OJK Hati-Hati Proses Izin 2 Perusahaan yang Ajukan Jadi Bursa Kripto

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada 2 perusahaan yang meminta izin untuk menjadi bursa kripto. OJK masih memproses ketat soal syarat penerbitan izin birsa kripto tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengamini ada dua infrastruktur penyelenggara bursa, kliring dan tempat penyimpanan (kustodian) yang mengajukan izin ke OJK. Permohonan itu telah masuk sejak Oktober 2025 lalu.

"Sekarang masih dalam proses atas permohonan izin tersebut," kata Hasan, ditemui di Sanur, Bali, Senin (1/12/2025).

Dia menegaskan ada sejumlah syarat ketat sebelum izin keluarkan oleh OJK, baik untuk bursa, kliring, hingga penyimpanan tadi. Sejumlah persyaratan itu terus dikawal ketat sebelum izin diberikan.

Mulai dari aspek kelembagaannya, permodalan, pengurusnya, hingga kesiapan perusahaan tersebut. Terutama pada kesiapan operasional dan keterhubungan antara infrastruktur bursa, kliring, tempat penyimpanan ini dengan calon-calon anggota bursanya nanti.

"Nah baru setelah seluruhnya kami yakini memenuhi setiap persyaratan itu, barulah OJK nanti akan menerbitkan izin atas lembaga bursa, kliring dan tempat penyimpanan," tutur dia.

Kendati begitu, Hasan enggan memberi bocoran perusahaan apa yang tengah mengajukan izin ke OJK tadi.

"Sayangnya karena masih calon jadi kita enggak spill dulu tapi begitu udah ini langsung ada di website begitu udah resmi disetujui ya," ungkapnya.

Dia juga tidak bisa menaruh target pasti kapan izin itu dikeluarkan. "Karena kami akan tentu melakukan dulu penelitian dan meyakini bahwa seluruh persyaratan kriteria itu dipenuhi dulu sebelum kemudian OJK akan mengeluarkan izin kepada yang bersangkutan," sambung Hasan Fawzi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menolak permohonan izin usaha sebagai pedagang aset keuangan digital PT Bursa Kripto Indonesia. Hal itu tertuang dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S 35/D.07/2025 tanggal 1 September 2025.

Penolakan permohonan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal surat ditetapkan.

"Bersamaan dengan penolakan permohonan izin usaha dimaksud, maka tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto PT Bursa Kripto Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku la​gi,” demikian seperti dikutip dari laman ojk.go.id, Kamis (4/9/2025).

Dengan telah ditolaknya permohonan izin usaha dan dibatalkannya tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto tersebut, PT Bursa Kripto Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang aset keuangan digital termasuk aset kripto dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku antara lain:

1.Memberikan informasi secara jelas kepada konsumen, publik, dan pihak yang berkepentingan lainnya mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

2.Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang bertugas menangani pengaduan konsumen.

Mengenai hal itu, OJK juga menyebutkan kalau konsumen dapat menghubungi PT Bursa Kripto Indonesia pada nomor telepon 021-50101858, email: [email protected], dan alamat: Axa Tower Kuningan City Lantai 37 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta.