Industri Kripto Desak Kongres AS Sahkan CLARITY Act

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan kripto seperti Coinbase mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk segera memajukan pembahasan RUU struktur pasar besar yang dikenal sebagai CLARITY Act, paling cepat pekan depan.

Dikutip dari CNBC, Selasa (5/5/2026), dorongan ini muncul setelah sejumlah senator merilis bahasa kompromi yang bertujuan mengakhiri perdebatan panjang antara sektor perbankan dan industri kripto terkait pemberian imbal hasil pada stablecoin.

Proposal tersebut diajukan oleh Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks. Dalam rancangan itu, perusahaan kripto dilarang memberikan imbal hasil menyerupai bunga bagi pemegang stablecoin.

Langkah ini diambil untuk merespons kekhawatiran perbankan bahwa insentif tersebut dapat mengurangi simpanan nasabah dan mengganggu kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

Meski demikian, proposal tersebut tetap membuka peluang pemberian insentif jika stablecoin digunakan untuk transaksi atau pembayaran.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

RUU ini menjadi prioritas utama industri kripto, dan pemerintahan Presiden Donald Trump disebut aktif mendorong pengesahannya.

Perdebatan sengit terkait stablecoin selama ini menjadi hambatan utama agar RUU dapat lolos dari Komite Perbankan Senat, meskipun sejumlah perbedaan lain masih ada.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, menyambut baik teks kompromi tersebut dan mendorong komite segera melakukan pemungutan suara.

Sementara itu, CEO Blockchain Association, Summer Mersinger, menyebut legislasi ini sebagai langkah positif.

“Ini adalah langkah ke arah yang benar dan kami mendesak Komite untuk segera melanjutkan tanpa penundaan,” ujarnya.

Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, menyatakan pihaknya semakin mendekati konsensus dan menargetkan pembahasan lintas partai pada Mei.

Meski ada kemajuan, belum semua anggota Partai Republik dipastikan mendukung RUU tersebut. Hal ini juga menjadi alasan pembahasan yang dijadwalkan pada Januari sebelumnya sempat dibatalkan.

Sejumlah kelompok perbankan, termasuk American Bankers Association, mengkritik bahasa kompromi tersebut. Mereka menilai aturan itu belum cukup jelas dalam melarang pemberian imbal hasil pada stablecoin.

“Riset menunjukkan stablecoin dengan imbal hasil dapat mengurangi pinjaman konsumen, usaha kecil, dan sektor pertanian hingga lebih dari 20%,” kata mereka dalam pernyataan resmi.

Jika kekhawatiran ini membuat sebagian anggota Partai Republik menolak, maka peluang pemungutan suara bulan ini bisa terancam.

Senator Bernie Moreno memperkirakan RUU kemungkinan besar akan lolos di komite secara partisan, sebelum perbedaan dengan Partai Demokrat diselesaikan.

Ia juga mengibaratkan proses negosiasi dengan Demokrat seperti karakter Charlie Brown yang mencoba menendang bola sebelum ditarik oleh Lucy van Pelt.

“Mereka terus menambahkan hal-hal baru yang diinginkan. Kami sudah sangat akomodatif. Tapi pada titik tertentu, Anda harus berhenti,” ujarnya.