Menanti Langkah Inggris terhadap Sitaan Bitcoin Senilai Rp 116 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Perdagangan yang mewakili industri kripto Inggris memiliki pandangan beragam tentang apakah Pemerintah Inggris harus memakai bitcoin sitaan senilai USD 7 miliar atau Rp 116,07 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.582) sebagai cadangan strategis.

Pemerintah Inggris dilaporkan bermaksud untuk menyimpan sebagian besar dari 61.000 BTC yang disita pada 2018, dengan proses pemulihan perdata yang saat ini menentukan berapa banyak yang harus dikembalikan kepada para korban penipuan investasi China skala besar. Demikian mengutip dari Yahoo Finance, Minggu (5/10/2025).

Pertanyaan hukum tentang berapa banyak korban yang harus diberi kompensasi muncul di saat Pemerintah Inggris sedang mencari cara untuk mengisi lubang dalam keuangan publik senilai hingga USD 67 miliar atau Rp 1.111 triliun.

Namun, beberapa perwakilan industri kripto skeptis Pemerintah akan menyimpan Bitcoin yang dibekukan untuk jangka panjang, dengan asumsi proses perdata menentukan haknya untuk mempertahankan sebagian besar penyitaan.

Berbicara kepada Decrypt, Presiden Asosiasi Blockchain Inggris, Naseem Naqvi MBE menuturkan, pendekatan Inggris terhadap aset kriminal pada akhirnya ditetapkan oleh Undang-Undang Hasil Kejahatan (Proceeds of Crime Act/POCA). Artinya, tujuan kebijakan Inggris di bidang ini adalah pemulihan hasil kejahatan, bukan investasi atau penyimpanan jangka panjang.

"Jawaban menteri baru-baru ini menegaskan kembali bahwa aset yang disita dikelola dan direalisasikan berdasarkan POCA, dan bahwa kebijakan cadangan resmi Inggris tidak mempertimbangkan penambahan Bitcoin; tidak ada rencana untuk mengubah hal ini atau mempertimbangkan BTC sebagai aset cadangan,” ujar dia.

Hukum Inggris tidak hanya menentang penyimpanan jangka panjang BTC yang dibekukan, tetapi Naqvi juga berpendapat penyimpanan tersebut akan bertentangan dengan kebijakan fiskal Inggris saat ini.

"Dari perspektif keuangan publik, menanggung risiko volatilitas harga dengan aset sitaan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan cadangan yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan Inggris dan Bank of England, serta dapat menciptakan preseden yang mengaburkan batas antara pemulihan aset dan kebijakan investasi,” ujar dia.

Namun, pandangan ini tidak dianut oleh industri kripto Inggris secara keseluruhan. Juru bicara CryptoUK yang beranggotakan perusahaan-perusahaan antara lain Gemini, OKX, InputOut, Bitwise, Socios.com, dan Nexo berpendapat rencana untuk segera menjual Bitcoin yang dibekukan "akan bertentangan" dengan langkah-langkah terbaru Pemerintah Inggris untuk mendorong industri tersebut.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil pandangan jangka panjang terhadap kepemilikan kripto dan mempertimbangkan secara mendalam pesan apa yang akan disampaikan oleh pelepasan aset digital ini kepada industri kripto Inggris."

Juru bicara CryptoUK juga menyoroti fakta yurisdiksi lain sedang mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan cadangan mata uang kripto strategis, begitu pula dengan semakin banyaknya perusahaan publik.

Meskipun menyoroti argumen hukum yang dapat atau akan mencegah Pemerintah Inggris menyimpan 61.000 BTC untuk jangka panjang, Profesor Naqvi mengakui pembentukan cadangan Bitcoin Inggris akan menjadi sinyal yang kuat bagi industri ini.

"Ini akan sangat kuat secara simbolis tetapi tidak konsisten dengan kebijakan dalam konteks ini," ujarnya.

"Dompet pemerintah yang terlihat 'HODLing' dapat dibaca oleh pasar sebagai tanda kepercayaan dan mungkin disambut baik oleh beberapa suara industri."

Namun, karena penyimpanan jangka panjang akan "bertentangan dengan tujuan pemulihan POCA yang berfokus pada korban" (dan dengan penegasan baru-baru ini bahwa Pemerintah Inggris tidak merencanakan cadangan kripto), Naqvi mengusulkan opsi yang lebih praktis dan realistis.

"Jika pengadilan memerintahkan penyitaan, pemerintah dapat memilih pembuangan bertahap dan transparan (misalnya, melalui lelang) untuk mengurangi dampak pasar, konsisten dengan praktik internasional, sekaligus tetap sesuai dengan tujuan POCA,” kata dia.

Dalam konteks tersebut, Naqvi menegaskan, Inggris harus berkonsentrasi untuk memberikan kepemimpinan bagi industri kripto Inggris dengan "menyelesaikan rezim kripto berkualitas tinggi dan berbasis bukti" dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.