Kritik Pendiri Twitter Jack Dorsey: Transaksi Bitcoin Sehari-hari Harusnya Bebas Pajak!

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu pendiri Twitter, yang kini dikenal sebagai X, Jack Dorsey, menyampaikan pesan soal pemberian keringanan pajak untuk transaksi Bitcoin (BTC) di Amerika Serikat (AS).

Dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (11/10/2025), Dorsey menulis di X, “Kita memerlukan pembebasan pajak De Minimis untuk transaksi Bitcoin sehari-hari.”

Saat ini, Lembaga Pajak Amerika Serikat (IRS) mengategorikan aset digital sebagai properti, sehingga individu diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan keuntungan modal (capital gains) dari setiap transaksi, bahkan untuk pembelian bernilai kecil seperti secangkir kopi.

Dengan adanya pembebasan pajak de minimis, hambatan tersebut dapat dihapus.

Aturan ini akan memungkinkan transaksi bernilai rendah, seperti pembelian bahan makanan, layanan transportasi daring, atau makanan di restoran, tidak perlu dilaporkan sebagai keuntungan modal.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Investor kripto di AS menghadapi struktur pajak yang rumit dan berbeda-beda di setiap negara bagian. Lembaga Pajak AS (IRS) mengklasifikasikan aset digital sebagai properti, sehingga setiap penjualan, pertukaran, atau pembelian dianggap sebagai peristiwa keuntungan modal (capital gains event).

Keuntungan jangka pendek, yaitu dari aset yang dimiliki kurang dari satu tahun, dikenakan pajak penghasilan dengan tarif antara 10% hingga 37%. 

Sementara itu, keuntungan jangka panjang dari aset yang disimpan lebih dari satu tahun dikenakan tarif yang lebih rendah, yaitu 0%, 15%, atau 20%, tergantung pada tingkat pendapatan individu.

Selain itu, kripto yang diperoleh melalui staking, mining, atau airdrop dianggap sebagai pendapatan biasa dan dikenakan pajak pada saat diterima.

Beberapa negara bagian seperti California, New York, dan Hawaii memberlakukan pajak kripto tertinggi, dengan tarif gabungan (federal dan negara bagian) yang dapat melampaui 10% untuk kelompok berpenghasilan tinggi.

Sebaliknya, Florida, Texas, Wyoming, Nevada, dan South Dakota tidak mengenakan pajak penghasilan negara bagian, sehingga memberikan keuntungan besar bagi para pedagang kripto.

Namun, negara bagian Washington menjadi pengecualian. Meskipun tidak memiliki pajak penghasilan, negara bagian ini memberlakukan pajak konsumsi (excise tax) sebesar 7% untuk keuntungan modal jangka panjang yang melebihi USD 250.000, termasuk dari aset kripto.

Jack Dorsey sejak lama meyakini bahwa Bitcoin dapat berfungsi ganda, baik sebagai penyimpan nilai (store of value) maupun alat tukar (medium of exchange).

Pada 8 Oktober, perusahaannya, Block Inc., meluncurkan alat bagi pedagang (merchant tools) melalui unit bisnisnya, Square, yang memungkinkan usaha kecil menerima pembayaran dengan Bitcoin tanpa biaya hingga tahun 2026.

Pernyataan Dorsey muncul ketika harga Bitcoin turun di bawah level support penting pada minggu ini, tertekan oleh penguatan dolar AS serta sikap hati-hati investor menjelang pernyataan dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell.

Pada saat artikel ini ditulis, harga Bitcoin tercatat melemah ke USD 121.025, atau turun sekitar 1%, berdasarkan data harga dari Kraken.

Senator Cynthia Lummis (Partai Republik – Wyoming) mengajukan Rancangan Undang-Undang Senat Nomor 2207, yang bertujuan untuk mengubah Internal Revenue Code tahun 1986 guna “mereformasi perlakuan terhadap aset digital.”

Dalam rancangan tersebut, aset digital didefinisikan sebagai “setiap representasi nilai dalam bentuk digital yang dicatat pada distributed ledger yang diamankan secara kriptografis.”

Dilansir dari Yahoo Finance, saat mengumumkan proposal tersebut melalui platform X, Lummis menulis, “Andai saja kita punya RUU untuk itu… Oh, tunggu,” sambil membagikan gambar halaman pertama rancangan undang-undang tersebut. 

Langkah ini muncul di tengah penutupan sebagian (partial shutdown) pemerintahan Amerika Serikat yang telah berlangsung selama dua minggu, yang menyebabkan proses legislasi terkait kripto melambat.

Anggota Komite Perbankan Senat saat ini sedang menyusun RUU aset digital yang bertujuan untuk memperjelas pembagian kewenangan pengawasan antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

Namun, ketiadaan staf lembaga yang biasanya memberi masukan teknis dan regulasi membuat kemajuan pembahasan menjadi sangat lambat.

Sementara itu, Komite Pertanian Senat, yang menaungi CFTC, belum merilis versi kerangka regulasi kriptonya sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai proposal mana yang akan dilanjutkan setelah pemerintahan kembali beroperasi penuh.

Pada September lalu, anggota parlemen dari Partai Republik juga mengusulkan strategi prosedural untuk menggabungkan larangan terhadap mata uang digital bank sentral AS (CBDC) dengan legislasi yang lebih luas terkait struktur pasar kripto.