SEC Bakal Bertemu Perusahaan Kripto pada September 2025, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner yang pro-kripto di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) atau the Securities and Exchange Commission (SEC) Hester Peirce telah mengundang perusahaan-perusahaan kripto untuk rapat pada September 2025.

Mengutip Yahoo Finance, Selasa (19/8/2025), pada 18 Agustus 2025, Hester Peirce mengunggah di platform X dahulu bernama Twitter kalau SEC mengundang proyek-proyek kripto tahap awal berskala kecil dari perusahaan kripto untuk rapat di Fort Worth, Texas pada 4 September 2025.

Perusahaan kripto yang berminat diminta untuk mengirimkan deskripsi singkat proyeknya melalui email sebelum rapat.

SEC telah melakukan perubahan haluan total terkait kripto setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjabat. Namun, Peirce tetap menjadi sosok pro kripto di SEC selama bertahun-tahun sehingga ia dijuluki “Ibu Kripto”.

Ketika regulator tersebut menindak perusahaan-perusahaan kripto selama beberapa tahun terakhir, Peirce mengkritik pendekatan itu dan mengatakan regulasi melakukan penegakan hukum bukanlah jalan ke depan.

Ia juga mendesak SEC untuk memberikan lampu hijau bagi dana yang diperdagangkan di bursa atau exchange-traded funds (ETF) kripto.

Baru-baru ini, Peirce ditunjuk untuk memimpin gugus tugas kripto SEC. Saat Donald Trump menandatangani Undang-Undang GENIUS yang mengatur regulasi stablecoin, Peirce memuji keputusan tersebut.

“Penandatanganan Undang-Undang Genius menjadi undang-undang menandai tonggak penting dalam upaya menghadirkan kejelasan regulasi kripto, prasyarat penting agar inovasi di pasar kita dapat berkembang dan agar masyarakat Amerika Serikat dapat memperoleh manfaat dari inovasi itu,” kata dia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities&Exchange Commission/SEC) Paul Atkins ingin membuat aturan bagi perusahaan kripto “sangat lugas” untuk memberikan investor lebih banyak kepastian.

Namun, ia menuturkan mungkin diperlukan waktu hingga beberapa tahun sebelum aturan tersebut berlaku.

"Anda ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dan meminta orang lain memberikan masukan untuk memastikan semuanya benar dan tidak ada celah,” ujar Ketua SEC Paul Atkins saat wawancara dengan Yahoo Finance, dikutip Senin, (4/8/2025).

Proses itu, menurut Atkins akan memakan waktu cukup lama. SEC berencana mulai meluncurkan proposal dalam beberapa bulan ke depan dan melanjutkan penerapan aturan dengan kecepatan yang akan berlangsung hingga tahun depan dan mungkin tahun berikutnya.

Atkins juga menuturkan terbuka untuk menempatkan semua sekuritas di blockchain yang akan menciptakan representasi digital dari aset yang diperdagangan secara publik.

Penulisan aturan baru dan pertimbangan sekuritas di blockchain merupakan dua contoh bagaimana SEC yang dipimpin Atkins memisahkan diri dari cara SEC mengatur perusahaan kripto saat di bawah pemerintahan AS yang dipimpin mantan Presiden AS Joe Biden.

Pada pemerintahan terakhir, SEC menolak untuk menulis aturan khusus untuk mengatur kripto dan sering berargumen banyak token merupakan sekuritas dan perusahaan harus mematuhi aturan yang sudah ada.

Pendahulu Atkins, Gary Gensler, juga berselisih dengan banyak perusahaan dan tokoh terkemuka di industri ini melalui tuntutan hukum dan tindakan penegakan hukum, dengan alasan banyak perusahaan kripto melanggar undang-undang sekuritas.

Presiden Trump, yang menunjuk Atkins, berjanji untuk membawa regulasi yang lebih menguntungkan bagi industri kripto ke Washington, D.C., jika terpilih.

Janji tersebut sebagian telah terpenuhi dalam enam bulan pertama Trump sebagai presiden, dengan beberapa perintah eksekutif yang dipuji oleh industri dan disahkannya undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang GENUIS yang menawarkan kerangka kerja federal pertama yang mengatur penggunaan stablecoin.

RUU lain, yang dikenal sebagai Undang-Undang CLARITY, telah disahkan oleh DPR dan telah dikirim ke Senat. Undang-undang tersebut mendefinisikan aset digital apa yang dianggap sebagai sekuritas dan komoditas, yang kemudian menentukan apakah pengawasan federal atas aset-aset tersebut berada di tangan SEC atau CFTC.

Atkins mengatakan kepada Yahoo Finance, SEC akan mengkaji ulang penerapan uji Howey dalam menentukan apakah suatu aset merupakan sekuritas dan mengembangkannya.