Korea Selatan Bakal Perketat Pelacakan Kripto untuk Transfer di Bawah 1 Juta Won

Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan bersiap memperketat pengawasan transfer kripto di bawah 1 juta won. Hal ini sebagai upaya menutup celah semakin banyak dipakai untuk memindahkan dana ilegal tanpa memicu pemeriksaan identitas.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Selasa (30/12/2025), langkah ini akan memperluas apa yang disebut aturan perjalanan (travel rule) di Korea Selatan, yang saat ini terutama berlaku untuk transaksi yang lebih besar.

Rencana itu sedang ditinjau oleh otoritas keuangan setelah peluncuran gugus tugas yang dipimpin oleh Unit Intelijen Keuangan Korea atau the Korea Financial Intelligence Unit (FIU) untuk merevisi Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu atau yang sering disebut sebagai Undang-Undang Khusus.

Regulator Mengalihkan Perhatian ke Pembayaran Kripto Kecil

Berdasarkan laporan media lokal, pejabat sedang memeriksa apakah  akan mewajibkan bursa untuk mengumpulkan dan membagikan informasi pengiriman dan penerima untuk semua transfer aset virtual, termasuk yang bernilai 1 juta won atau kurang.

Aturan perjalanan yang kadang-kadang digambarkan sebagai sistem nama asli untuk kripto mewajibkan bursa untuk memverifikasi dan mencatat detil pengguna seperti nama dan alamat dompet selama penyetoran dan penarikan.

Pihak berwenang telah menunjuk pada meningkatnya penggunaan “smurfing”, sebuah metode di mana sejumlah besar uang dipecah menjadi banyak transfer kecil untuk menghindari ambang batas pelaporan.

Transfer meski bernilai tinggi telah lama dipantau, pejabat percaya para pelaku kejahatan telah mengalihkan aktivitas mereka ke transaksi bernilai rendah untuk menghindari kontrol yang ada. Otoritas keuangan telah mengaitkan pola-pola ini dengan penghindaran pajak, perdagangan narkoba dan pergerakan dana ilegal ke luar negeri.

Pada 29 November, pertemuan pertama gugus tugas FIU yang dipimpin oleh Direktur Lee Hyeong-ju diadakan untuk merencanakan reformasi yang lebih luas.

Fokus debat adalah pengetatan kontrol terhadap penyedia layanan aset virtual, menyelaraskan peraturan domestik dengan prinsip-prinsip internasional dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) dan meningkatkan mekanisme inspeksi dan sanksi.

Pihak berwenang juga mengakui rezim anti pencucian uang, yang diberlakukan lebih dari 20 tahun yang lalu di Korea Selatan, belum mampu mengimbangi kejahatan digital lintas batas dan sumber daya virtual yang berkembang pesat.

Korea Selatan Berupaya Membekukan Akun Kripto yang Mencurigakan

Selain perluasan aturan perjalanan, gugus tugas sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan yang bertujuan untuk mencegah dana hilang sebelum investigasi dapat dimulai.

Ini termasuk memperkenalkan sistem penangguhan akun yang memungkinkan pihak berwenang untuk sementara membekukan akun yang diduga terkait dengan kejahatan serius.

Revisi yang diusulkan juga akan memperluas kewajiban anti pencucian uang kepada para profesional tertentu, seperti pengacara dan akuntan, yang mungkin terlibat dalam transaksi keuangan yang kompleks.

Penindakan terhadap transfer kecil merupakan bagian dari peningkatan regulasi kripto yang lebih luas yang sudah terjadi.

Bursa lokal telah disarankan oleh Layanan Pengawasan Keuangan untuk membangun sistem pemantauan 24 jam untuk mengidentifikasi perdagangan abnormal dan melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut kepada regulator.

Korea Selatan telah bertindak serupa dan membatasi akses ke transaksi internasional yang dianggap berisiko tinggi, memaksa toko aplikasi utama untuk menghapus aplikasi asing yang tidak terdaftar yang melayani pasar Korea.

Secara bersamaan, bursa kripto kurang diawasi terkait kesehatan keuangan dan bentuk kepemilikannya.

Aturan yang diusulkan akan melarang individu dengan catatan kriminal terkait pajak atau narkoba untuk menjadi pemegang saham utama di perusahaan kripto berlisensi.

Mulai paruh kedua 2025, bisnis yang terlibat dalam transaksi kripto lintas batas juga akan diwajibkan untuk melakukan pra-registrasi dan mengirimkan laporan berkala kepada Bank Sentral Korea.

Langkah-langkah domestik ini berlangsung bersamaan dengan partisipasi Korea Selatan dalam upaya berbagi data internasional.

Negara ini telah bergabung dengan Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto OECD, yang akan memungkinkan otoritas pajak untuk bertukar informasi standar tentang transaksi kripto lintas batas.

Catatan transaksi diharapkan mulai dikumpulkan tahun depan, dengan berbagi informasi penuh dijadwalkan dimulai pada 2027.