Inggris Cabut Larangan Obligasi Terkait Kripto bagi Investor Ritel

Liputan6.com, Jakarta - Produk investasi terkait kripto kembali populer di Inggris seiring dengan upaya regulator memulihkan akses investor ritel ke yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Minggu (3/8/2025), the Financial Conduct Authority (FCA) mengumumkan pada Jumat, 1 Agustus 2025 kalau pedagang ritel akan kembali diizinkan untuk membeli surat utang atau exchange-traded notes (ETN) yang diperdagangkan di bursa yang terkait kripto seperti bitcoin dan Ethereum. Hal ini mengakhiri larangan yang sudah berlaku selama lima tahun, atau sejak 2021.

Produk investasi kripto kembali populer di Inggris, seiring upaya regulator untuk memulihkan akses investor ritel ke pasar yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko.

Perubahan ini berlaku efektif mulai 8 Oktober dan hanya berlaku untuk ETN yang terdaftar di Bursa Efek Inggris yang teregulasi.

Tidak seperti ETF yang didukung oleh aset fisik, ETN adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang melacak harga aset acuan atau indeks.

Meskipun cara kerjanya berbeda, banyak investor menggunakannya untuk tujuan yang sama: mendapatkan eksposur ke kripto tanpa perlu repot menyimpan koinnya sendiri.

"Sejak kami membatasi akses ritel untuk ETN, pasar telah berkembang, dan produk menjadi lebih umum dan lebih dipahami,” kata Executive Director of Payments and Digital Finance FCA, David Geale.

"Kami memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, sekaligus memastikan adanya perlindungan,” ia menambahkan.

Namun, regulator menekankan larangan derivatif kripto bagi investor ritel, termasuk kontrak berjangka dan opsi, akan tetap berlaku.

Ini merupakan perubahan nada yang signifikan dari regulator Inggris, yang sebelumnya menyebutkan volatilitas ekstrem, risiko penipuan, dan tantangan valuasi ketika pertama kali melarang ETN dan derivatif kripto pada Januari 2021.

Pembalikan ini juga terjadi ketika para legislator dan kelompok industri meningkatkan tekanan untuk pendekatan regulasi yang lebih proaktif.

Awal pekan ini, parlemen meluncurkan kembali kelompok parlemen semua partai untuk kripto dan digital, sebuah koalisi lintas partai yang didung oleh badan industri CryptoUK.

Kelompok tersebut, yang sekarang diketuai oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Gurinder Josan, dan Anggota Parlemen dari Partai Konservatif, Ed Vaizey, mengatakan pihaknya berencana untuk mengkaji regulasi aset digital yang akan datang dan mendorong kejelasan.

“Tujuan kami adalah menjadikan Inggris tempat teraman bagi konsumen dan tempat terbaik bagi bisnis untuk berinvestasi dan berkembang,” ujar Josan dalam siaran pers pada Rabu.

Regulator dan Departemen Keuangan juga telah meningkatkan upaya. Pada April, Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, menerbitkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menetapkan kerangka regulasi bagi aset kripto, sementara FCA meluncurkan konsultasi pada Mei tentang bagaimana mereka harus mengawasi aset digital.

Sebelumnya, bank yang berkantor pusat di Inggris, Barclays mengungkapkan akan memblokir transaksi kripto yang dilakukan melalui produk kartu kreditnya Barclaycard mulai Jumat, 27 Juni 2025.

Mengutip Cointelegraph, Kamis (26/6/2025) pemblokiran transaksi kripto itu diputuskan karena risiko yang terkait dengan volatilitas aset digital tersebut.

Menurut keterangan di situs web Barclays, keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran atas harga token yang fluktuatif dan kurangnya pagar pembatas regulasi bagi investor. 

"Kami melakukan ini karena penurunan harga aset kripto dapat menyebabkan nasabah terlilit utang yang tidak mampu mereka bayar," kata Barclays.

"Juga tidak ada perlindungan untuk aset kripto jika terjadi kesalahan saat pembelian, karena aset tersebut tidak tercakup oleh Layanan Ombudsman Keuangan dan Skema Kompensasi Layanan Keuangan," terangnya.

Sementara itu, seorang juru bicara Barclays menolak berkomentar lebih lanjut tentang keputusan pemblokiran tersebut.

Dilaporkan, Barclays telah mengizinkan transaksi kripto melalui kartu kreditnya sejak tahun 2018, yang memungkinkan nasabah untuk membeli aset digital di bursa kripto. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut melaporkan lebih dari lima juta akun kartu kredit di Inggris.

Larangan Barclays terhadap pembelian kripto muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung di Inggris tentang apakah diperlukan lebih banyak pembatasan untuk mencegah penduduk membeli kripto dengan kartu kredit.

Pada 2 Mei 2025, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) menerbitkan sebuah makalah yang meminta pandangan tentang apakah "pembatasan harus diterapkan" pada pembelian kripto dengan kartu kredit.

Di sisi lain, Payments Association, sebuah entitas yang berbasis di London, menolak gagasan pembatasan pembelian kripto melalui kartu kredit dalam menanggapi makalah FCA, dengan alasan bahwa langkah tersebut akan secara tidak adil menyamakan aset digital dengan aktivitas berisiko tinggi.

"Kekhawatiran muncul terkait larangan yang diusulkan untuk menggunakan kartu kredit untuk membeli kripto. Saran ini tampaknya menyamakan pembelian kripto dengan perjudian; sebaliknya, konsumen harus diberdayakan untuk membuat pilihan yang tepat dalam batas kredit yang telah ditentukan sebelumnya," kata dia.

Risiko Biaya Tambahan

Payments Association mencatat ada pengendalian pada penggunaan kartu kredit untuk membeli aset berisiko tinggi, termasuk kripto. 

Dia menuturkan, dalam beberapa kasus, bank dapat memblokir individu dari menggunakan uang tunai untuk membeli aset digital, menjadikan kartu kredit sebagai opsi cadangan.

Namun, pembelian kripto dengan kartu kredit dapat menimbulkan biaya tambahan. Menurut Bankrate, beberapa penerbit memperlakukan transaksi ini sebagai penarikan tunai, yang dapat memicu biaya dan suku bunga yang lebih tinggi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.