Filipina Siap Adopsi Kerangka Pajak Kripto Global

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Filipina telah mengumumkan rencana untuk mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) milik Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) secara penuh pada 2028.

Langkah ini diambil untuk memperkuat upaya penanggulangan penghindaran pajak lintas negara dan mencegah aliran dana gelap melalui aset kripto.

Menteri Keuangan Filipina, Ralph Recto, menyampaikan kebijakan ini menjadi semakin relevan mengingat makin luasnya penggunaan mata uang digital dalam aktivitas transaksi.

"Kita membutuhkan sistem yang lebih cepat dan lebih kuat untuk kolaborasi jika kita ingin mengalahkan penghindaran pajak dan transaksi gelap,” kata Recto dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Inquirer, Jumat (20/6/2025).

Recto menambahkan, Pemerintah Filipina memastikan pengguna aset kripto membayar pajak yang adil dan tidak ada aktivitas keuangan gelap yang tidak dihukum.

CARF merupakan seperangkat pedoman yang dikembangkan OECD dan negara-negara G20 untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi kripto, yang selama ini dikenal sulit dilacak karena sifatnya yang anonim dan tidak bergantung pada lembaga keuangan tradisional.

Melalui CARF, negara-negara yang tergabung akan saling berbagi data pajak secara otomatis setiap tahun terkait aktivitas warga mereka dalam penggunaan aset kripto. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan pajak terhadap transaksi digital yang lintas batas dan seringkali tak terdeteksi.

Filipina akan menjadi bagian dari 67 yurisdiksi yang telah menyatakan komitmennya untuk menerapkan CARF pada 2027 atau 2028. Di kawasan Asia, terdapat 10 negara yang turut serta dalam inisiatif global ini.

Penandatanganan komitmen dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan Charlito Martin Mendoza dalam ajang Pertemuan Inisiatif Asia ke-8 yang berlangsung di Malé, Maladewa.

Langkah ini juga sejalan dengan pendekatan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberlakukan pajak baru untuk memperbaiki kondisi fiskal, melainkan akan mengandalkan perbaikan sistem pemungutan dan kepatuhan pajak.

Data terbaru menunjukkan penerimaan negara dari pajak mencapai 522,1 miliar Peso pada April, dengan total penerimaan selama Januari-April 2025 mencapai 1,5 triliun Peso. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak yang naik sebesar 11,49 persen, mencakup 94,03 persen dari total penerimaan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengenakan sanksi kepada sebuah perusahaan teknologi asal Filipina dan dugaan administratornya, terkait tuduhan menyediakan layanan kepada ribuan situs web penipuan kripto.

Melansir Cointelegraph, Minggu (1/6/2025) Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi Filipina, Funnull Technology terkait dengan sebagian besar situs web penipuan kripto yang dilaporkan ke FBI. 

OFAC mencatat, keterlibatan itu menimbulkan kerugian korban hingga USD 200 juta atau Rp3,2 triliun.

Dilaporkan, Funnull didapati membeli alamat IP secara massal dari penyedia layanan cloud dan menjualnya kepada penipu, yang memungkinkan mereka untuk menghosting dan mengoperasikan tiruan dari platform investasi yang sah, untuk menipu korban dan mencuri kripto mereka.

Dalam satu contoh pada tahun 2024, OFAC mengatakan Funnell membeli repositori kode yang digunakan oleh pengembang web dan mengubah kode tersebut untuk mengarahkan pengunjung yang sah ke situs web penipuan dan situs perjudian daring.

"Layanan ini tidak hanya memudahkan penjahat dunia maya untuk menyamar sebagai merek tepercaya saat membuat situs web penipuan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengubah ke nama domain dan alamat IP yang berbeda ketika penyedia yang sah mencoba untuk menutup situs web tersebut," kata OFAC.

Administrator Funnull yang dituduh, Liu Lizhi, seorang warga negara Tiongkok yang mengelola karyawan perusahaan juga ditambahkan ke daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN) OFAC sebagai bagian dari sanksi.

Secara umum, berada di daftar SDN berarti aset apa pun yang dimiliki individu di AS dibekukan, dan ilegal bagi orang-orang di AS untuk melakukan transaksi keuangan atau memiliki hubungan bisnis dengan mereka; pelanggar dapat menghadapi hukuman perdata dan pidana.

OFAC juga memberikan sanksi kepada dua alamat dompet yang katanya terkait dengan Funnull, yang menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis dalam laporan pada 29 Mei 2025 bahwa kemungkinan "digunakan untuk menerima pembayaran dari penjahat dunia maya."