Pajak Kripto Tembus Rp 1,71 Triliun, Indodax Sumbang Hampir Separuh

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor aset kripto mencapai Rp 1,71 triliun hingga September 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak pajak kripto mulai diberlakukan pada 2022.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak kripto terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pajak kripto tercatat Rp 246,45 miliar, turun menjadi Rp220,83 miliar di 2023. Namun, pada 2024 melonjak menjadi Rp 620,4 miliar dan berlanjut ke Rp 621,3 miliar hingga September 2025.

Komposisi penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp 836,36 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri Rp 872,62 miliar. Angka ini menunjukkan kripto bukan sekadar instrumen investasi alternatif, tetapi juga kontributor nyata bagi penerimaan negara.

Bursa aset kripto terbesar di Indonesia, Indodax, turut berperan besar dalam capaian tersebut. Kontribusi pajak Indodax mencapai hampir setengah dari total pajak kripto nasional, mencerminkan peran strategis bursa domestik dalam mendukung ekosistem keuangan digital Indonesia.

Data Indodax menunjukkan peningkatan kontribusi pajak yang signifikan setiap tahun.

Pada 2022, total pajak yang disetorkan mencapai Rp 114,63 miliar (46,5% dari total pajak kripto nasional). Tahun berikutnya turun menjadi Rp 91,47 miliar, lalu melonjak tajam pada 2024 menjadi Rp 283,95 miliar, dan hingga September 2025 telah mencapai Rp 297,09 miliar, atau sekitar 48,5% dari total nasional.

Vice President Indodax, Antony Kusuma, mengatakan angka ini mencerminkan adopsi kripto yang semakin luas di masyarakat.

“Peningkatan penerimaan pajak kripto dan kontribusi Indodax yang hampir separuh dari total pajak nasional menunjukkan pentingnya bursa domestik dalam ekosistem digital Indonesia,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, regulasi pajak yang selaras dengan karakteristik aset digital menjadi kunci dalam menciptakan pasar kripto yang transparan, sehat, dan berkelanjutan.

Antony menilai bahwa meningkatnya penerimaan pajak kripto dapat menjadi indikator legitimasi industri aset digital.

“Semakin tinggi kontribusi ke kas negara, semakin kuat posisi kripto sebagai bagian resmi dari sistem keuangan digital Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, korelasi antara penerimaan pajak dan adopsi masyarakat menunjukkan kekuatan industri kripto dalam ekosistem ekonomi digital. Pajak yang sehat, lanjutnya, akan memperkuat kepercayaan investor dan mendorong aktivitas perdagangan yang berkelanjutan di bursa lokal.

Dengan tren pertumbuhan pajak yang konsisten sejak 2022, pemerintah optimistis Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan aset digital regional. Kombinasi antara kontribusi pajak, edukasi investor, dan regulasi yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan.