El Salvador Nekat Tambah 7 Bitcoin Meski ada Tekanan IMF

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah El Salvador terus membeli Bitcoin untuk cadangan kripto nasionalnya, meskipun negara tersebut tengah menjalani kesepakatan pinjaman dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang salah satu syaratnya melarang penggunaan dana publik untuk membeli Bitcoin.

Menurut data dari Kantor Bitcoin El Salvador, negara ini membeli 7 Bitcoin tambahan dalam 7 hari terakhir. Dengan pembelian ini, total kepemilikan El Salvador menjadi 6.173 Bitcoin, yang nilainya lebih dari 637 juta dolar AS.

Kantor Bitcoin El Salvador terus menambah Bitcoin secara konsisten meskipun kesepakatan dengan IMF telah ditandatangani. Belum ada tanda-tanda mereka akan berhenti.

El Salvador merupakan salah satu dari sedikit negara yang secara aktif membeli Bitcoin di pasar terbuka. Menurut pelaku industri kripto, strategi ini bahkan bisa menjadi contoh bagi negara lain yang ingin membuat cadangan strategis dalam bentuk Bitcoin.

El Salvador Melawan Tekanan IMF

Melansir Cointelegraph, Senin (12/5/2025), El Salvador menandatangani kesepakatan pinjaman sebesar 1,4 miliar dolar AS dengan IMF pada Desember 2024. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pemerintah setuju untuk mencabut status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah dan menjadikan penggunaannya bersifat sukarela.

Selain itu, El Salvador diminta untuk menghentikan pembelian Bitcoin dengan dana publik dan melakukan privatisasi terhadap dompet digital Chivo Wallet, yang sebelumnya dibiayai negara tetapi jarang digunakan oleh masyarakat.

Pada Januari 2025, parlemen El Salvador resmi mencabut status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah dengan hasil pemungutan suara 55 setuju dan 2 menolak. Namun, langkah itu tidak menghentikan pembelian Bitcoin oleh negara.

IMF kembali mengingatkan El Salvador pada Maret 2025 agar menghentikan pembelian Bitcoin, sesuai dengan isi kesepakatan awal. Tetapi Presiden El Salvador, Nayib Bukele, menolak permintaan tersebut.

Bukele menegaskan bahwa negaranya tidak akan berhenti membeli Bitcoin meskipun mendapat tekanan besar dari lembaga keuangan internasional tersebut.

“Tidak, kami tidak akan berhenti. Kalau dulu kami tidak berhenti meski dunia mengucilkan kami dan banyak ‘Bitcoiner’ meninggalkan kami, kami tidak akan berhenti sekarang atau di masa depan,” tulis Bukele dalam postingan X (Twitter) pada 4 Maret.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai menghalangi jalan sendiri dalam hal meloloskan undang-undang (UU) kripto.

Mengutip CNBC, Senin (12/5/2025), anggota parlemen pekan lalu menolak Undang-Undang GENIUS, sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dimaksudkan untuk menetapkan aturan federal reserve untuk stablecoin. Hal sebagian karena kekhawatiran usaha kripto pribadi Presiden Trump telah menciptakan konflik kepentingan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Saat ini, orang-orang yang ingin menumbuhkan pengaruh terhadap presiden dapat memperkaya dirinya secara pribadi dengan membeli kripto yang dimilikinya atau dikendalikannya,” ujar Senator Jeff Merkley dalam sebuah pernyataan kepada CNBC.

“Ini adalah skema yang sangat korup. Ini membahayakan keamanan nasional dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ia menambahkan.

Stablecoin adalah mata uang digital yang dipatok dengan nilai aset lain seperti dolar AS. Mendapatkan apapun yang disahkan di Kongres adalah perjuangan berat bagi Partai Republik mengingat mayoritas mereka yang tipis di DPR.

Mengutip CNBC, tetapi cukup banyak Demokrat yang tampaknya setuju dengan undang-undang stablecoin menghasilkan kemenangan bipartisan yang langka bagi presiden. Hingga $Trump menghalangi.

Koin meme presiden yang diluncurkannya tepat sebelum pelantikan pada Januari, telah menambah keuntungan miliaran dolar AS dalam pundipundinya. Nilainya melonjak bulan lalu setelah proyek itu menjalankan promosi yang menawarkan makan malam bersama presiden dan tur VIP Gedung Putih kepada pemegang $TRUMP teratas. Senator Richard Blumental menuturkan, skema bayar untuk membain. Melania Trump juga memiliki koin.

RUU Genius gagal maju di senat pada Kamis. RUU itu membuahkan 60 suara untuk dibawa ke ruang sidang Senat agar dapat disahkan. Hasil akhir adalah 48 mendukung dan 49 menentang. Tiga senator tidak memberikan suara.

Awal pekan lalu, Senat Demokrat meluncurkan "Undang-Undang Anti Korupsi Kripto," yang dipelopori oleh Merkley dan Pemimpin Minoritas Chuck Schumer dari New York, yang dimaksudkan untuk melarang pejabat terpilih dan personel cabang eksekutif senior serta keluarga mereka untuk menerbitkan atau mendukung aset digital.