Trump Usul Kripto Jadi Instrumen Sah Dana Pensiun AS

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana untuk membuka akses investasi kripto dalam program pensiun 401(k) jika terpilih kembali. Lewat perintah eksekutif, Trump ingin memungkinkan dana pensiun warga AS bisa diinvestasikan ke aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum, serta aset alternatif lainnya.

Langkah ini menyusul perubahan kebijakan pada Mei 2025 yang telah mencabut larangan investasi kripto di rencana pensiun. Jika kebijakan ini berjalan, pasar pensiun AS yang bernilai sekitar USD 9 triliun bisa mulai mengalokasikan sebagian dananya ke aset digital.

Mengutip coinmarketcap, Minggu (20/7/2025), sejumlah manajer investasi besar seperti BlackRock, Apollo, dan Blackstone disebut akan menjadi pemain utama jika rencana ini resmi dijalankan. Mereka sudah mulai menyiapkan infrastruktur agar dana pensiun bisa masuk ke pasar kripto secara institusional.

Jika terealisasi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan adopsi kripto secara luas dan mendorong naiknya likuiditas serta Total Value Locked (TVL) di pasar aset digital.

Meski demikian, semua pihak masih menunggu pernyataan resmi dari Trump. Tim kampanyenya menyatakan bahwa belum ada keputusan final yang bisa dianggap resmi, kecuali berasal langsung dari sang Presiden.

Kebijakan serupa juga telah diterapkan di beberapa negara lain seperti Kanada dan Australia, menandakan adanya tren global untuk menjadikan kripto sebagai bagian dari strategi pensiun jangka panjang.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, masa depan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) dipertanyakan pada Rabu, 16 Juli 2025 setelah hari kedua oposisi dari anggota Partai Republik konservatif di DPR menunda RUU itu selama 10 jam sebelum akhirnya disahkan.

Oposisi baru juga muncul sepanjang hari dari anggota Partai Republik moderat yang keberatan dengan perubahan menit terakhir yang dimaksudkan untuk menenangkan kelompok konservatif garis keras yang awalnya menolak RUU itu pada Selasa pekan ini. Demikian mengutip dari laman CNBC, Kamis (17/7/2025).

Pada Rabu malam, sekelompok suara “tidak” berubah menjadi “ya” dan DPR akhirnya menyetujui aturan debat untuk RUU kripto dan paket alokasi Pentagon yang berdekatan.

Pemungutan suara marathon pada Rabu pekan ini mencatat rekor pemungutan suara terbuka terpanjang dalam sejarah DPR modern, sebuah rekor yang telah ditetapkan sebelumnya pada bulan ini.

Ketua DPR Mike Johnson, R-La hanya dapat kehilangan segelintir anggota Partai Republik dalam setiap rancangan undang-undang dan tetap dapat meloloskan RUU itu melalui pemungutan suara garis partai.

Terlepas dari pengesahan RUU yang disahkan pada Rabu malam, kebuntuan dua hari terkait regulasi kripto telah memicu keraguan apakah konferensi Partai Republik di DPR dapat menyelaraskan pandangan para anggotanya yang berbeda tentang regulasi kripto secara memadai untuk meloloskan versi final RUU yang pada akhirnya akan ditandatangani menjadi undang-undang.

Bagi industri kripto  yang telah memberikan puluhan juta dolar AS kepada anggota DPR selama siklus kampanye terakhir, perjuangan untuk meloloskan RUU tersebut merupakan kekecewaan besar yang mengancam pupusnya harapan untuk meloloskan kerangka kerja regulasi kripto selama apa yang disebut sebagai "Pekan Kripto".

Kegagalan baru pada Rabu juga menimbulkan pertanyaan tentang ruang lingkup pengaruh Presiden Donald Trump terhadap anggota partai yang dipimpinnya.

Upaya kedua untuk menyetujui aturan ini dilakukan setelah negosiasi di menit-menit terakhir dan intervensi Trump pada Selasa malam tampaknya berhasil meyakinkan sekelompok orang yang tidak setuju.

Trump bertemu di Ruang Oval pada Selasa malam dengan sekitar selusin anggota Partai Republik konservatif.

Setelah itu, ia mengatakan mereka "semua sepakat untuk memberikan suara" yang mendukung aturan tersebut, menurut unggahan Truth Social larut malam.

Namun, penolakan baru pada Rabu datang dari anggota parlemen di komite-komite kunci yang telah merancang undang-undang tersebut  bukan hanya dari kelompok garis keras konservatif.

Anggota Komite Layanan Keuangan, misalnya, menentang beberapa penyesuaian mendadak yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggabungkan dua RUU tersebut, menurut Politico.

Tiga RUU yang dipermasalahkan tersebut meliputi satu, Undang-Undang GENIUS, yang disahkan Senat pada bulan Juni, dan dua RUU lainnya yang sedang diproses terlebih dahulu di DPR: Undang-Undang CLARITY dan RUU yang akan melarang Federal Reserve membentuk mata uang digital bank sentral.