5 Negara Asia Tenggara yang Boleh Dwi Kewarganegaraan

Liputan6.com, Jakarta Isu dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda menjadi topik yang semakin relevan di tengah mobilitas global yang tinggi. Banyak individu kini memiliki koneksi erat dengan lebih dari satu negara, baik melalui kelahiran, keturunan, pernikahan, maupun naturalisasi.

Di kawasan Asia Tenggara, kebijakan mengenai dwi kewarganegaraan bervariasi. Beberapa negara telah lama mengizinkan status ganda ini, sementara yang lain baru-baru ini melonggarkan aturan mereka untuk menarik investasi atau mempertahankan diaspora.

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif negara asia tenggara yang boleh dwi kewarganegaraan, mencakup Thailand, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Filipina, beserta dasar hukum dan perubahan kebijakan terbaru yang perlu diketahui. Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut yang Liputan6.com rangkum, Rabu (30/7/2025).

Thailand secara umum mengizinkan dwi kewarganegaraan bagi warganya. Undang-Undang Kewarganegaraan Thailand B.E. 2508 (1965) dan amandemennya pada tahun 1992 serta 2008, bersama dengan Konstitusi Thailand 2017, membentuk kerangka kerja yang memungkinkan dwi kewarganegaraan dalam kondisi tertentu.

Meskipun ada kesalahpahaman yang beredar bahwa dwi kewarganegaraan ilegal di Thailand atau bahwa individu harus memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 20 tahun, hal ini tidak lagi berlaku. Amandemen tahun 1992 dan Konstitusi 2017 telah mengklarifikasi bahwa dwi kewarganegaraan diizinkan.

Warga negara Thailand umumnya diizinkan untuk mempertahankan kewarganegaraan Thailand mereka bahkan jika mereka memperoleh kewarganegaraan lain melalui kelahiran, naturalisasi, atau perkawinan. Tidak ada ketentuan eksplisit yang membatasi warga negara Thailand untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang telah mengizinkan dwi kewarganegaraan sejak tahun 1996. Negara ini tidak memberlakukan pembatasan pada status kewarganegaraan ganda, memberikan fleksibilitas bagi individu.

Kewarganegaraan Kamboja dapat diperoleh melalui beberapa cara, termasuk keturunan (lahir dari setidaknya satu orang tua Khmer), naturalisasi, investasi bisnis, atau perkawinan. Hal ini membuka peluang bagi banyak orang untuk memiliki ikatan hukum dengan Kamboja.

Namun, terdapat pengecualian penting yang diperkenalkan pada November 2021. Senat Kamboja menyetujui amandemen konstitusi yang melarang pemegang empat posisi penting pemerintahan untuk memiliki dwi kewarganegaraan, menunjukkan upaya untuk memperkuat loyalitas tunggal di posisi strategis.

Timor Leste secara eksplisit mengakui dwi kewarganegaraan, sebuah kebijakan yang tercermin dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kewarganegaraan mereka. Hukum Timor Leste sepenuhnya terbuka untuk dwi kewarganegaraan, yang berarti perolehan kewarganegaraan asing tidak secara otomatis menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Timor Leste.

Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2002 secara spesifik menerima dwi kewarganegaraan di bawah Pasal 29. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi individu dari tanpa kewarganegaraan dan menghormati kehendak individu terkait atribusi dan hilangnya kewarganegaraan.

Meskipun ada beberapa sumber yang mungkin menyatakan sebaliknya, analisis hukum yang lebih rinci mengkonfirmasi bahwa dwi kewarganegaraan diizinkan di Timor Leste. Hal ini memungkinkan warga negara Timor Leste untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka meskipun memperoleh kewarganegaraan lain.

Secara historis, Vietnam tidak mengakui dwi kewarganegaraan secara luas. Namun, terjadi perubahan signifikan dengan disetujuinya amandemen undang-undang kewarganegaraan yang akan efektif mulai 1 Juli 2025. Perubahan ini memungkinkan dwi kewarganegaraan bagi warga negara Vietnam yang tinggal di luar negeri dan warga negara asing.

Amandemen hukum ini menghapus persyaratan untuk melepaskan kewarganegaraan asing bagi pemohon kewarganegaraan Vietnam. Selain itu, persyaratan kemahiran bahasa dan tempat tinggal minimum juga dilonggarkan, sebagai bagian dari upaya untuk menarik lebih banyak pekerja terampil ke negara tersebut.

Meskipun demikian, persyaratan kewarganegaraan tunggal tetap berlaku untuk posisi-posisi penting di pemerintahan dan keamanan. Ini menunjukkan pendekatan seimbang Vietnam dalam membuka diri terhadap dwi kewarganegaraan sambil menjaga integritas posisi strategis negara.

Filipina mengizinkan dwi kewarganegaraan bagi warga negara asli Filipina yang telah memperoleh kewarganegaraan asing melalui naturalisasi. Ketentuan ini diatur dalam Republic Act No. 9225, atau dikenal sebagai Citizenship Retention and Re-acquisition Act of 2003 (Undang-Undang Dwi Kewarganegaraan).

Warga negara asli Filipina yang telah menjadi warga negara naturalisasi di negara lain dapat mempertahankan atau memperoleh kembali kewarganegaraan Filipina mereka. Prosesnya melibatkan pengambilan sumpah setia kepada Republik Filipina di hadapan Pejabat Konsuler Filipina.

Berdasarkan prinsip kewarganegaraan turunan, anak-anak yang belum menikah di bawah usia delapan belas (18) tahun dari mereka yang memperoleh kembali kewarganegaraan Filipina juga secara otomatis dianggap sebagai warga negara Filipina. Ini memastikan kelangsungan status kewarganegaraan dalam keluarga.

1. Negara Asia Tenggara mana saja yang mengizinkan dwi kewarganegaraan?

Jawaban: Thailand, Kamboja, Timor Leste, Vietnam (mulai Juli 2025), dan Filipina adalah negara-negara di Asia Tenggara yang mengizinkan dwi kewarganegaraan dengan berbagai ketentuan.

2. Apakah Thailand selalu mengizinkan dwi kewarganegaraan?

Jawaban: Tidak selalu. Meskipun ada kesalahpahaman, amandemen undang-undang kewarganegaraan Thailand pada tahun 1992 dan Konstitusi 2017 mengklarifikasi bahwa dwi kewarganegaraan diizinkan.

3. Kapan Vietnam mulai mengizinkan dwi kewarganegaraan secara lebih luas?

Jawaban: Vietnam akan mulai mengizinkan dwi kewarganegaraan secara lebih luas bagi warga negara di luar negeri dan warga asing mulai 1 Juli 2025, setelah amandemen undang-undang kewarganegaraan disetujui.

4. Bagaimana Filipina mengatur dwi kewarganegaraan?

Jawaban: Filipina mengizinkan dwi kewarganegaraan bagi warga negara asli yang memperoleh kewarganegaraan asing. Mereka dapat mempertahankan status Filipina dengan mengambil sumpah setia.

5. Apakah ada batasan dwi kewarganegaraan untuk pejabat pemerintah di negara-negara ini?

Jawaban: Ya, beberapa negara seperti Kamboja dan Vietnam memberlakukan batasan dwi kewarganegaraan untuk posisi-posisi penting di pemerintahan dan keamanan.