El Salvador Ramah Investor Kripto, Keuntungan Bitcoin Bebas Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah El Salvador kembali menegaskan komitmen mempertahankan kebijakan bebas pajak untuk penghasilan yang diperoleh di luar negeri maupun keuntungan dari investasi Bitcoin. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi negara Amerika Tengah itu untuk menarik investor asing, pelaku usaha global, dan pekerja jarak jauh.

Dikutip dari CoinMarketCap, Minggu (14/6/2026), El Salvador, yang menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah pada 2021, masih menerapkan sistem perpajakan teritorial. Dalam sistem ini, pemerintah hanya mengenakan pajak terhadap pendapatan yang dihasilkan di dalam wilayah El Salvador.

Prinsip tersebut semakin diperkuat melalui reformasi perpajakan yang diberlakukan pada 2024. Regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa penghasilan yang berasal dari luar negeri tidak menjadi objek pajak di El Salvador.

Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, pemerintah merasa perlu memperjelas aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi investor internasional dan kalangan digital nomad yang mempertimbangkan untuk tinggal atau berinvestasi di negara tersebut.

Selain menawarkan insentif perpajakan, El Salvador juga berupaya membangun citra sebagai salah satu pusat ekonomi digital dan kripto di kawasan Amerika Latin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor tradisional seperti pertanian dan remitansi dari warga yang bekerja di luar negeri.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Salah satu daya tarik utama El Salvador bagi komunitas kripto global adalah kebijakan yang membebaskan keuntungan dari transaksi Bitcoin dari pajak capital gain.

Aturan tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Bitcoin yang disahkan pada 2021 ketika negara itu resmi menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Dengan kebijakan tersebut, baik individu maupun perusahaan yang memiliki atau memperdagangkan Bitcoin tidak dikenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari kenaikan nilai aset kripto tersebut.

Selain itu, El Salvador juga tidak mengenakan pajak warisan, pajak hadiah, maupun pajak kekayaan. Kondisi ini membuat beban pajak bagi investor dan individu dengan aset besar menjadi relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

Pemerintah berharap insentif tersebut dapat mendorong lebih banyak investasi masuk ke sektor aset digital dan teknologi.

Dalam beberapa tahun terakhir, El Salvador memang aktif mempromosikan diri sebagai negara yang ramah terhadap inovasi keuangan berbasis blockchain dan aset kripto.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi untuk menarik lebih banyak pelaku industri kripto agar membangun bisnis dan aktivitas ekonominya di negara tersebut.

Selain mempertahankan kebijakan pajak yang kompetitif, El Salvador juga melonggarkan sejumlah persyaratan residensi bagi warga negara asing.

Sejak Maret 2024, pemerintah mengurangi syarat minimum masa tinggal bagi pemegang izin tinggal sementara menjadi hanya 90 hari per tahun. Sebelumnya, aturan tersebut mensyaratkan kehadiran fisik yang lebih lama.

Kebijakan baru ini dinilai membuat El Salvador semakin menarik bagi investor internasional, pengusaha digital, hingga pekerja jarak jauh yang dapat bekerja dari berbagai negara.

Pemerintah berharap kombinasi antara insentif pajak dan kemudahan residensi dapat meningkatkan investasi asing langsung, mendorong lahirnya bisnis baru, serta memperkuat sektor pariwisata yang didukung komunitas digital nomad.

Meski demikian, kebijakan pro-kripto El Salvador juga tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak menilai volatilitas harga Bitcoin masih menjadi risiko besar bagi perekonomian. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan aset digital untuk pencucian uang.

Namun pemerintah El Salvador menegaskan bahwa berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi telah diterapkan untuk menjaga keamanan sistem keuangan.