Perusahaan Pemberi Pinjaman Kripto Ini Terhambat Masuk Pasar AS Usai Kena Sanksi

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas keuangan California menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pemberi pinjaman kripto Nexo atas pelanggaran aturan pinjaman. Padahal, Nexo tengah berencana untuk kembali hadir di pasar Amerika Serikat.

Komisioner Regulator keuangan California, Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), KC Mohseni mengatakan, Nexo telah menyalurkan pinjaman konsumen dan komersial berbasis kripto kepada 5.456 warga California tanpa mengantongi lisensi yang diwajibkan oleh hukum negara bagian. 

Selain itu, pihaknya menemukan perusahaan gagal melakukan penilaian mendasar terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, termasuk tidak meninjau kewajiban utang yang sudah ada maupun riwayat kredit peminjam.

"Pemberi pinjaman wajib mematuhi hukum dan menghindari praktik pinjaman berisiko yang dapat membahayakan konsumen, dan pinjaman berbasis kripto tidak terkecuali,” ujar Mohseni, dalam pernyataan resminya, dikutip dari Yahoo Finance Minggu (18/1/2026).

Maka dari itu, lanjut Mohseni, pihaknya menjatuhkan denda sebesar USD 500.000 atau Rp 8,45 miliar (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.910) kepada Nexo. Selain denda administratif, pihaknya juga memerintahkan Nexo untuk memindahkan seluruh dana nasabah California ke afiliasi AS yang telah memiliki lisensi dalam waktu 150 hari.

Sanksi dari California ini dinilai signifikan karena negara bagian tersebut menjadi barometer penerimaan regulasi keuangan di tingkat nasional. Dengan jumlah penduduk dan produk domestik bruto terbesar di AS, California kerap menjadi gerbang utama bagi perusahaan jasa keuangan yang ingin memperluas bisnisnya secara nasional.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan regulasi yang dihadapi Nexo di Amerika Serikat, yang sebelumnya berujung pada keputusan perusahaan untuk keluar dari pasar AS pada 2022.

Pada Januari 2023, Nexo sepakat membayar USD 45 juta untuk menyelesaikan gugatan dengan Securities and Exchange Commission (SEC) serta sejumlah otoritas negara bagian terkait produk Earn Interest Product. Regulator menilai produk tersebut ditawarkan tanpa pendaftaran yang semestinya. Dalam kesepakatan itu, Nexo tidak mengakui maupun membantah kesalahan, namun setuju untuk menghentikan seluruh produk pinjaman berbunga di Amerika Serikat.

Kesepakatan tersebut secara efektif mengakhiri bisnis pinjaman kripto Nexo di AS pada saat itu. Menanggapi kasus terbaru ini, Chief Technology Officer Komodo Platform, Kadan Stadelmann, mengatakan kegagalan Nexo dalam melakukan uji kemampuan bayar terhadap ribuan peminjam memunculkan tanda bahaya serius. 

"Fakta bahwa Nexo mengabaikan pemeriksaan dasar kemampuan bayar menunjukkan adanya potensi kelemahan sistemik dalam kepatuhan,” ujarnya, seperti dikutip media Decrypt.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Kota Goyang di Korea Selatan telah menyita aset kripto senilai lebih dari USD 228.000 atau Rp 3,7 miliar dari penduduk yang gagal membayar denda lalu lintas. Langkah tersebut merupakan awal bagi pemerintah daerah dan kantor pajak provinsi di Korea Selatan, dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Mengutip Cryptonews, Senin (27/1/2025) laporan media lokal Korea Selatan, Simin Ilbo mengatakan bahwa kota tersebut telah menyita koin dari dompet kripto milik 157 penduduknya.

"Sebanyak 157 warga gagal membayar berbagai denda asuransi kendaraan dan keterlambatan pemeriksaan," ungkap pemerintah Kota Goyang.

Kota tersebut, yang terletak di Provinsi Gyeonggi, dapat ditempuh dalam waktu singkat dari pusat kota Seoul.

Dalam beberapa tahun terakhir, kota dan provinsi di Korea Selatan telah memanfaatkan kewenangan baru untuk memaksa perusahaan kripto domestik menyerahkan data dompet kripto yang berkaitan dengan penduduk mereka.

Mereka menggunakan kewenangan ini untuk memulihkan tagihan pajak daerah yang belum dibayar. Dalam banyak kasus, mereka telah melikuidasi Bitcoin (BTC) dan token lainnya milik warga.

Dalam kasus lain, mereka juga memberikan ultimatum kepada penduduk.

""Bayar denda Anda atau kami akan menjual kripto Anda," demikian salah satu peringatan pihak berwenang negara itu.

Langkah Goyang menunjukkan bahwa kota-kota di Korea Selatan kini bersedia melangkah lebih jauh. Mereka kini tampaknya siap menggunakan kewenangan mereka untuk menyita koin dari warga yang gagal membayar berbagai denda yang ditetapkan dewan.

Goyang mengatakan, pihaknya menanggapi peningkatan aktivitas di pasar kripto domestik.

"Menyimpulkan bahwa mata uang kripto dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aset oleh orang-orang yang gagal membayar denda kendaraan," terangnya.

Provinsi Gyeonggi meminta empat bursa kripto terbesar di negara itu (Bithumb, Upbit, Korbit, Coinone) untuk menyerahkan data pelanggan individu yang tinggal di Goyang.

Pejabat Goyang mengatakan mereka berharap langkah tersebut akan mendorong warga pemegang kripto lainnya dengan denda lalu lintas yang belum dibayar untuk membayar.

Pemerintah kota mengatakan keputusannya diharapkan dapat membantu para pembayar pajak menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghindari denda yang belum lunas, berkat kewenangannya untuk melacak dan menyita aset virtual.

"Kami akan terus melacak dan memungut pajak dari para pelanggar pajak berulang dengan teknik penagihan kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan sistem perpajakan yang adil. Para pembayar pajak yang jujur ​​tidak boleh diperlakukan tidak adil," kata juru bicara Pemerintah Kota Goyang.