Penambangan Kripto Ilegal di Lahan Negara Ditutup di Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa di Rusia telah membongkar ladang penambangan kripto ilegal besar-besaran yang beroperasi di tanah milik negara tanpa izin yang disamarkan sebagai pabrik industri.

Mengutip Crypto News, Selasa (18/6/2025), di Nazarovo, kota industri di Krasnoyarsk Krai, Rusia, jaksa telah menutup operasi penambangan kripto terbuka ilegal yang dilaporkan menghasilkan sekitar 4,6 juta rubel atau USD 58.672. Nilai itu sekitar Rp 958,11 juta (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.329) bagi operatornya.

Seperti yang dinyatakan sebuah unggahan Telegram oleh akun resmi Kantor Kejaksaan Krasnoyarsk Krai, seluas 30.000 meter persegi secara resmi terdaftar sebagai bangunan nonperumahan di bawah perusahaan pengelola. Pada kenyataannya, tidak ada bangunan seperti itu.

Sebaliknya, area itu dipenuhi dengan peralatan pertambangan, unit listrik dan infrastruktur lainnya yang semuanya disewakan kepada pihak ketiga dengan kedok menyewakan bangunan fiktif itu. Menurut jaksa, tanah itu adalah milik negara dan perusahaan tidak memiliki hak hukum untuk menggunakannya.

Selain itu, peralatan pertambangan tersebut terhubung langsung ke jaringan listrik kota, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pemadaman listrik dan bahaya keselamatan. Operasi itu juga melanggar peraturan keselamatan kebakaran.

Setelah kantor kejaksaan mengeluarkan peringatan yang tidak digubris, masalah itu dibawah ke pengadilan. Seorang hakim memerintahkan penghentian sementara operasi fasilitas tersebut hingga semua pelanggaran hukum diselesaikan. Penegakan putusan pengadilan sedang dipantu oleh kantor kejaksaan.

Tahun lalu, Rusia resmi melegalkan penambangan kripto dan menerapkan sistem perpajakan yang dapat menghasilkan sebanyak 200 miliar rubel atau USD 2 miliar (Rp 32,67 triliun) per tahun dari sektor itu. Namun, sejak saat itu, pihak berwenang telah memberlakukan pembatasan penambangan di beberapa wilayah Siberia untuk mengurangi risiko kekurangan listrik.

Penambangan kripto meski legal di Rusia, kecuali wilayah yang dibatasi banyak penambangan yang melewati jalur resmi untuk menghindari biaya listrik dan pajak tinggi.

Hal ini sering kali melibatkan penyambungan ilegal ke jaringan listrik, menggunakan tarif rumah tangga ya ditujukan untuk rumah tangga dan beroperasi tanpa mendfatakn asilitas, tindakan yang dapat membebani infrastruktur lokal dan menimbulkan risiko kebakaran dan keselamatan yang serius.

Misalkan, pada awal tahun ini, seorang anggota staf di penyedia energi regional di Krasnoyarsk Krai tertangkap menerima suap untuk mengabaikan koneksi penambangan kripto ilegal.

Penyelidik menemukan penambang yang terlibat telah mencuri listrik senilai lebih dari 9 juta rubel atau USD 119.000 (Rp 1,94 miliar) dengan melewati jaringan listrik resmi.

Dengan cara cerdik, peretas telah mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat rumah pintar Rusia mengubahnya menjadi botnet penambangan kripto dan alat untuk serangan siber.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, para insinyur listrik di Rusia mengembangkan metode inovatif untuk mendeteksi aktivitas penambangan kripto ilegal yang kerap menjadi penyebab gangguan listrik di beberapa daerah. 

Melansir CryptoNews, Rabu (21/5/2025), langkah ini muncul sebagai respons terhadap maraknya operasi penambangan tersembunyi, khususnya di Dagestan  sebuah wilayah di Kaukasus Utara yang dikenal dengan tarif listrik-nya yang sangat murah.

Perusahaan listrik nasional Rusia, Rosseti, bersama anak perusahaannya Dagenergo, menjalankan eksperimen di desa Balakhani dan Maidanskoye. Setelah warga mengeluhkan pemadaman listrik berulang, perusahaan mencurigai adanya penambangan ilegal.

Dengan berkoordinasi dengan penyedia internet dan operator seluler, mereka memutus koneksi internet sementara di kedua desa. Hasilnya, beban listrik langsung turun 3,2 megawatt (MW) cukup untuk memberi daya ke 1.500 rumah, meski jumlah rumah tangga di dua desa tersebut kurang dari 900.

Rosseti memperkirakan penurunan ini berasal dari sekitar 900 mesin penambangan kripto yang beroperasi secara tersembunyi. Metode ini dinilai efektif dan kini sedang dipertimbangkan untuk digunakan di wilayah lain guna mendeteksi aktivitas mencurigakan pada peta jaringan listrik.

Meski demikian, pihak perusahaan mengakui para penambang kripto makin cerdik dalam menyembunyikan perangkat mereka. Banyak yang menyamarkannya di gudang, peternakan, bahkan mobil van yang dimodifikasi. Beberapa bahkan membuat tambang bawah tanah hanya beberapa meter dari permukaan.

Di Distrik Untsukulsky, tindakan razia baru-baru ini berhasil menyita puluhan rig penambangan dan memicu 35 kasus hukum terkait penggunaan listrik ilegal. Sebanyak 30 warga dari empat desa di daerah tersebut kini menghadapi tuntutan hukum.

Kerugian Negara dan Upaya Penindakan

Rosseti mengungkap selama tiga tahun terakhir, kerugian akibat penambangan kripto ilegal dan kuasi-legal mencapai sekitar USD 5 juta atau setara Rp82,8 miliar (asumsi kurs Rp16.569 per dolar AS). 

Dagestan disebut sebagai wilayah dengan jumlah penambangan ilegal tertinggi di Kaukasus Utara. Bahkan, pada tahun 2024 saja, jumlah aktivitas ilegal dan konsumsi listrik yang dicuri telah meningkat dua kali lipat.

Vyacheslav Afanasyev dari Southern Unified Energy System menyoroti gardu listrik kini banyak yang mengalami kelebihan beban, padahal sebelumnya masih berada di bawah kapasitas penuh. Menurut dia, situasi ini merupakan tanda jelas keberadaan penambang ilegal.

Dagestan saat ini sudah memberlakukan larangan penambangan kripto selama musim dingin hingga 2031. Namun, pemerintah mempertimbangkan untuk memperluas larangan ini secara nasional atau memperberat sanksi bagi pelanggar.

Beberapa regulator mengusulkan agar hukuman pidana diberlakukan bagi mereka yang dengan sengaja melanggar aturan penambangan kripto, bukan hanya denda ringan seperti sekarang.

Sementara itu, wilayah lain di Rusia yang memiliki kapasitas listrik berlebih justru didorong untuk menerima penambang legal, asalkan sesuai aturan.