India Bakal Kenalkan Mata Uang Digital

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Persatuan India Piyush Goyal mengumumkan akan mengenalkan mata uang digital yang didukung oleh jaminan Bank Sentral India atau Reserve Bank of India (RBI().

Kripto yang didukung bank sentral ini bertujuan untuk transaksi lebih cepat dan terlacak dibandingkan perbankan tradisional.

"India tidak mendorong aset digital yang tidak memiliki jaminan kedaulatan atau aset,” ujar dia dalam kerja sama keuangan antara India dan Qatar di Doha, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (7/10/2025).

"Kami tidak mendorongnya karena kami tidak ingin siapapun terjebak dengan kripto yang tidak memiliki jaminan dan tidak ada orang dibaliknya,” ia menambahkan.

Hanya Kenakan Pajak

Berdasarkan laporan lokal, Goyal juga mengklarifikasi India telah mengenakan pajak yang tinggi pada kripto yang tidak didukung untuk mencegah penggunaannya, alih-alih larangan menyeluruh.

"Mengenai kripto, yang tidak didukung oleh pemerintah pusat, meskipun tidak ada larangan, kami mengenakan pajak yang sangat tinggi,” ia menambahkan.

Meskipun memiliki peringkat adopsi kripto tertinggi tahun ini, pajak India untuk mengekang aktivitas ilegal telah mendorong lebih dari 90% perdagangan kripto India ke luar negeri, menurut laporan dari Esya Centre.

Sektor kripto India sebelumnya telah mendorong pemerintah untuk menurunkan pajak keuntungan modal sebesar 30% dan pungutan 1% untuk setiap transaksi kripto.

Goyal menuturkan, uang digital India akan lebih cepat bertransaksi sehingga tidak lagi menggunakan kertas. Rupee Digital India akan memiliki fitur yang mirip dengan stablecoin seperti yang dibayangkan dalam Undang-Undang GENIUS AS.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menekankan negara-negara harus bersiap untuk berinteraksi dengan stablecoin, suka atau tidak. Ia menyoroti pengaruh uang digital yang semakin besar terhadap sistem keuangan digital.

“Tidak ada negara yang dapat mengisolasi diri dari perubahan sistematis. Baik kita menyambut perubahan ini atau tidak, kita harus bersiap untuk terlibat dengannya,” ujar Nirmala Sitharaman.

Pernyataannya menunjukkan India terus mencermati perkembangan ekonomi digital dan mungkin sedang mempertimbangkan kembali pendekatannya terhadap kripto.

Di sisi lain, Reuters baru-baru ini melaporkan India berencana menghindari regulasi penuh terhadap kripto untuk saat ini. Sebaliknya, negara itu akan mempertahankan pengawasan parsial terhadap kelas aset itu.

Adapun dalam sebuah dokumen yang mengutip RBI mencatat memasukkan kripto ke dalam sistem keuangan arus utama dapat menimbulkan risiko sistemik. “Meregulasi kripto di India akan memberikan mereka “legitimasi dan dapat menyebabkan sektor ini menjadi sistemik,” demikian bunyi dokumen pemerintah tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu ketegangan perdagangan global dengan menaikkan tarif impor India menjadi 50% pada 6 Agustus 2025. Kebijakan ini diterapkan sebagai sanksi atas keputusan India membeli minyak dari Rusia, meski konflik di Ukraina masih berlangsung.

Langkah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar kripto global. Namun, reaksi paling tajam datang dari komunitas kripto India sendiri.

Dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (8/8/2025), analis dan pakar kripto terkemuka di India Kashif Raza, melontarkan ide mengejutkan: menggunakan Ethereum sebagai senjata ekonomi untuk melawan kebijakan Trump.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan teknologi informasi (TI) India akan menjadi korban terbesar dari kenaikan tarif ini. Ia menyebut dua perusahaan TI raksasa India memiliki total pendapatan sekitar USD 26 miliar per tahun dari pasar AS.

"India bisa mempertimbangkan staking Ethereum untuk menutupi potensi kerugian akibat tarif ini," kata Raza.

Staking adalah proses mengunci aset kripto, seperti ETH, untuk mendukung jaringan blockchain berbasis proof-of-stake (PoS), dan sebagai imbalannya, pemilik aset mendapatkan bunga atau imbal hasil. Raza memperkirakan, dengan imbal hasil staking ETH sebesar 4% hingga 4,5% per tahun, India bisa mendapatkan USD 26 miliar jika memiliki ETH senilai sekitar USD 577 miliar.

Raza menyarankan pemerintah India untuk memanfaatkan cadangan emas negara yang saat ini mencapai USD 84,5 miliar. Jika dikonversikan ke Ethereum dengan harga saat ini sekitar USD 3.650 per koin, maka India bisa memperoleh lebih dari 23 juta ETH untuk di-staking.

Hanya Bitcoin? 

Sementara sebagian pihak, seperti tokoh kripto Aditya Singh, mengklaim bahwa hanya Bitcoin yang layak menjadi cadangan strategis nasional, Raza berpendapat sebaliknya.

Ia menekankan bahwa AS kini mendorong mekanisme staking likuid, dan banyak perusahaan di sana berhasil meraup miliaran dolar dari praktik ini.

“Jika perusahaan AS bisa mendapat keuntungan besar dari staking ETH, India tidak boleh hanya jadi penonton,” ujar Raza.