UEA Terungkap Miliki 6.300 Bitcoin, Nilai Capai Rp 12,04 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) diketahui memiliki sekitar 6.300 Bitcoin (BTC) dengan nilai mendekati USD 740 juta atau setara Rp 12,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.274 per dolar AS), berdasarkan data dari platform analisis blockchain Arkham.

Melansir Coinmarketcap, Rabu (27/8/2025), aset kripto tersebut disimpan melalui perusahaan tambang milik negara, Citadel Mining. Arkham untuk pertama kalinya memberi label pada alamat-alamat wallet tersebut, sehingga menempatkan UEA sebagai negara pemilik Bitcoin terbesar keempat yang tercatat di platform.

Berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris, kepemilikan Bitcoin UEA berasal dari aktivitas penambangan, bukan hasil penyitaan hukum.

Sejauh ini, Citadel Mining bersama mitranya, Phoenix Group, telah menambang sekitar 9.300 BTC. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.300 BTC masih tersimpan sebagai cadangan.

Struktur kepemilikan Citadel Mining juga cukup jelas. Sebanyak 85% saham perusahaan dipegang oleh 2pointzero, yang sepenuhnya dimiliki oleh International Holding Company (IHC).

Adapun 61% saham IHC berada di bawah kendali UAE Royal Group. Royal Group sendiri dimiliki oleh Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi.

Pada tahun 2022, UEA membangun fasilitas penambangan Bitcoin seluas 80.000 meter persegi di Pulau Al Reem, Abu Dhabi. Pembangunan selesai hanya dalam waktu enam bulan.

Arkham menegaskan klaim ini sudah diverifikasi dengan data on-chain dan citra satelit. Selain itu, transaksi antara Citadel dan Phoenix terbukti sesuai dengan laporan resmi yang dipublikasikan.

Sementara itu, Phoenix Group yang juga terdaftar di Arkham, dilaporkan masih menyimpan Bitcoin senilai sekitar USD 3,2 juta atau setara Rp 52,07 miliar.

Sebelumnya diwartakan Filipina telah mengajukan proposal untuk membentuk cadangan bitcoin strategis. Langkah itu akan mengarahkan bank sentral Filipina untuk mengakumulasi 10.000 bitcoin (BTC) selama lima tahun dengan masa penguncian dua dekade.

Mengutip Yahoo Finance, Senin (25/8/2025), Rancangan Undang-Undang (RUU) ini diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai RUU 421 oleh Anggota Kongres Miguel Luis Villafuerte yang menyerukan bank sentral negara Filipina untuk mengelola cadangan itu dengan persyaratan perwalian dan pelaporan yang ketat.

Secara resmi disebut Undang-Undang Cadangan Bitcoin Strategis, RUU ini mewajibkan pembelian 2.000 BTC setiap tahun dan mengizinkan penjualan hanya untuk melunasi utang pemerintah setelah 20 tahun.

Jika disahkan, langkah ini akan menjadikan Filipina sebagai salah satu negara pertama di Asia yang mengesahkan cadangan bitcoin berdaulat melalui undang-undang resmi.

"Semakin pentingnya bitcoin dalam memastikan kekuatan keuangan dan ekonomi menjadikannya penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang signifikan,” tulis Villafuerte.

Anggota Kongres Villafuerte juga mengatakan “sangat penting bagi Filipina untuk menimbun aset strategis seperti bitcoin untuk mendukung kepentingan nasional dan memperkuat stabilitas keuangan.

Di wilayah Asia lainnya, Bhutan telah membangun kepemilikan Bitcoin dan Ethereum (ETH) melalui penambangan yang didukung oleh tenaga air, sementara Pakistan telah mengumumkan rencana pembentukan cadangan devisa negara.

Tidak seperti negara lain seperti Amerika Serikat (AS) dan Jerman yang membangun kepemilikan dari penyitaan oleh penegak hukum, RUU itu mengarahkan bank sentral Filipina untuk membeli bitcoin sesuai jadwal.

Salah satu pendiri Satoshi Citadel Industries, Miguel Antonio Cuneta yang pernah mengoperasikan penyedia aset virtual berlisensi pertama di negara itu menuturkan, langkah tersebut dapat menjadi taruhan asimetris yang menguntungkan Filipina.

“Jika kita melihat negara dan negara bagian lain yang telah memulai atau berencana untuk memulai cadangan bitcoin strategis, kita sudah memiliki contoh yang bisa diikuti,” ujar Cuneta.

Saat ditanya dari mana aset itu seharusnya berasal, Cuneta menekankan diversifikasi sebagian kecil aset ke dalam aset baru yang tidak berkorelasi dengan rekam jejak tingkat pertumbuhan tahunan gabungan yang luar biasa dapat memperkuat posisinya.

"Cara terbaik adalah melakukannya tanpa memengaruhi sektor-sektor penting lainnya yang membutuhkan pendanaan,” kata Cuneta yang kini menjadi anggota dewan kota.

Namun, RUU itu kemungkinan akan menghadapi kendala setelah dibahas oleh anggota parlemen.

Head of Crypto GCash, Luis Buenaventura menuturkan, meski dirinya tidak yakin proposal itu akan benar-benar disetujui, pihaknya berharap perusahaan-perusahaan lokal akan memulai perjalanannya untuk mengintegrasikan bitcoin ke dalam neraca keuangan masing-masing.

“Proposal tersebut menyoroti bitcoin dan perannya yang semakin besar dalam perbendaharaan di seluruh dunia,” ujar dia.