Warga AS Rugi Rp 5,9 Triliun akibat Penipuan ATM Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) tengah memperketat pengawasan terhadap mesin ATM kripto menyusul melonjaknya kasus penipuan yang menyebabkan kerugian ratusan juta dolar AS. Dua anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik memperkenalkan rancangan undang-undang bipartisan bernama Stop Crypto ATM Scams Act untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Dikutip dari CoinMarketCap, Selasa (16/6/2026), anggota DPR Sean Casten dari Illinois dan María Elvira Salazar dari Florida mengajukan aturan tersebut setelah penipuan yang melibatkan ATM kripto terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lansia dan pengguna kripto pemula disebut menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Berbeda dengan sejumlah negara bagian yang mempertimbangkan pelarangan total ATM kripto, rancangan aturan federal ini lebih berfokus pada penguatan pengawasan dan penerapan standar operasional bagi operator ATM kripto.

Aturan tersebut mencakup kewajiban penerapan program anti pencucian uang, verifikasi identitas pengguna, pembatasan transaksi, transparansi informasi kepada konsumen, hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus penipuan.

Dorongan untuk memperketat pengawasan muncul setelah kerugian akibat penipuan ATM kripto di Amerika Serikat terus meningkat. Data yang dikutip para legislator menunjukkan masyarakat AS kehilangan lebih dari US$ 333 juta atau sekitar Rp 5,90 triliun (estimasi kurs Rp 17.718 per dolar AS) sepanjang 2025 akibat berbagai modus penipuan yang memanfaatkan mesin ATM kripto.

Menurut para legislator, pelaku kejahatan umumnya menyamar sebagai pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, pegawai bank, atau petugas dukungan teknis. Korban kemudian diarahkan untuk menyetorkan uang tunai ke ATM kripto dengan dalih tertentu.

Karena transaksi aset kripto bersifat sulit dibatalkan, banyak korban akhirnya kesulitan mendapatkan kembali dana mereka setelah transfer dilakukan.

Sean Casten mengatakan regulasi tersebut ditujukan untuk mengatasi bentuk kejahatan finansial yang semakin marak dan banyak menyasar kelompok rentan.

Dalam rancangan aturan tersebut, pengguna baru akan dibatasi melakukan transaksi maksimal US$ 2.000 per hari dan total US$ 10.000 selama 14 hari pertama penggunaan layanan.

Selain itu, operator ATM kripto diwajibkan menampilkan peringatan terkait potensi penipuan, melaporkan transaksi mencurigakan, serta memperkuat sistem pencegahan fraud.

Para pendukung aturan tersebut menilai pembatasan transaksi dapat mencegah korban mengirimkan dana dalam jumlah besar sebelum menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran penipuan.

Upaya memperketat regulasi ATM kripto sebenarnya bukan yang pertama dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Sebelumnya, berbagai lembaga federal seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Federal Trade Commission (FTC) telah berulang kali mengingatkan masyarakat mengenai risiko penipuan melalui mesin ATM Bitcoin dan kripto.

Rancangan undang-undang terbaru ini juga menyusul proposal serupa yang diajukan Senator Dick Durbin pada 2025 melalui Crypto ATM Fraud Prevention Act.

Di sisi lain, sejumlah negara bagian mulai mengambil langkah yang lebih tegas. Delaware, misalnya, tengah membahas aturan yang dapat melarang operasional ATM kripto dan mewajibkan seluruh mesin yang ada untuk dicabut dalam waktu 90 hari setelah aturan berlaku.

Pengawasan terhadap ATM kripto juga meningkat di berbagai negara lain, termasuk Kanada, yang tengah mengkaji pembatasan lebih ketat terkait penggunaan mesin tersebut.