Pencucian Uang Memakai Kripto Makin Banyak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China meski telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menegakkan kontrol modal yang ketat, pencuci uang di negara itu juga memutar otak untuk merancang cata yang dapat menumbangkan pembatasan itu. Salah satunya termasuk pemakaian bitcoin dan kripto lainnya.

Mengutip Yahoo Finance, Minggu (16/11/2025), dalam sebuah makalah baru-baru ini, peneliti senior di Centre for Finance and Security, Royal Services Institute, Kathryn Westmore menilai, kripto menjadi peran utama dalam model bisnis pencucian uang China. Hal ini terlepas dari sikap China yang secara formal menentang aset digital.

“Semakin banyak, organisasi pencucian uang China yang menggabungkan kripto dalam operasi mereka, menyediakan aset virtual, seperti bitcoin atau stablecoin seperti tether USDT, kepada penjahat sebagai imbalan atas uang kotor mereka,” ujar Westmore dalam laporan yang diterbitkan bulan ini.

“Dalam kasus ini, aset virtual berfungsi sebagai sarana bagi individu China untuk mentransfer kekayaan mereka ke luar negeri, terlepas dari upaya China untuk menindak penggunaan bitcoin dan kripto lainnya,” kata dia.

Pengamatan Westmore tidak berdiri sendiri. Kejahatan kripto meroket pada 2025, dengan kerugian investor mencapai lebih dari USD 2,3 miliar atau Rp 38,44 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.714).

Berdasarkan Chainalysis, penipuan yang disebut-sebut sebagai penipuan “pemotongan babi” juga meningkat, dengan USD 4 miliar atau Rp 66,85 triliun dicuri dari para korban pada 2024.

Kelompok pencucian uang Tiongkok telah menjadi pencuci uang utama bagi kejahatan terorganisir Barat, termasuk rantai pasokan fentanil, menurut laporan tersebut. Operasi mereka menggunakan mata uang kripto untuk mentransfer dana dari sudut-sudut jalan di AS ke portofolio luar negeri milik klien-klien kaya China.

Selain itu, banyak penjual bahan kimia prekursor fentanil di China menerima Bitcoin dan USDT, sehingga menjadikan mata uang kripto sebagai sistem kliring de facto untuk input-input penting dalam perdagangan opioid sintetis, demikian dinyatakan dalam laporan tersebut.

Selain itu, terdapat data onchain yang mendukung klaim tersebut. Perusahaan keamanan blockchain Elliptic telah menerbitkan beberapa catatan yang menunjukkan pembayaran onchain kepada bisnis-bisnis Tiongkok yang terkait dengan perdagangan fentanil global.

Dengan adanya jalur pembayaran kripto global yang tertanam dalam arsitektur pencucian uang China yang canggih dan transnasional, Westmore menilai tidak ada satu yurisdiksi pun yang dapat mengatasi masalah ini sendirian.

Pada Oktober, pejabat Europol mengeluhkan semakin canggihnya kejahatan kripto, termasuk yang digunakan untuk mendukung perdagangan narkoba, dan mengatakan upaya penegakan hukum tersebut memberikan "beban yang signifikan" pada penegak hukum.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) tercatat memegang aset kripto senilai lebih dari USD 20,56 miliar atau sekitar Rp 342 triliun (estimasi kurs Rp 16.653 per USD)  hingga 10 November 2025. Kepemilikan ini mencakup berbagai aset digital utama seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru lewat pembentukan Strategic Bitcoin Reserve dan U.S. Digital Asset Stockpile, dua program strategis yang bertujuan memperkuat posisi AS di pasar aset digital global.

Presiden Trump yang sebelumnya dikenal skeptis terhadap kripto kini justru menjadi pendukung aktif sektor ini. Melalui berbagai kebijakan dan peraturan baru, pemerintah AS menargetkan diri menjadi pemimpin dalam adopsi dan pengelolaan aset digital.

“Langkah ini bukan hanya investasi, tapi juga strategi nasional untuk memastikan Amerika berada di garis depan inovasi keuangan,” ujar pejabat Gedung Putih seperti dikutip dari laporan resmi.

Program Strategic Bitcoin Reserve dan Digital Asset Stockpile memungkinkan pemerintah AS menambah kepemilikan Bitcoin dan kripto lain dari hasil penyitaan aset atau sitaan hukum—berbeda dari kebijakan sebelumnya yang melelang aset tersebut.

Perubahan arah ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, pendukung kuat teknologi blockchain. Selain itu, David Sacks memimpin Working Group on Digital Asset Markets untuk merancang kebijakan jangka panjang.

Kebijakan baru ini juga didukung oleh GENIUS Act, undang-undang yang membuka jalan bagi investasi federal di sektor aset digital. Dengan total cadangan kripto yang mencapai lebih dari USD 20,56 miliar, langkah ini dinilai bisa mengubah dinamika pasar dan mengurangi pasokan Bitcoin di pasar terbuka, yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.