RUU Kripto Amerika Serikat Masuk Tahap Voting

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi landasan aturan industri kripto di Amerika Serikat dijadwalkan memasuki tahap pemungutan suara awal pada 14 Mei 2026 di Komite Perbankan Senat AS. Aturan ini menjadi salah satu regulasi paling dinanti pelaku industri aset digital karena akan menentukan arah pengawasan stablecoin dan layanan kripto di Negeri Paman Sam.

Namun, langkah tersebut justru memicu kekhawatiran dari industri perbankan. Bank-bank menilai ketentuan dalam rancangan aturan itu masih memberi ruang bagi stablecoin menawarkan imbal hasil yang menyerupai bunga tabungan bank.

Selama ini, imbalan atau rewards memang menjadi daya tarik utama stablecoin untuk menarik pengguna menyimpan aset digital mereka. Kondisi itu dinilai berpotensi menggerus dana simpanan di bank konvensional.

Ketua Komite Perbankan Senat dari Partai Republik, Tim Scott, sebelumnya mengatakan seluruh anggota Partai Republik di komite tersebut diharapkan solid mendukung pembahasan rancangan undang-undang itu.

"13 dari 13 anggota Partai Republik mendukung rancangan tersebut (on board),” katanya seperti dilansir dari CNBC, Sabtu (9/5/2026).

Meski begitu, dukungan dari Partai Demokrat masih belum pasti. Sejumlah poin krusial masih menjadi perdebatan, termasuk aturan yang membatasi pejabat publik memperoleh keuntungan dari aset digital.

Beberapa senator dan pelaku industri menilai peluang kompromi masih terbuka sebelum pembahasan dibawa ke sidang penuh Senat. Namun, waktu pembahasan semakin sempit, sementara DPR AS juga berpotensi mengajukan perubahan versi mereka sendiri.

RUU tersebut sebenarnya sempat dijadwalkan dibahas pada Januari lalu. Akan tetapi, agenda itu batal di menit terakhir setelah industri perbankan dan perusahaan kripto sama-sama menyampaikan keberatan terhadap isi regulasi.

Di sisi lain, perusahaan kripto seperti Coinbase mulai memberikan dukungan setelah Senator Thom Tillis dan Senator Angela Alsobrooks mengusulkan formula kompromi terkait mekanisme pemberian imbalan kepada pengguna stablecoin.

Usulan itu dirancang agar perusahaan kripto tetap bisa memberikan rewards tanpa secara langsung menyaingi bunga simpanan yang ditawarkan bank.

Stablecoin merupakan mata uang digital yang nilainya dipatok pada aset cadangan tertentu, umumnya USD, sehingga harganya cenderung lebih stabil dibanding aset kripto lain seperti Bitcoin.

Meski kompromi mulai terbentuk, kelompok perwakilan bank komersial dan bank komunitas tetap menilai rumusan aturan tersebut belum cukup kuat untuk melindungi dana simpanan masyarakat di sektor perbankan.

Terkait keberatan industri bank, Thom Tillis mengakui tidak semua pihak akan puas dengan hasil kompromi itu. Dalam unggahannya di platform X, ia menyebut perbedaan pandangan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

"Kami sepakat untuk berbeda pendapat dengan hormat,” tulis Tillis.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, penasihat utama Gedung Putih untuk kripto, Patrick Witt menetapkan target tanggal 4 Juli untuk mengesahkan undang-undang kripto yang menyeluruh seiring waktu yang makin mendekat.

Mengutip the block, Kamis (7/5/2026), berbicara pada Rabu pekan ini di konferensi Consensus di Miami, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk aset digital Patrick Witt percaya Senat dapat memajukan undang-undang itu pada Juni. Hal ini menyisakan cukup waktu bagi DPR untuk juga mengesahkan versinya.

DPR telah mengesahkan versinya tahun lalu, tetapi perlu diseleraskan dengan apa yang akan dihasilkan Senat.

"Kami menargetkan 4 Juli,” ujar Witt.

“Saya pikir itu akan menjadi hadiah ulang tahun yang luar biasa untuk AS, merayakan ulang tahun ke-250 kita,” ia menambahkan.

Selama setahun terakhir, Senat telah mencoba untuk memajukan RUU yang bertujuan untuk mengatur industri kripto di tingkat federal untuk pertama kalinya, sebagian melalui pembagian yurisdiksi antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Komisi Sekuritas dan Bursa.

Kendala utama dalam pengesahan RUU di Komite Perbankan Senat adalah perlakuan terhadap imbalan stablecoin, yang tampaknya telah diselesaikan setelah bahasa kompromi dirilis minggu lalu, meskipun kelompok perdagangan perbankan berpendapat bahwa itu "masih kurang memadai."

Komite Perbankan Senat dapat memutuskan untuk mengadakan sidang untuk mengubah dan memberikan suara pada RUU tersebut paling cepat minggu depan. Namun, masalah lain yang mengintai telah muncul ke permukaan yakni etika.

Banyak Senator Demokrat telah menyuarakan kekhawatiran tentang Presiden Donald Trump dan koneksi keluarganya dengan kripto, yang menurut perkiraan Bloomberg telah menghasilkan sekitar USD 1,4 miliar atau Rp 24,26 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.330)

Baik Trump maupun istrinya, Melania Trump, meluncurkan memecoin menjelang pelantikan, dan keluarganya telah memimpin proyek DeFi dan stablecoin World Liberty Financial.