Presiden ECB Christine Lagarde Menentang Stablecoin Euro

Liputan6.com, Jakarta - President European Central Bank (ECB) Christine Lagarde menentang stablecoin berdenominasi euro. Ia menilai, stablecoin tersebut berisiko terhadap stabilitas keuangan dan transmisi kebijakan moneter lebih besar daripada manfaat apapun bagi posisi euro di dunia.

Christine Lagarde menyampaikan itu pada Jumat, 8 Mei 2026 saat berbicara di Forum Ekonomi LatAm Banco de Espana di Spanyol. Ia menolak pandangan Eropa membutuhkan ekosistem stablecoin sendiri. Hal ini juga didukung Presiden Bundesbank Joachim Nagel yang mengungkapkan hal terkait pada Februari. Demikian mengutip the block, Sabtu (9/5/2/2026).

"Argumen untuk mempromosikan stablecoin berdenominasi euro jauh lebih lemah daripada yang terlihat,” ujar dia.

Ia menilai, pemisahan antara apa yang disebutnya fungsi moneter stablecoin, memperluas jangkauan mata uang cadangan, dan fungsi teknologi yang dapat dilayani melalui infrastruktur publik yang berlandaskan uang bank sentral. Tugas Eropa, menurut dia, bukan sekadar meniru instrumen yang dikembangkan di tempat lain.

Pertimbangan spesifik yang ia sebutkan termasuk penarikan dana besar dari bank dan peristiwa seperti yang terjadi di pasar selama episode SVB-Circle 2023.

Ia juga merujuk pada makalah kerja ECB dari Maret yang memperingatkan adopsi stablecoin secara luas akan menimbulkan risiko besar bagi bank-bank zona euro dan kedaulatan lembaga itu, terutama ketika dikaitkan dengan mata uang asing.

Lagarde justru menunjuk pada proyek tokenisasi ECB sendiri yakni Pontes dan Appia, sebagai infrastruktur yang tepat untuk ambisi keuangan digital Eropa, bersamaan dengan integrasi pasar modal yang lebih dalam melalui tabungan dan investasi.

Pidato tersebut melanjutkan pola yang konsisten dari Presiden Bank Sentral Eropa.Pada September 2025, Lagarde mendesak pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbit stablecoin non-UE pada sebuah konferensi, menyerukan penegakan MiCAR yang lebih ketat untuk mencegah penerbit asing mengekspos cadangan UE terhadap penarikan dana besar-besaran. Peringatannya tentang stablecoin juga sudah ada sejak 2023, ketika ia berpendapat stablecoin menimbulkan risiko privasi yang lebih besar daripada euro digital, seperti yang dilaporkan The Block.

Pidato Jumat mempertajam skeptisisme yang sudah lama ada itu menjadi tantangan langsung terhadap stablecoin euro secara khusus.

Peningkatan retorika Lagarde patut diperhatikan mengingat momentum yang semakin meningkat di antara bank-bank dan perusahaan pembayaran Eropa untuk meluncurkan produk mereka sendiri di bawah MiCA.

Sebuah konsorsium yang terdiri dari 12 pemberi pinjaman utama Eropa sudah bergerak untuk bersaing di bidang tersebut. Beroperasi di bawah usaha patungan yang berbasis di Belanda bernama Qivalis, kelompok ini menargetkan peluncuran komersial stablecoin berdenominasi euro yang diatur oleh MiCA pada paruh kedua 2026.

Debat ini berlangsung di tengah pasar yang timpang. Stablecoin yang didukung USD mencakup sebagian besar pasokan stablecoin total, sementara token yang tidak berdenominasi dolar hanya mewakili sebagian kecil pasar.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, regulator keuangan Australia mulai melakukan perubahan besar pada infrastruktur sistem pembayaran nasional seiring meningkatnya penggunaan stablecoin dalam layanan keuangan.

Dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (1/5/2026), langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem pembayaran tetap relevan dan kompatibel dengan perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk mata uang berbasis token.

Dalam peta jalan yang diusulkan, otoritas Australia menekankan perlunya penyesuaian pada sistem pembayaran antar rekening (account-to-account) agar mampu mengakomodasi pergerakan mata uang digital.

Transformasi ini dipicu oleh semakin luasnya penggunaan stablecoin di tingkat global. Forum Account-to-Account Payments Roundtable bahkan telah menyusun rancangan awal untuk arsitektur sistem pembayaran generasi berikutnya.

Regulator saat ini tengah mengkaji bagaimana stablecoin dapat mengubah mekanisme penyelesaian transaksi serta protokol pembayaran yang ada.

Selain itu, stablecoin dinilai memiliki keunggulan berupa kemampuan pemrograman (programmable) dan ketersediaan transaksi sepanjang waktu, yang menjadi daya tarik dalam sistem keuangan modern.

Dalam pengembangan ini, pemerintah Australia menekankan pentingnya interoperabilitas antara sistem perbankan tradisional dan stablecoin.

Tujuannya agar aliran dana dapat berjalan lancar di berbagai platform keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun teknologi blockchain.

Namun, integrasi stablecoin juga menghadirkan sejumlah tantangan. Di antaranya terkait akuntabilitas, tata kelola informasi, serta ketahanan sistem terhadap risiko.

Regulator berupaya menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, stablecoin juga dipandang sebagai infrastruktur nilai tambahan yang dapat melengkapi sistem keuangan yang sudah ada, tanpa harus menggantikannya sepenuhnya.

Dengan pendekatan ini, stablecoin diharapkan dapat memperluas kemampuan sistem pembayaran tanpa mengganggu struktur perbankan konvensional.