Tawarkan Penitipan Kripto, Bank di AS Diimbau Perkuat Kontrol Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Tiga regulator perbankan Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin, 14 Juli 2025 yang mengingatkan bank-bank yang menawarkan penyimpanan kripto untuk mengikuti pertimbangan manajemen risiko.

Mengutip Crypto News, ditulis Rabu (16/7/2025), Federal Reserve (the Fed), Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), dan the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) membahas bagaimana undang-undang, peraturan dan protokol manajemen risiko yang ada berlaku untuk “penyimpanan” kripto.

Ketiga lembaga itu mengklarifikasi pernyataan tersebut tidak menciptakan ekspektasi pengawasan baru, yang menekankan perlunya praktik manajemen risiko yang lebih kuat.

“(Pernyataan tersebut) mengingatkan bank-bank yang menyediakan atau sedang mempertimbangkan untuk menyediakan penyimpanan aset itu mereka harus melakukannya dengan cara yang aman dan sehat serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku,” demikian seperti dikutip.

Bank Dapat Menyediakan Penyimpanan Kripto dalam 2 Bentuk: Lembaga Federal

Tiga lembaga itu menekankan cara yang tepat untuk menyimpan aset itu melibatkan “pengendalian kunci kriptografi yang terkait dengan kripto tersebut dengan cara yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku,” demikian bunyi memo sebanyak tujuh halaman itu seperti dikutip dari Crypto News.com

Regulator itu juga menyebutkan, bank dapat menawarkan kustodian kripto dalam dua bentuk yakni fidusia dan non-fidusia.

Dalam pengaturan fidusia, di mana bank secara hukum berwenang untuk bertindak atas nama klien yakni wali amanat, peraturan federal tertentu harus dipatuhi. Selain itu, undang-undang dan peraturan negara bagian, serta ketentuan hukum lain yang berlaku.

Untuk layanan non-fidusia, bank diwajibkan untuk menerapkan perlindungan yang kuat untuk melindungi aset digital nasabah. Ini termasuk perlindungan terhadap ancaman siber, kehilangan data dan salah urus kunci privat.

Sebelumnya lembaga-lembaga keuangan AS telah membatasi bank untuk terlibat dengan mudah dengan bisnis kripto di bawah pemerintahan Biden.

Pada Maret, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang pro-kripto saat ini menandatangani perintah kripto yang telah lama ditunggu-tunggu yang menetapkan agenda federal yang bertujuan memindahkan bisnis aset digital AS ke dalam pengawasan yang pro-kripto.

Hasilnya, FDIC secara resmi menghapus “risiko reputasi” sebagai faktor dalam pengawasan bank yang menciptakan kemenangan signifikan bagi kripto.

Badan ini juga mengeluarkan panduan baru yang membuka jalan bagi bank-bank yang diawasi di Amerika Serikat untuk terlibat dalam aktivitas terkait kripto tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu.

Pernyataan terbaru dari lembaga tersebut muncul pada hari pertama pekan kripo yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. Mulai 14 Juli, Partai Republik mendorong tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kripto pekan ini termasuk Undang-Undang Clarity, Undang-Undang Negara Pengawasan Anti-CBDC, dan Undang-Undang Genius Senat.

Sebelumnya, Pemimpin Partai Reform UK, Nigel Farage, mengumumkan partainya kini menerima donasi dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Pengumuman ini disampaikan dalam pidatonya di Konferensi Bitcoin 2025 yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Rabu, 29 Mei 2025 waktu setempat.

Dikutip dari Cointelegraph.com, Sabtu (31/5/2025), Farage menyatakan Reform UK menjadi partai politik pertama di Inggris yang membuka jalur donasi kripto melalui platform pembayaran digital Radom.

Langkah ini membuat Reform UK selangkah lebih maju dibandingkan Partai Konservatif dan Buruh, dua partai utama yang mendominasi kursi di Parlemen Inggris.

“Mulai saat ini, kami adalah partai politik pertama di Inggris yang menerima donasi dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Kami memang tertinggal dari Amerika, tetapi sekarang, siapa pun yang memiliki Bitcoin dan memenuhi syarat dapat mendukung kami," ujarnya.

Selain pengumuman soal donasi kripto, Farage juga mengungkapkan rencana besar partainya dalam bidang aset digital. Jika Reform UK memenangkan pemilu mendatang, Farage berjanji akan memperkenalkan Cryptoassets and Digital Finance Bill atau RUU Aset Kripto dan Keuangan Digital. RUU ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi industri aset digital di Inggris.

Farage juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) oleh Bank of England. Sebaliknya, ia justru mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional di bank sentral sebagai langkah menuju kedaulatan keuangan baru.

“Sebanyak tujuh juta warga Inggris telah memiliki aset kripto, dan satu dari empat orang di bawah usia 30 tahun juga memilikinya,” tegasnya.

Menurutnya, reform UK saat ini hanya memiliki lima kursi di House of Commons setelah pemilu terakhir pada Juli 2024. Jumlah tersebut masih jauh tertinggal dari Partai Buruh yang menguasai 403 kursi dan Partai Konservatif dengan 120 kursi.

Usulkan Regulasi Baru

Sementara itu, pemerintah Partai Buruh pada bulan Mei lalu mengusulkan regulasi baru untuk menjadikan Inggris sebagai “zona aman” bagi inovasi digital seperti kripto.

Aturan tersebut dirancang agar regulator dapat memperlakukan bursa dan pelaku usaha kripto setara dengan perusahaan keuangan konvensional.

Farage menutup pidatonya dengan menyatakan dukungan terhadap kebijakan pro-kripto dari Presiden AS Donald Trump. Ia juga tampil dalam konferensi yang sama bersama dua putra Trump dan sejumlah pendukung setia mantan presiden tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.