Binance Menangkan Putusan Penolakan Gugatan Soal Dugaan Membantu Teroris

Liputan6.com, Jakarta - Seorang hakim federal menolak gugatan perdata pada Jumat, 6 Maret 2026 yang berupaya meminta pertanggung jawaban Binance, bursa kripto terbesar di dunia dan pendirinya Changpeng Zhao. Hal ini atas transaksi yang diduga membantu kelompok teroris melakukan 64 serangan di dunia.

Mengutip Channel News Asia, ditulis Minggu, (8/3/2026), Hakim Distrik AS Jeannette Vargas di Manhattan menuturkan, 535 penggugat, termasuk korban dan kerabat korban tidak secara meyakinkan menuding para terdakwa secara sengaja mengaitkan diri mereka dengan serangan teroris ini, berpartisipasi di dalam sebagai sesuatu yang ingin mereka wujudkan, atau berupaya melalui tindakan mereka untuk memastikan keberhasilannya.

Para penggugat mengatakan serangan tersebut terjadi antara 2017 dan 2024, dan mengaitkannya dengan apa yang mereka sebut kelompok teroris asing ("FTO") termasuk Hamas, Hizbullah, Garda Revolusi Iran, Kataib Hizbullah, Jihad Islam Palestina, dan al Qaeda.

Mereka berupaya meminta pertanggungjawaban Binance dan Zhao atas dugaan transfer ratusan juta dolar AS mata uang kripto ke dan dari FTO (Organisasi Pendanaan Terorisme Asing), dan miliaran dolar AS transaksi yang diduga dilakukan dengan pengguna Iran yang menguntungkan pihak-pihak yang melakukan serangan tersebut.

 Vargas mengatakan, meskipun Binance dan Zhao mungkin secara umum menyadari peran bursa tersebut dalam pendanaan terorisme, satu-satunya hubungan mereka dengan FTO adalah bahwa "mereka, atau afiliasi mereka, memiliki akun di, dan telah melakukan transaksi di, bursa Binance dalam hubungan yang tidak terikat."

Hakim juga menyebut panjang gugatan penggugat yang terdiri dari 891 halaman dan 3.189 paragraf "sama sekali tidak perlu" meskipun tuduhannya "berat". Ia mengatakan penggugat dapat mengubah gugatan mereka.

Pengacara penggugat tidak segera menanggapi permintaan komentar. Dalam dokumen pengadilan, Binance dan Zhao menyatakan mereka mengutuk terorisme.

Zhao juga menuduh para penggugat mencoba "menumpang" pada pengakuan bersalah Binance pada November 2023 dan denda pidana sebesar USD 4,32 miliar atau Rp 73,21 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.950) karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi federal, untuk membenarkan ganti rugi tiga kali lipat berdasarkan Undang-Undang Anti Terorisme federal.

"Binance senang melihat bahwa pengadilan dalam kasus ini dengan tepat menolak tuduhan yang tidak berdasar ini," kata juru bicara bursa tersebut dalam sebuah email.

"Binance menganggap kepatuhan sebagai hal yang serius dan tidak mentolerir pelaku jahat di platformnya."

Pengacara Zhao tidak memberikan komentar segera.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, seorang hakim federal pada Kamis, 26 Februari 2026 menolak permintaan Binance supaya pelanggan yang menuduh bursa kripto terbesar di dunia itu secara ilegal menjual token yang tidak terdaftar dan telah kehilangan sebagian besar nilainya, dapat menyelesaikan klaim melalui arbitrase.

Mengutip Channel News Asia, Jumat (27/2/2026), Hakim Distrik AS Andrew Carter di Manhattan menuturkan, pelanggan dapat  mengajukan klaim yang muncul hingga 20 Februari 2019 di pengadilan. Hal ini karena Binance tidak cukup memberi tahu mereka kalau mereka telah mengubah ketentuan penggunaan mereka untuk mewajibkan arbitrase dan melepaskan hak untuk mengguhat dalam gugatan kelompok.

Carter mengatakan tidak ada bukti bahwa Binance "mengumumkan" ketentuan arbitrase, atau memberi tahu pelanggan dalam ketentuan penggunaan di mana mereka dapat mencarinya. Dia juga mengatakan pelepasan hak gugatan kelompok yang diduga dalam ketentuan penggunaan Binance 2019 itu ambigu dan tidak dapat ditegakkan.

Para pelanggan setuju pada November untuk membatalkan klaim yang muncul setelah 20 Februari 2019.

"Binance akan dengan gigih membela klaim terbatas yang tersisa dalam kasus yang tidak berdasar ini," kata juru bicara Binance menanggapi keputusan Carter.

Changpeng Zhao, pendiri Binance dan mantan kepala eksekutif, juga merupakan terdakwa. Pengacaranya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Beberapa terdakwa lebih memilih arbitrase daripada litigasi karena arbitrase dapat tetap bersifat rahasia, mempersulit pengumpulan bukti, dan biayanya lebih rendah.

Pelanggan yang mengalami kerugian pada tujuh token - ELF, EOS, FUN, ICX, OMG, QSP, dan TRX - menuduh Binance gagal memperingatkan pembelian tersebut mengandung "risiko signifikan," sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan undang-undang sekuritas federal dan negara bagian, dan berupaya untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka bayarkan.

Carter menolak gugatan tersebut pada 2022, tetapi pengadilan banding federal menghidupkannya kembali dua tahun kemudian.