AS Sita Bitcoin dari Penipuan Kripto di Kamboja, Segini Nilainya

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mencatta penyitaan terbesar dalam sejarah. Departemen Kehakiman menyita bitcoin sebilai USD 15 miliar atau Rp 248,91 miliar (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.594) yang disimpan di dompet kripto.

Dompet kripto itu milik pig butcher Chen Zi yang mengawasi operasi penipuan di Kamboja. Demikian disampaikan jaksa penuntut pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Mengutip CNBC, Rabu (15/10/2025), sebuah dakwaan kepada tersangka pig butchers, Chen Zi dibuka pada Selasa, 14 Oktober di pengadilan federal di Brooklyn, New York.

Kantor Kejaksaan AS untZhi yang juga dikenal sebagai “Vincent” masih buron. Chen Zhi diidentifikasi dalam berkas pengadilan sebagai pendiri dan ketua Prince Holding Group, konglomerat bisnis multinasional berbasis di Kamboja. Jaksa penuntut mengatakan, bisnis itu berkembang secara rahasia dan menjadi salah satu organisasi criminal transnasional terbesar di Asia.

Jaksa AS Joseph Nocella menuturkan, Zhi mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah yang memicu industri gelap yang mencapai proporsi epidemi.

"Penipuan investasi Prince Group telah menyebabkan kerugian miliaran dolar AS dan penderitan yang tak terkira bagi korban di seluruh dunia, termasuk di New York dengan mengorbankan individu-individu yang telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di luar kehendak mereka,” kata dia.

Dalam sebuah siaran pers, Kantor Kejaksaan AS menyebutkan Prince Group mengoperasikan bisnis di lebih dari 30 negara, mengelola komplek penipuan kerja paksa di seluruh Kamboja.

"Para individu yang ditahan di komplek itu terlinat dalam skema penipuan investasi kripto yang dikenal sebagai penipuan "pig butchering” yang mencuri miliaran dolar AS dari para korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia,” demikian disebutkan dalam rilis itu.

Penipuan tersebut menipu orang-orang yang dihubungi melalui media sosial dan aplikasi perpesanan daring untuk mentransfer kripto ke rekening yang dikendalikan oleh skema tersebut dengan janji palsu kripto tersebut akan diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan, menurut kantor tersebut.

"Pada kenyataannya, dana tersebut dicuri dari para korban dan dicuci untuk kepentingan para pelaku," kata rilis tersebut.

"Para pelaku penipuan seringkali membangun hubungan dengan para korban mereka melalui waktu, mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mencuri dana mereka,”

Jaksa mengatakan, ratusan orang diperdagangkan dan dipaksa bekerja di kompleks penipuan, seringkali di bawah ancaman kekerasan.

Jaksa menyebutkan, Zhi dan jaringan eksekutif puncak di Prince Group dituduh menggunakan pengaruh politik di berbagai negara untuk melindungi perusahaan kriminal mereka dan membayar suap kepada pejabat publik untuk menghindari tindakan aparat penegak hukum yang menargetkan skema tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Inggris telah menyita kripto senilai sekitar Rp131,9 miliar sebagai bagian dari langkah tegas melawan kejahatan finansial, mulai dari pencucian uang hingga penggelapan pajak.

Penyitaan ini dilakukan oleh sejumlah lembaga penting seperti HM Revenue and Customs (HMRC) dan National Crime Agency (NCA).

Dilansir dari Coinmarketcap, Rabu (16/4/2025), meskipun jumlah tersebut tergolong kecil dibandingkan pasar global kripto, langkah ini menegaskan bahwa Inggris kini mengambil pendekatan yang jauh lebih serius dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan aset digital.

Langkah ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya RUU Kejahatan dan Kepolisian tahun 2025, yang memperluas kewenangan hukum aparat untuk membekukan aset digital hingga tiga tahun. Fokus utama saat ini adalah dompet digital di platform kripto terpusat yang berada di bawah regulasi resmi.

Misalnya, dalam penyitaan terbaru ini beberapa aset dibekukan dari akun di Coinbase, yang menandakan perhatian pemerintah Inggris sedang tertuju pada bursa kripto besar dan terdaftar secara hukum.

"Penyitaan senilai £6 juta itu sederhana dibandingkan dengan pasar global.Namun, ini mencerminkan bahwa sistem hukum dan penegakan di bidang ini terus berkembang,” ujar Nick Barnard, seorang pakar hukum spesialis kripto.

Barnard menambahkan, tindakan ini bukan tentang dampak ekonomi jangka pendek, tetapi lebih pada menunjukkan kemampuan aparat untuk bertindak cepat dan tegas dalam mencegah aktivitas ilegal di dunia kripto.