RUU Kripto Mandek, Donald Trump Sindir Perbankan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik kepada perbankan karena dinilai menghambat pembahasan RUU struktur pasar kripto di Senat terkait pembayaran imbal hasil (yield) stablecoin.

“Genius Act sedang diancam dan dilemahkan oleh bank-bank, dan itu tidak bisa diterima Kami tidak akan membiarkannya,” tulis Trump dikutip dari laman Cointelegraph.com, Rabu (4/3/2026).

Menurut Trump, AS perlu menyelesaikan Market Structure secepatnya. Bank-bank mencetak keuntungan rekor, dan pihaknya tidak akan membiarkan mereka merusak agenda kriptonya yang pada akhirnya bisa lari ke China dan negara lain jika Clarity Act tidak segera dituntaskan.

Trump menyebut GENIUS Act sebagai pencapaian utamanya untuk menarik perusahaan kripto ke Amerika Serikat. Undang-undang tersebut memberikan jalur regulasi bagi penerbit stablecoin, tetapi melarang mereka menawarkan pembayaran imbal hasil secara langsung kepada pemegang.

Namun, platform pihak ketiga seperti bursa kripto tetap dapat menawarkan imbal hasil kepada pengguna yang memegang stablecoin.

Kelompok perbankan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan celah hukum dan mendorong agar RUU struktur pasar kripto di Senat memasukkan larangan atas seluruh pembayaran imbal hasil stablecoin.

DPR sebelumnya telah meloloskan versi mereka dari RUU tersebut, yang disebut CLARITY Act, pada Juli.

“Bank tidak seharusnya mencoba melemahkan Genius Act atau menyandera Clarity Act. Mereka perlu membuat kesepakatan yang baik dengan industri kripto karena itu yang terbaik bagi rakyat Amerika," kata Trump.

Para eksekutif dan pelobi kripto menolak upaya bank untuk memasukkan larangan imbal hasil stablecoin ke dalam RUU tersebut. Bahkan, pelobi besar Coinbase menarik dukungannya terhadap legislasi itu pada Januari karena isu tersebut.

Sejak itu, pembahasan RUU terhenti setelah Komite Perbankan Senat menunda pembahasan lanjutan (markup) menyusul penarikan dukungan Coinbase pada Januari, dan hingga kini belum menetapkan jadwal baru untuk meninjau kembali RUU tersebut.

Kelompok perbankan menyatakan bahwa pembayaran imbal hasil stablecoin berpotensi memindahkan dana dari rekening bank ke stablecoin dan membahayakan stabilitas sistem perbankan.

Kelompok kripto dan perbankan telah menggelar tiga pertemuan di Gedung Putih tahun ini untuk menyepakati bahasa regulasi yang dapat mendorong RUU tersebut maju, namun belum tercapai kesepakatan.

Trump mendorong agar RUU itu segera disahkan sebagai kemenangan kebijakan yang bisa dibawa ke pemilu paruh waktu (midterms) pada November, di mana kelompok pelobi kripto telah mengumpulkan lebih dari 200 juta dolar AS untuk mendukung kandidat yang pro-industri.

Anggota DPR French Hill, politisi senior Partai Republik sekaligus Ketua House Financial Services Committee, mengatakan dalam sebuah acara pada Selasa (3/3) bahwa Senat sebaiknya mempertimbangkan untuk meloloskan versi RUU kripto dari DPR jika tidak dapat melanjutkan pembahasan versinya sendiri.

Hill menyebut CLARITY Act versi DPR telah menegaskan kembali bahasa dalam GENIUS Act secara bikameral dan bipartisan, bahwa stablecoin adalah alat pembayaran di atas blockchain dan bukan instrumen investasi, serta tidak membayar bunga dalam arti sebenarnya.

“Jika Senat tidak bisa mencapai kesimpulan yang jelas, saya merekomendasikan agar mereka menggunakan bahasa yang telah kami sahkan di DPR melalui Clarity Act dengan dukungan 78 suara Demokrat, dan menjadikannya sebagai solusi," tutup Hill.