Korea Selatan Blokir Transfer Kripto Ilegal, Ini Strategi Barunya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas dalam memerangi kejahatan finansial berbasis aset digital. Otoritas setempat menggandeng sektor swasta untuk membentuk kemitraan strategis guna memblokir transfer dana kripto ilegal lintas negara.

Kerja sama ini melibatkan Financial Supervisory Service (FSS), Korea Customs Service, asosiasi pembiayaan kredit, serta sembilan perusahaan kartu domestik.

Dikutip dari Coinmarketcap, Rabu (18/3/2026), melalui kesepakatan tersebut, dibangun sistem berbagi data terintegrasi yang menghubungkan transaksi kartu kredit dan debit di luar negeri dengan data perjalanan imigrasi.

Langkah ini memungkinkan otoritas untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, seperti transfer dana kripto tanpa izin atau pergerakan modal yang tidak sah.

Sebelumnya, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan celah antara sistem pengawasan keuangan dan data perjalanan. Kini, celah tersebut mulai ditutup dengan sistem yang lebih terintegrasi.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap kejahatan berbasis kripto yang semakin kompleks.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sistem baru ini mengandalkan analisis data secara real time dengan dukungan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan kartu akan menyediakan data transaksi luar negeri, sementara otoritas bea cukai memberikan data keluar-masuk penumpang. Kedua data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan indikasi pelanggaran.

Beberapa pola yang menjadi perhatian antara lain:

Aktivitas akun penampung (mule account) untuk membeli kripto setelah bepergian ke luar negeri

Transaksi kecil berulang untuk menghindari batas pelaporan

Penggunaan kartu di negara dengan regulasi kripto yang longgar

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, otoritas dapat segera membekukan akun dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap individu terkait.

Langkah ini menjadi peningkatan signifikan dibanding kebijakan sebelumnya yang lebih fokus pada pengawasan bursa kripto di dalam negeri.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus kejahatan finansial, termasuk penipuan voice phishing yang memanfaatkan kripto sebagai alat pembayaran.

Modus ini biasanya melibatkan penggunaan kartu kredit atau debit untuk membeli kripto di luar negeri guna menyamarkan aliran dana.

Kerugian akibat kejahatan semacam ini di Korea Selatan disebut mencapai ratusan juta dolar setiap tahun.

Seorang analis kepatuhan fintech di Seoul menyebut langkah ini sebagai pendekatan yang lebih proaktif.

“Ini bukan sekadar berbagi data, tetapi integrasi sistem pengawasan secara menyeluruh. Analisis secara real time menjadi kunci karena jika terlambat, dana biasanya sudah tidak bisa dilacak,” ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa implikasi bagi pengguna kripto yang sah. Mereka perlu memastikan transaksi sesuai dengan regulasi agar tidak terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan.

Langkah Korea Selatan ini dinilai dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menghadapi tantangan pencucian uang lintas negara melalui aset kripto.