SEC Ingin Buat Aturan Ramah Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities&Exchange Commission/SEC) Paul Atkins ingin membuat aturan bagi perusahaan kripto “sangat lugas” untuk memberikan investor lebih banyak kepastian.

Namun, ia menuturkan mungkin diperlukan waktu hingga beberapa tahun sebelum aturan tersebut berlaku.

"Anda ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dan meminta orang lain memberikan masukan untuk memastikan semuanya benar dan tidak ada celah,” ujar Ketua SEC Paul Atkins saat wawancara dengan Yahoo Finance, dikutip Senin, (4/8/2025).

Proses itu, menurut Atkins akan memakan waktu cukup lama. SEC berencana mulai meluncurkan proposal dalam beberapa bulan ke depan dan melanjutkan penerapan aturan dengan kecepatan yang akan berlangsung hingga tahun depan dan mungkin tahun berikutnya.

Atkins juga menuturkan terbuka untuk menempatkan semua sekuritas di blockchain yang akan menciptakan representasi digital dari aset yang diperdagangan secara publik.

Penulisan aturan baru dan pertimbangan sekuritas di blockchain merupakan dua contoh bagaimana SEC yang dipimpin Atkins memisahkan diri dari cara SEC mengatur perusahaan kripto saat di bawah pemerintahan AS yang dipimpin mantan Presiden AS Joe Biden.

Pada pemerintahan terakhir, SEC menolak untuk menulis aturan khusus untuk mengatur kripto dan sering berargumen banyak token merupakan sekuritas dan perusahaan harus mematuhi aturan yang sudah ada.

Pendahulu Atkins, Gary Gensler, juga berselisih dengan banyak perusahaan dan tokoh terkemuka di industri ini melalui tuntutan hukum dan tindakan penegakan hukum, dengan alasan banyak perusahaan kripto melanggar undang-undang sekuritas.

Presiden Trump, yang menunjuk Atkins, berjanji untuk membawa regulasi yang lebih menguntungkan bagi industri kripto ke Washington, D.C., jika terpilih.

Janji tersebut sebagian telah terpenuhi dalam enam bulan pertama Trump sebagai presiden, dengan beberapa perintah eksekutif yang dipuji oleh industri dan disahkannya undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang GENUIS yang menawarkan kerangka kerja federal pertama yang mengatur penggunaan stablecoin.

RUU lain, yang dikenal sebagai Undang-Undang CLARITY, telah disahkan oleh DPR dan telah dikirim ke Senat. Undang-undang tersebut mendefinisikan aset digital apa yang dianggap sebagai sekuritas dan komoditas, yang kemudian menentukan apakah pengawasan federal atas aset-aset tersebut berada di tangan SEC atau CFTC.

Atkins mengatakan kepada Yahoo Finance, SEC akan mengkaji ulang penerapan uji Howey dalam menentukan apakah suatu aset merupakan sekuritas dan mengembangkannya.

Uji Howey adalah standar hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang membantu menentukan apa yang merupakan sekuritas dan tunduk pada undang-undang sekuritas federal yang diatur oleh SEC. Ia mencatat, SEC memiliki wewenang untuk menafsirkan istilah "aset digital" dan bagaimana hal itu harus mematuhi hukum berdasarkan uji Howey.

“Kita perlu memiliki aturan yang lugas agar orang-orang dapat melihat, OK, apakah ini komoditas? Apakah ini sekuritas? Lalu jika itu sekuritas, lalu apa yang perlu saya lakukan untuk memastikan bahwa saya dapat menerbitkannya dan dapat diperdagangkan dengan benar berdasarkan hukum?” kata Atkins.

Di bawah Gensler, sebagian besar aset kripto dianggap sebagai sekuritas berdasarkan uji Howey. Namun, Atkins mengatakan sebagian besar aset kripto bukanlah sekuritas.

Satu perubahan lain yang menurut Atkins sedang dipertimbangkan adalah gagasan untuk memperdagangkan semua sekuritas di blockchain dan ditokenisasi.

Blockchain, ia menambahkan "begitu banyak keuntungan" pada beberapa aspek lain dari sistem keuangan saat ini, salah satunya adalah transparansi.

"Anda dapat menelusuri transaksi kembali ke awal karena keterbukaan itu," kata dia.

"Saya pikir kita dapat menggunakannya sebagai pendorong untuk membantu Anda memastikan bahwa semuanya sesuai dengan undang-undang sekuritas."

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.