Otoritas Pengawas Keuangan Inggris Menindak Perdagangan Kripto Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Pengawas Keuangan di Inggris atau Financial Conduct Authority (FCA) menggerebek delapan alamat di London, Inggris yang diduga melakukan perdagangan kripto peer-to-peer ilegal. Hal ini dilakukan dalam operasi pertama bersama lembaga lain.

Demikian disampaikan regulator keuangan pada Rabu, 22 April 2026 dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (23/4/2026).

FCA bekerja sama dengan petugas pajak dan polisi di bawah peraturan pencucian uang dan pendanaan terorisme telah mengeluarkan surat penghentian dan larangan di setiap lokasi.

"Bukti yang diperoleh selama inspeksi di lokasi mendukung sejumlah investigasi kriminal yang sedang berlangsung," kata FCA dalam sebuah pernyataan.

Pihak berwenang ingin mencegah para pedagang tersebut menyediakan jalur bagi para penjahat untuk memindahkan, menyamarkan, dan membelanjakan uang. Pedagang peer-to-peer, yang menghindari bursa terpusat, harus terdaftar di Inggris  dan saat ini tidak ada pedagang kripto peer-to-peer yang terdaftar di FCA di sini.

Otoritas di Inggris mengklasifikasikan aset kripto sebagai investasi berisiko tinggi. aset tersebut sebagian besar masih belum diatur, kecuali di bawah aturan anti pencucian uang dan promosi keuangan.

"Sumber daya dan koordinasi yang dikerahkan dalam operasi ini menunjukkan bahwa FCA tidak hanya membuat pernyataan tentang area fokusnya, tetapi juga bertindak sesuai dengan pernyataan tersebut," kata Penasihat di Firma Hukum WilmerHale di London, Imogen Makin.

“Sepertinya kita akan terus melihat tindakan keras serupa di masa mendatang karena FCA tetap fokus pada pemberantasan risiko yang terkait dengan kripto dan kejahatan keuangan."

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, donasi kripto kepada partai-partai politik Inggris akan dilarang. Hal ini sebagai respons terhadap tinjauan mengenai campur tangan keuangan asing.

Hal itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dikutip dari BBC, Kamis (26/3/2026),

Selain itu, donasi warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga 100.000 poundsterling atau Rp 2,25 miliar (asumsi kurs poundsterling terhadap rupiah di kisaran 22.570) per tahun, salah satu dari 17 rekomendasi yang dibuat oleh mantan pejabat tinggi pemerintah Philip Rycroft.

Pemerintah Inggris masih mempertimbangkan tanggapannya terhadap proposal Rycroft lainnya yang mencakup larangan iklan politik daring yang didanai asing.

Tinjauan Rycroft ditugaskan tahun lalu sebagai tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh negara-negara asing yang mencoba mencampuri demokrasi Inggris.

Tinjauan ini diluncurkan setelah serangkaian kasus campur tangan asing yang menonjol dalam politik Inggris, termasuk hukuman terhadap mantan anggota parlemen Reform UK, Nathan Gill, karena menerima suap untuk mempromosikan narasi pro-Rusia.

Rekomendasi kripto sangat relevan bagi Reform UK, yang saat ini merupakan satu-satunya partai di Westminster yang diketahui telah menerima donasi dalam mata uang digital itu.

Pada Mei, pemimpin Reform UK, Nigel Farage mengumumkan partainya akan menerima donasi dalam bitcoin.Pada Oktober tahun lalu, Farage mengatakan, partainya telah menerima "beberapa” donasi kripto.

Situs web Reform UK mengatakan pihaknya tidak menerima donasi anonym dan setiap donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa.

Di Inggris, partai-partai harus memeriksa apakah donasi di atas 500 poundsterling berasal dari sumber yang diizinkan, termasuk orang-orang yang terdaftar dalam daftar pemilih Inggris.

Seorang juru bicara Komisi Pemilihan Umum menuturkan, hingga saat ini, tidak ada partai yang melaporkan donasi kripto kepada komisi.

Di sebuah artikel Observer, seorang juru bicara Reform UK menuturkan, donasi kripto diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi yang melakukan untuk Reform UK.

"Reform sendiri tidak memiliki dompet,” ujar juru bicara itu.

"Partai tersebut memenuhi semua tanggung jawabnya,”

Dalam sebuah pernyataan kepada anggota parlemen, Menteri Perumahan Steve Reed menuturkan pihaknya telah menerima penilaian Rycroft kalau anonimitas yang melekat dalam transaksi kripto dapat mempermudah untuk menyamarkan asal usul donasi dan menghindari pemeriksaaan ketat terhadap sumber dana yang sebenarnya.

“Jalur yang jelas yang diciptakan oleh hal ini untuk penyaluran uang secara ilegal ke dalam politik kita tidak dapat diterima dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan kita,” kata Reed.

Ia mengatakan, larangan donasi kripto akan “tetap berlaku sampai Komisi Pemilihan Umum dan Parlemen ini yakin bahwa ada regulasi yang memadai”.

Reed mengatakan, larangan sementara akan diterapkan secara retrospektif untuk donasi kripto dalam jumlah berapa pun mulai hari ini, setelah perubahan undang-undang dilakukan.

Menteri Perumahan juga mengatakan ia mengambil tindakan segera untuk membatasi donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri sebesar £100.000 per tahun, sesuai dengan tinjauan Rycroft.