Senator AS Dorong Aturan Baru Pajak Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Senator AS, Cynthia Lummis menyoroti ketidakadilan dalam aturan pajak terhadap aset kripto, khususnya Bitcoin. Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini terlalu membebani pelaku industri dan dapat menghambat pertumbuhan ekosistem kripto secara keseluruhan.

Melansir Coinmarketcap, Selasa (24/6/2025), ia menyampaikan para penambang dan pelaku pasar kripto menghadapi risiko pajak berganda akibat kerangka hukum yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi aset digital.

“Regulasi pajak kripto saat ini merugikan dan memberatkan mereka yang beroperasi di industri ini,” kata Lummis dalam pernyataan resminya.

Dalam pernyataan terbarunya, Senator Lummis mengkritik keras regulasi pajak yang diterapkan saat ini karena dianggap belum mampu mengikuti perkembangan dunia kripto. Ia menilai aturan yang ada justru menghasilkan ketidakadilan dan membuat biaya kepatuhan yang harus ditanggung para pelaku industri menjadi sangat tinggi.

Biaya kepatuhan yang besar ini dikhawatirkan akan menghambat minat investor maupun wirausahawan yang ingin masuk ke sektor aset digital. Sementara itu, operasional penambangan Bitcoin dan aset kripto lainnya disebut sebagai yang paling terdampak.

Kerangka pajak saat ini disebut menciptakan kewajiban ganda yang memberatkan secara finansial. Para ahli pun menyebut bahwa ketidakpastian hukum di bidang ini bisa melemahkan daya saing Amerika Serikat dalam industri kripto, baik di pasar domestik maupun internasional.

Senator Lummis menyerukan perubahan konkret dalam undang-undang pajak terkait kripto. Ia mendorong agar aturan dibuat lebih sederhana dan adil, terutama dengan menghapus sistem pajak berganda yang dinilai merugikan pelaku usaha di sektor ini.

Langkah ini diyakini akan membantu menciptakan iklim regulasi yang lebih sehat, khususnya bagi para penambang dan investor aset digital yang beroperasi di AS.

Amerika Serikat saat ini menghadapi tantangan dalam menyusun pendekatan standar terkait perpajakan kripto. Setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda-beda, sehingga mempersulit para pelaku industri untuk patuh terhadap regulasi secara menyeluruh.

Ketidakkonsistenan ini makin menyulitkan mereka yang menjalankan aktivitas perdagangan atau penambangan aset digital lintas negara. Di tengah pesatnya pertumbuhan adopsi kripto, banyak pihak mendesak adanya reformasi kebijakan untuk menciptakan kepastian hukum.

Desakan Senator Lummis dipandang sebagai langkah awal menuju pembaruan aturan perpajakan kripto yang lebih progresif. Diskusi yang melibatkan anggota parlemen dan pelaku industri dinilai penting untuk menyusun regulasi yang adil dan kompetitif.

Para analis menilai bahwa peraturan pajak yang jelas, ramah inovasi, dan transparan akan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam persaingan global di sektor aset digital. Mengingat kripto semakin menjadi bagian penting dalam sistem keuangan modern, isu ini diperkirakan akan terus menjadi fokus utama dalam waktu dekat.