Presiden Terpilih Bolivia Pakai Blockchain untuk Lawan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Bolivia, Rodrigo Paz, berencana menerapkan teknologi blockchain untuk mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memerangi praktik korupsi.

Dilansir Cointelegraph, Selasa (21/10/2025), Rodrigo Paz memenangkan pemilihan putaran kedua pada Minggu (19/10/2025) dengan perolehan 54,5 persen suara, mengalahkan pesaingnya, Jorge Quiroga.

Ia akan resmi menjabat pada 8 November mendatang, mewarisi kondisi ekonomi yang tertekan akibat krisis bahan bakar dan keterbatasan akses terhadap dolar AS.

Dalam platform pemerintahannya, Paz mengusung dua kebijakan berbasis blockchain. Pertama, penggunaan blockchain dan smart contract untuk mengotomatisasi proses pengadaan pemerintah, dengan tujuan menghilangkan campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya manipulasi oleh pejabat korup.

Kedua, pemerintah akan membuka program deklarasi aset kripto bagi warga Bolivia. Aset digital yang dilaporkan masyarakat nantinya akan dikonversi untuk memperkuat dana stabilisasi valuta asing. Program ini bukan untuk menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, melainkan menjadikan kripto sebagai alat keuangan pendukung kestabilan ekonomi nasional.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Kebijakan ini muncul di tengah tekanan ekonomi nyata. Bolivia tengah menghadapi kelangkaan bahan bakar dan kesulitan memperoleh dolar AS yang menghambat perdagangan internasional. Melalui dana stabilisasi tersebut, pemerintah dapat mengakses aset digital tanpa harus menyimpannya dalam jangka panjang, sehingga tetap fleksibel di masa krisis.

Langkah Bolivia ini berbeda dari El Salvador, yang secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Bolivia justru menekankan pemanfaatan kripto untuk efisiensi pemerintahan dan kestabilan ekonomi, bukan sebagai simbol ideologis.

Setelah bank sentral Bolivia mencabut larangan transaksi kripto pada Juni 2024, volume perdagangan aset digital meningkat dua kali lipat. Hingga akhir Juni 2025, nilai transaksi bulanan mencapai USD 46,8 juta. Bahkan beberapa distributor besar seperti Toyota dan Yamaha sudah menerima pembayaran menggunakan stablecoin USDT.

Tren ini menunjukkan meningkatnya minat dan kebutuhan nyata terhadap penggunaan kripto di sektor perdagangan domestik.

Adopsi blockchain oleh pemerintah kini menjadi tren global. World Economic Forum (WEF) memperkirakan 10–30 persen dari dana proyek publik dunia hilang akibat korupsi. Karena itu, penerapan blockchain pada sistem pengadaan barang dinilai dapat menciptakan catatan transparan dan tidak bisa dimanipulasi.

Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi dan penawaran tender tercatat secara permanen, sehingga pejabat publik tidak dapat mengubah hasil lelang tanpa meninggalkan jejak audit. Dengan demikian, masyarakat dan lembaga pengawas bisa memantau penggunaan dana publik secara real-time.

Namun, para ahli mengingatkan adanya tantangan teknis seperti skalabilitas, biaya implementasi, dan keseimbangan antara transparansi serta perlindungan data vendor.

Dalam konteks regional, Bolivia juga menandatangani nota kesepahaman dengan El Salvador pada Juli 2025 untuk memperkuat kerja sama kebijakan kripto dan pertukaran data intelijen keuangan.

Sektor swasta pun mulai ikut bergerak. Banco Bisa meluncurkan layanan kustodian USDT untuk institusi keuangan pada Oktober 2024, sementara YPFB, perusahaan energi negara, tengah menjajaki penggunaan kripto untuk impor energi di tengah kelangkaan dolar.

Dengan pendekatan yang pragmatis dan fokus pada kebutuhan ekonomi serta pemberantasan korupsi, langkah Rodrigo Paz dinilai lebih realistis dibanding kebijakan legal tender kripto di negara lain. Implementasinya akan menjadi sorotan utama setelah pelantikannya pada 8 November mendatang.