LaRose menyebutkan bahwa inisiatif ini lahir dari permintaan nyata masyarakat Ohio. Menurutnya, dengan ratusan ribu transaksi yang ditangani kantornya setiap tahun, banyak warga menginginkan opsi pembayaran kripto yang lebih praktis dan cepat.

LaRose menekankan bahwa layanan yang sering diminta pembayarannya melalui kripto meliputi pendaftaran bisnis hingga laporan keuangan kampanye. Dengan adanya sistem baru ini, warga bisa mengakses metode pembayaran digital yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Dukungan juga datang dari ekosistem kripto global. Coinbase Chief Legal Officer (CLO) Paul Grewal menanggapi keputusan Ohio ini lewat media sosial. Ia menulis, “Pembayaran pemerintah di Ohio hari ini. Semuanya on-chain besok,” menandakan optimisme bahwa langkah ini bisa menjadi preseden bagi negara bagian lain.

Pernyataan tersebut menunjukkan antusiasme pelaku industri terhadap langkah Ohio, yang berpotensi membuka pintu lebih lebar untuk integrasi blockchain dalam layanan publik di Amerika Serikat.

Keputusan menerima pembayaran kripto bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Langkah ini merupakan bagian dari agenda aset digital yang lebih besar yang tengah digarap Ohio dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Juni, Dewan Perwakilan Rakyat Ohio telah mengesahkan RUU berjudul Undang-Undang Dasar-dasar Blockchain Ohio. Regulasi tersebut melarang pemerintah daerah membatasi penggunaan aset digital dan memberikan keringanan pajak bagi transaksi kripto di bawah 200 dolar AS.

Dengan aturan ini, Ohio berusaha membangun ekosistem ramah kripto yang mendorong inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah setempat tidak hanya berfokus pada adopsi, tetapi juga menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor aset digital.

Kombinasi antara regulasi pro-kripto dan implementasi sistem pembayaran publik berbasis aset digital mempertegas posisi Ohio sebagai pionir dalam adopsi blockchain di tingkat negara bagian.