Illinois Resmi Kenakan Pajak Kripto, Industri Protes

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Illinois, JB Pritzker, menandatangani undang-undang anggaran senilai US$ 55,9 miliar untuk tahun fiskal 2027 yang mencakup penerapan pajak baru sebesar 0,2% atas transaksi aset kripto.

Dikutip dari CoinMarketCap, Rabu (17/6/2026), kebijakan yang disebut sebagai "privilege tax" atau pajak hak istimewa tersebut berlaku untuk berbagai aktivitas aset digital dan dibarengi dengan kewajiban registrasi serta pelaporan baru bagi broker aset digital yang beroperasi di Illinois.

Sebelum aturan tersebut diteken, sejumlah kelompok industri kripto telah mendesak Pritzker untuk memveto sebagian isi regulasi tersebut. Salah satunya adalah Crypto Council for Innovation (CCI), yang meminta gubernur menggunakan hak veto terhadap pasal terkait pajak aset digital.

CCI menilai kebijakan tersebut menciptakan rezim pajak yang "baru dan belum pernah ada sebelumnya" karena secara khusus menyasar pengguna aset digital.

Dalam aturan yang tertuang dalam Senate Bill 3019 itu, pajak dikenakan atas aktivitas transaksi aset digital, bukan atas keuntungan atau capital gain yang diperoleh investor.

Pendukung kebijakan tersebut menilai langkah ini merupakan bagian dari paket fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara bagian dan membantu menutup kebutuhan anggaran Illinois pada tahun fiskal mendatang.

Kelompok industri kripto menilai pajak baru tersebut berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil terhadap pengguna aset digital.

CCI berargumen bahwa pajak tersebut pada dasarnya mengenakan biaya berdasarkan cara transaksi dilakukan, bukan berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh seseorang.

"Taxing a transaction based on the medium through which it happens to occur on a blockchain is akin to taxing correspondence because it is delivered by email rather than by post."

Pernyataan itu dapat diartikan bahwa mengenakan pajak pada transaksi hanya karena dilakukan melalui blockchain sama halnya dengan mengenakan pajak pada surat-menyurat karena dikirim melalui email, bukan melalui layanan pos.

CCI juga memperingatkan bahwa aturan tersebut dapat memberikan beban yang tidak proporsional bagi warga Illinois yang menggunakan aset digital serta mengurangi minat perusahaan blockchain untuk beroperasi di negara bagian tersebut.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh The Digital Chamber. Organisasi tersebut menilai kebijakan itu muncul pada saat yang kurang tepat karena industri kripto masih beradaptasi dengan berbagai perubahan regulasi federal di Amerika Serikat.

Menurut mereka, Kongres AS saat ini juga sedang menyusun kerangka perpajakan nasional yang lebih luas untuk aset digital sehingga kebijakan Illinois berpotensi menambah ketidakpastian bagi pelaku industri.

Aturan baru Illinois tidak hanya mengenakan pajak transaksi kripto. Pemerintah negara bagian juga mewajibkan broker aset digital untuk melakukan registrasi dan memenuhi berbagai ketentuan pelaporan baru.

Bagi pelaku industri, kewajiban tersebut diperkirakan akan meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost), terutama bagi perusahaan yang melayani pelanggan lintas negara bagian.

Analisis dari firma konsultan BDO USA menunjukkan cakupan aturan tersebut bisa melampaui perusahaan yang berbasis di Illinois. Perusahaan dari luar negara bagian juga dapat terkena aturan ini apabila memiliki aktivitas pelanggan yang cukup besar di Illinois.

Pemerintah Illinois memperkirakan paket kebijakan tersebut dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak lebih dari US$ 800 juta untuk mendukung anggaran negara bagian senilai US$ 55,9 miliar.

Meski demikian, sejumlah pengamat kebijakan menilai pendekatan Illinois tergolong agresif dibandingkan perlakuan terhadap instrumen keuangan lainnya.

Kepala Kebijakan dan penasihat hukum umum a16z Crypto, Miles Jennings, bahkan menyebut aturan tersebut sebagai salah satu kebijakan paling tidak ramah terhadap industri kripto di Amerika Serikat.

Menurut Jennings, tidak ada pajak transaksi keuangan tingkat negara bagian yang sebanding untuk saham, obligasi, maupun instrumen derivatif. Ia memperingatkan bahwa Illinois berisiko menghukum para pengusaha dan warga negaranya yang memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto.