Pemakaian Kripto Bakal Meningkat di Venezuela

Liputan6.com, Jakarta - Pemakaian mata uang digital membantu ekonomi Venezuela tetap beroperasi di tengah sanksi. Hal ini termasuk untuk produksi domestik barang-barang pokok seperti makanan.

Mengutip Channel News Asia, Rabu (3/9/2025), sanksi Amerika Serikat yang disebutkan sebagai perang ekonomi oleh Pemerintah Venezuela mencegah banyak transaksi bisnis, memaksa perusahaan yang ingin membeli bahan baku dari luar negeri untuk menukar bolivar lokal dengan dolar Amerika Serikat (AS) yang dihasilkan dari perdagangan minyak dan transaksi kartu asing yang kemudian disuntikkan ke dalam bursa oleh bank sentral.

Namun, pendapatan minyak telah terpukul dalam beberapa bulan terakhir. Departemen Keuangan AS meski bulan lalu mengeluarkan lisensi baru yang terbatas kepada Chevron yang akan mendorong ekspor minyak setelah jeda tiga bulan. Adapun lisensi itu memblokir semua pembayaran kepada pemerintah sehingga mengurangi jumlah dolar AS yang tersedia untuk ditukar.

Seiring hal itu, Pemerintah Venezuela sejak Juni telah mengizinkan pemakaian lebih banyak USDT atau tether.Pemakaian mata uang digital ini juga yang turut membantu menjaga ekonomi di tengah sanksi.

"Ketika satu operasi tutup, yang lain buka,” ujar seorang pengusaha tentang pemakaian kripto.

Sumber lain juga mengatakan kalau pemakaian kripto akan meningkat.

Berdasarkan sumber kepada Reuters tahun lalu, perusahaan minyak milik negara PDVSA sejak tahun lalu perlahan meningkatkan pengeluaran pemakaian mata uang digital dan mengalihkan penjualan ke USDT.

Tether belum menanggapi permintaan komentar. Demikian juga Kementerian Komunikasi dan bank sentral tidak menanggapi pertanyaan.

Namun, Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengatakan, saat pertemuan dengan pelaku bisnis pada Agustus, kalau mekanisme manajemen nontradisional di pasar valuta asing sedang diterapkan tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Sumber itu menuturkan, sejumlah bank menjual kripto biasanya USDT, kepada beberapa bisnis dengan imbalan bolivar. Bisnis itu memiliki dompet digital yang disetujui oleh otoritas dan menerima nilai transaksi di sana.

Pelaku usaha kemudian bebas menjual kripto dan memakainya untuk membayar penyedia domestik dan internasional.

Belum ada angka resmi untuk penjualan kripto, tetapi firma analis Ecoanalitica prediksi kripto telah dijual sekitar USD 119 juta atau Rp 1,9 triliun (asumsi dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.453) ke sektor swasta pada Juli.

Bank sentral Venezuela menyuntikkan sekitar USD 2 miliar atau Rp 32,89 triliun ke pasar valuta asing dalam tujuh bulan pertama 2025, 14% lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan berencana mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait regulasi stablecoin pada Oktober mendatang. Rencana ini berjalan seiring dengan pembahasan Presiden Circle, Heath Tarbert, mengenai peluang kerja sama stablecoin dengan sejumlah bank besar di Korea Selatan.

Melansir Coinmarketcap, Senin (18/8/2025), langkah tersebut dinilai bisa mempercepat pemanfaatan stablecoin di kawasan Asia, menarik minat institusi keuangan, dan memperkuat infrastruktur keuangan digital. Korea Selatan bersama Jepang dipandang sebagai negara yang berada di garis depan dalam penerapan aset digital ini.

Circle Temui Bank-Bank Besar Korea Selatan

Heath Tarbert dijadwalkan bertemu dengan bank-bank utama Korea Selatan, termasuk KB Kookmin dan Hana, untuk membicarakan peluang kolaborasi stablecoin. Menurut riset Coincu, pertemuan ini menindaklanjuti rencana pemerintah Korea Selatan yang akan merilis aturan terkait penerbitan stablecoin, manajemen agunan, serta pengendalian risiko.

RUU tersebut diharapkan bisa memberi kepastian hukum soal penerbitan stablecoin, termasuk kemungkinan peluncuran stablecoin berbasis won selain USDC.

"Circle berdedikasi untuk bekerja sama dengan regulator dan lembaga keuangan global guna menyediakan layanan mata uang digital yang patuh dan transparan," ujar Heath Tarbert, Presiden Circle.

Pelaku pasar optimistis, regulasi yang lebih jelas akan meningkatkan integrasi stablecoin di Asia dan membuka peluang lebih besar bagi penggunaan USDC maupun aset digital serupa.