Australia Siap Batasi ATM Kripto untuk Cegah Pencucian Uang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Australia tengah menyiapkan langkah besar dalam pengawasan aset digital. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengusulkan agar CEO AUSTRAC memiliki kewenangan baru untuk membatasi atau melarang produk serta layanan berisiko tinggi, termasuk ATM kripto.

Dikutip dari coinmarketcap, Jumat (17/10/2025), CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, menilai mesin ATM kripto menjadi perhatian serius karena dapat mengubah uang tunai menjadi mata uang digital secara cepat dan hampir anonim.

“Hal ini membuat pelaku kejahatan lebih mudah memindahkan uang lintas batas,” ujarnya.

Data AUSTRAC menunjukkan sebagian besar pengguna aktif ATM kripto justru adalah korban penipuan atau "money mule" yang kerap tidak sadar terlibat aktivitas ilegal.

Burke mencatat, jumlah ATM kripto melonjak drastis dari hanya 23 unit enam tahun lalu menjadi sekitar 2.000 mesin pada 2025. Lonjakan ini diiringi dengan meningkatnya transaksi bernilai tinggi yang terindikasi terkait penipuan dan pencucian uang.

Satuan Tugas Kripto AUSTRAC mencatat sekitar 150.000 transaksi dilakukan melalui ATM kripto setiap tahun, dengan total nilai sekitar 275 juta dolar Australia. Menariknya, pengguna berusia 50 hingga 70 tahun menyumbang hampir 72% dari total nilai transaksi. Dalam sampel 90 pengguna paling aktif, 85% di antaranya merupakan korban penipuan atau dipaksa melakukan transfer uang.

Saat ini, otoritas telah membatasi nilai transaksi dan menolak perpanjangan izin bagi operator yang tidak patuh. Berdasarkan rezim anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme, bisnis wajib memantau aktivitas keuangan, melakukan verifikasi identitas pelanggan, serta melaporkan transaksi mencurigakan ke AUSTRAC.

Meski pengawasan telah diperketat, AUSTRAC menilai kelompok kriminal terorganisir terus mencari celah untuk menghindari regulasi. Karena itu, rincian undang-undang baru akan disiapkan dalam beberapa bulan mendatang untuk menutup potensi kebocoran pengawasan.

Langkah Australia ini mengikuti tren global. Pada Juli lalu, Selandia Baru mengumumkan rencana melarang ATM kripto guna memperkuat undang-undang anti pencucian uang dan terorisme. Sementara itu, Gubernur Illinois, JB Pritzker, baru saja menyetujui aturan baru yang mewajibkan perusahaan kripto memiliki cadangan dana memadai, menerapkan standar keamanan ketat, serta memberikan informasi transparan kepada pelanggan.

Dengan regulasi baru tersebut, Australia berharap dapat menekan penyalahgunaan teknologi kripto tanpa menghambat inovasi di sektor keuangan digital.