Presiden Kolombia: Penambangan Bitcoin Energi Bersih Bisa Tarik Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan bahwa penambangan Bitcoin berbasis energi bersih berpotensi menarik investasi besar ke Venezuela. Pernyataan tersebut disampaikan Petro melalui akun resmi X miliknya.

Menurut Petro, dikutip dari CoinMarketCap, Rabu (6/5/2026), aktivitas penambangan Bitcoin tidak hanya berkaitan dengan spekulasi aset kripto, tetapi juga dapat menjadi peluang pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan ketersediaan energi terbarukan di kawasan Amerika Latin.

Media Kolombia RTVC Noticias melaporkan bahwa pernyataan tersebut memicu diskusi lebih luas mengenai hubungan antara Bitcoin dan energi bersih di kawasan tersebut.

Petro menilai negara dengan surplus energi bersih dapat mengubah kelebihan pasokan listrik menjadi aktivitas ekonomi baru melalui penambangan Bitcoin. Langkah itu diyakini mampu menarik modal asing yang mencari lokasi operasional dengan biaya energi murah dan lebih ramah lingkungan.

Dalam pandangannya, Venezuela menjadi salah satu negara yang dapat memperoleh manfaat terbesar dari skema tersebut.

Namun demikian, pernyataan Petro masih bersifat pandangan politik dan belum menjadi kebijakan resmi ataupun proyek investasi yang sudah dipastikan berjalan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Argumen utama yang disampaikan Petro bertumpu pada kapasitas pembangkit listrik tenaga air Venezuela yang cukup besar. Infrastruktur tersebut dinilai mampu menyediakan energi murah untuk operasional penambangan Bitcoin tanpa menghasilkan emisi karbon tinggi seperti penggunaan bahan bakar fosil.

Pendekatan ini dianggap berbeda karena selama beberapa tahun terakhir penambangan Bitcoin sering mendapat kritik akibat tingginya konsumsi energi dan dampak lingkungan.

Dengan mengaitkan mining Bitcoin ke energi terbarukan, Petro mencoba membangun narasi baru bahwa industri kripto dapat berjalan sejalan dengan agenda keberlanjutan lingkungan.

Bagi investor institusi dan dana investasi yang mengedepankan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), sumber energi menjadi faktor penting sebelum menanamkan modal.

Operasi mining yang menggunakan energi bersih dinilai lebih berpeluang menarik investor yang sebelumnya menghindari sektor kripto karena isu keberlanjutan.

Venezuela sendiri memiliki infrastruktur hidroelektrik besar, termasuk kompleks Bendungan Guri yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pasokan listrik negara tersebut.

Secara teori, kelebihan kapasitas listrik dari fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan Bitcoin tanpa mengganggu kebutuhan listrik rumah tangga maupun industri.

Meski memiliki potensi energi besar, realisasi investasi penambangan Bitcoin di Venezuela dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan besar.

Salah satu hambatan utama adalah kepastian regulasi bagi investor asing. Venezuela masih berada di bawah sanksi OFAC dari Departemen Keuangan Amerika Serikat yang membuat arus investasi asing menjadi lebih rumit dan berisiko secara hukum.

Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penting. Keandalan jaringan listrik, konektivitas internet, serta kemampuan pemeliharaan fasilitas akan menentukan apakah energi bersih benar-benar dapat disalurkan secara stabil ke pusat penambangan Bitcoin.

Kepercayaan investor juga tidak hanya bergantung pada pernyataan politik. Investor institusi biasanya membutuhkan tata kelola perusahaan yang jelas serta lingkungan bisnis yang stabil sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar.

Karena itu, analis menilai masih ada jarak cukup jauh antara pernyataan seorang presiden dengan realisasi investasi nyata di lapangan.

Hingga saat ini belum ada investor, nilai investasi, ataupun kerja sama resmi yang diumumkan terkait rencana tersebut. Masa depan Venezuela sebagai pusat mining Bitcoin berbasis energi bersih akan sangat bergantung pada eksekusi kebijakan dan kesiapan infrastrukturnya.