Nigeria Jadi Raja Stablecoin Afrika, Aliran Kripto Tembus US$ 59 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Penggunaan stablecoin di Nigeria terus meningkat dan mulai menjadi perhatian Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam laporan yang dipublikasikan pada 16 Juni, IMF mencatat Nigeria menerima aliran masuk aset kripto senilai sekitar US$ 59 miliar sepanjang periode Juli 2023 hingga Juni 2024.

Melansir Coinmarketcap, Rabu (17/6/2026), Nigeria juga menjadi negara dengan kontribusi terbesar terhadap penggunaan stablecoin di kawasan Afrika Sub-Sahara. Sejak 2019, sekitar 60% dari seluruh arus masuk stablecoin di kawasan tersebut berasal dari Nigeria. 

Aset kripto yang nilainya dipatok terhadap dolar AS ini kini tidak lagi sekadar produk khusus, tetapi telah berkembang menjadi salah satu sarana utama untuk transaksi lintas negara yang digunakan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.

Salah satu faktor pendorong adopsi stablecoin adalah tingginya biaya remitansi konvensional. Data Bank Dunia menunjukkan biaya pengiriman dana senilai US$ 200 dari Nigeria ke luar negeri rata-rata mencapai 9% dari nilai transaksi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 6%.

Stablecoin menawarkan alternatif yang lebih cepat dan murah, sementara tingginya penggunaan ponsel pintar dan dompet digital turut mempercepat adopsinya di berbagai lapisan masyarakat.

Meski mengakui stablecoin dapat meningkatkan inklusi keuangan dan menekan biaya transfer internasional, IMF menilai peningkatan penggunaannya juga membawa sejumlah risiko. Lembaga tersebut menyoroti tiga tantangan utama, yakni berkurangnya efektivitas kebijakan moneter, melemahnya pengawasan regulasi, serta meningkatnya potensi penyalahgunaan untuk aktivitas keuangan ilegal.

Menurut IMF, penggunaan token yang terhubung dengan dolar AS secara luas dapat mengurangi permintaan terhadap naira, mata uang Nigeria, sehingga membatasi kemampuan bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar. IMF menyebut fenomena ini sebagai "bentuk digital dari dolarisasi."

Selain itu, sistem pengawasan keuangan yang ada saat ini dinilai belum dirancang untuk memantau transaksi stablecoin secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan.

IMF juga menilai upaya pelarangan atau pembatasan penggunaan stablecoin tidak akan sepenuhnya efektif. Sebaliknya, lembaga tersebut merekomendasikan pendekatan regulasi yang lebih pragmatis, yaitu tetap membuka ruang inovasi sambil mengurangi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Menurut IMF, kebijakan yang hanya berfokus pada pelarangan justru dapat mendorong aktivitas tersebut bergerak ke jalur yang lebih sulit diawasi.

Sebagai solusi, IMF mengusulkan pemanfaatan teknologi analitik blockchain untuk memantau konversi antara naira dan stablecoin. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperkuat infrastruktur pembayaran domestik guna mengurangi ketergantungan pada jalur transfer dana yang belum diatur secara memadai.

IMF menilai reformasi ekonomi dan pengetatan kebijakan moneter yang belakangan diterapkan Nigeria merupakan langkah positif dalam menjaga kedaulatan moneter negara tersebut.

Peringatan serupa sebelumnya juga diberikan IMF kepada Nepal pada pekan kedua Juni. Lembaga tersebut meminta otoritas setempat meningkatkan pengawasan terhadap adopsi aset kripto karena dikhawatirkan dapat memicu arus keluar modal dan menghindari kontrol keuangan yang berlaku.

Kasus Nigeria dan Nepal menunjukkan bahwa IMF semakin menaruh perhatian terhadap perkembangan stablecoin dan aset kripto di negara berkembang. Seiring meningkatnya adopsi teknologi tersebut, IMF menilai diperlukan respons kebijakan yang aktif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa menghambat inovasi.