Vietnam Buka Lisensi Bursa Kripto, Bank Besar Siap Masuk Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Vietnam mulai menerima permohonan lisensi bursa kripto pada 20 Januari di bawah program percontohan baru. Langkah ini secara resmi melegalkan pasar yang selama bertahun-tahun beroperasi di area abu-abu.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Kamis (22/1/2026), Kementerian Keuangan mengeluarkan prosedur baru pada 20 Januari yang mencakup penerbitan, perubahan dan pencabutan lisensi menurut the State Securities Commussion.

Permohonan dengan dokumentasi lengkap dapat diproses dalam waktu 30 hari. Namun, peninjauan lengkap mencakup sertifikasi keamanan Teknologi Informasi dari  Kementerian Keamanan Publik atau the Ministry of Public Securitiy yang dapat memperpanjang jangka waktu sebenarnya secara signifikan.

Organisasi yang mencari lisensi harus memenuhi persyaratan pendanaan yang ketat. Minimumnya 10 triliun VND atau USD 380 juta. Jumlah itu setara Rp 6,42 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.900). Sekitar 65% berasal dari pemegang saham institusional.

Dari jumlah itu, lebih dari 35% harus disumbangkan oleh setidaknya dua investor institusional yang beroperasi di sektor perbankan, sekuritas, manajemen dana, asuransi dan teknologi.

Bank Besar Bersiap Memasuki Pasar

Berdasarkan laporan Vietnam News, setidaknya lima bank besar dan perusahaan investasi telah mengumumkan rencana untuk berpartisipasi setelah mendapatkan lisensi.

MBBank menandatangani perjanjian kerja sama teknis dengan Dunamu, operator bursa Upbit Korea Selatan, pada Agustus 2025.

SSI Securities mendirikan SSI Digital Technology JSC pada 2022. Perusahaan tersebut sejak itu bermitra dengan penerbit stablecoin Tether dan Amazon Web Services pada sistem teknologi kripto.

VIX Securities mendirikan VIX Digital Asset Exchange. Techcombank mendirikan entitas bursa sendiri. VPBank menyatakan telah menyiapkan sumber daya dan siap diluncurkan setelah mendapat persetujuan regulasi.

Vietnam berada di peringkat keempat secara global dan ketiga di Asia-Pasifik dalam Indeks Adopsi Kripto Global Chainalysis 2025, yang menggambarkan penggunaan kripto di Vietnam sebagai "infrastruktur sehari-hari untuk pengiriman uang, permainan, dan tabungan."

Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital mulai berlaku pada 1 Januari 2026, secara resmi membawa aset digital di bawah pengawasan pemerintah untuk pertama kalinya. Investor asing menghadapi batasan kepemilikan 49% di penyedia layanan kripto berlisensi.

Program percontohan ini diperkirakan berlangsung selama lima tahun dan menyetujui sekitar lima bursa. Hong Kong juga sedang memajukan aturan perizinan kripto serupa yang diperkirakan akan berlaku pada 2026.

Namun, persyaratan modal Vietnam sebesar usd 380 juta jauh lebih besar daripada minimum HKD 5 juta Hong Kong (sekitar USD 640.000), sehingga hambatan masuk ke Vietnam hampir 600 kali lebih tinggi.

Sebelumnya, Majelis Nasional Vietnam resmi mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025. Regulasi baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan secara resmi mengakui serta mengatur aset kripto dalam kerangka hukum negara.

UU ini mengklasifikasikan aset digital ke dalam dua kategori utama berupa aset virtual dan aset kripto. Keduanya berbasis teknologi enkripsi atau digital untuk validasi dan transfer, namun tidak mencakup instrumen keuangan seperti sekuritas, mata uang digital bank sentral (CBDC), atau alat keuangan lainnya.

Pemerintah Vietnam kini bertanggung jawab merumuskan rincian teknis seperti syarat usaha, klasifikasi aset, serta mekanisme pengawasan untuk kedua kategori tersebut. Selain itu, regulasi juga mengatur kewajiban keamanan siber dan pencegahan pencucian uang (AML) yang sejalan dengan standar internasional, sebagai upaya menanggapi kekhawatiran dari Financial Action Task Force (FATF). Sejak 2023, Vietnam masih berada dalam daftar abu-abu FATF.

Melansir Cointelegraph, Senin (16/6/2025), UU ini bukan hanya soal kripto, tetapi mencerminkan ambisi Vietnam untuk menjadi pusat teknologi digital di kancah global. Pemerintah memperkenalkan berbagai insentif besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital.

Bentuk insentif tersebut antara lain berupa keringanan pajak, kemudahan pemanfaatan lahan, serta dukungan riset dan pengembangan (R&D), khususnya bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi inti seperti desain chip dan pusat data berbasis AI. Pemerintah daerah juga diminta mendukung pengembangan tenaga kerja melalui subsidi dan program pelatihan.

Pemerintah Vietnam menambahkan, keterampilan digital juga akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. “Dengan langkah ini, Vietnam menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan UU khusus yang berdiri sendiri untuk industri teknologi digital,” kata pemerintah dalam pernyataan resminya.

Meskipun regulasi baru mulai berlaku, ancaman dari penipuan kripto masih ada. Pada Februari 2025, polisi Vietnam menangkap empat orang pelaku di balik platform penambangan kripto palsu bernama BitMiner. Platform ini mengaku berbasis di Dubai dan berhasil menipu lebih dari 200 korban dengan total kerugian lebih dari 4 miliar dong Vietnam (sekitar USD 157.300) lewat penjualan paket mining dan materi edukasi palsu.

Sebelumnya, pada Desember 2024, Kepolisian Kota Hanoi menggagalkan upaya penipuan besar-besaran lainnya. Mereka berhasil menyelamatkan sekitar 300 calon korban dari skema kripto ilegal bernama Million Smiles, yang telah menipu dana sebesar 30 miliar dong Vietnam (sekitar USD 1,17 juta) dari sekitar 100 pelaku usaha dan 400 individu.

Penipuan ini mempromosikan kripto internal bernama QFS (Quantum Financial System) dengan iklan menyesatkan yang mengaitkannya dengan warisan leluhur dan klaim spiritual yang tidak berdasar.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.