Jepang Bersiap Luncurkan ETF Kripto dan Stablecoin Yen

Liputan6.com, Jakarta - Jepang mengambil langkah besar dalam pengembangan industri aset digital. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa secara resmi mengusulkan pembentukan kerangka regulasi untuk produk ETF kripto dan stablecoin berbasis yen sebagai bagian dari strategi transformasi keuangan digital nasional.

Dikutip dari CoinMarketCap, Sabtu (6/6/2026), usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, pada 1 Juni 2026. Jika terealisasi, Jepang berpotensi menjadi salah satu negara ekonomi besar pertama yang secara bersamaan mengembangkan produk investasi kripto yang diatur regulator sekaligus mendorong penggunaan stablecoin berbasis mata uang nasional.

Dalam rekomendasinya, asosiasi parlemen blockchain LDP mengusulkan reformasi perpajakan aset kripto, pengembangan keuangan berbasis blockchain (on-chain finance), serta pembentukan kerangka ETF kripto.

ETF kripto memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap aset digital seperti Bitcoin tanpa harus membeli dan menyimpan aset kripto secara langsung. Skema tersebut dinilai dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi investor sekaligus tetap berada dalam pengawasan regulator.

Bagi Jepang yang selama ini dikenal memiliki regulasi ketat terhadap aset digital, kehadiran ETF kripto akan menjadi perubahan besar dalam pendekatan terhadap investasi berbasis blockchain.

Usulan tersebut merupakan bagian dari agenda Digital Nippon 2026 yang diterbitkan LDP pada Mei lalu dan mencakup pengembangan blockchain, mata uang digital bank sentral (CBDC), stablecoin, serta reformasi pasar kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Selain ETF kripto, pemerintah Jepang juga ingin mempercepat penggunaan stablecoin berbasis yen dalam sistem pembayaran dan transaksi bisnis.

Anggota parlemen LDP, Junichi Kanda, mengatakan Jepang perlu memperluas penggunaan teknologi keuangan berbasis blockchain di Asia, termasuk melalui penerbitan stablecoin berdenominasi yen.

Proposal tersebut bahkan mencakup konsep Global Stablecoin Corridor Initiative, yaitu jaringan yang memungkinkan stablecoin berbasis yen dan dolar AS dapat saling terhubung untuk mendukung transaksi lintas negara.

LDP menilai stablecoin bukan sekadar eksperimen aset digital, melainkan infrastruktur pembayaran masa depan. Hal itu didasarkan pada besarnya aktivitas transaksi bisnis domestik Jepang yang mencapai sekitar 1.200 triliun yen.

Selain itu, sekitar 40%-50% transaksi ekspor dan impor Jepang dengan negara-negara Asia saat ini telah menggunakan yen. Karena itu, stablecoin dinilai dapat membantu mempercepat dan mendigitalisasi arus transaksi yang sudah ada.

Pada April 2026, Menteri Keuangan Satsuki Katayama juga menyatakan implementasi stablecoin yen semakin mendekati kenyataan. Ia menyebut tiga bank besar Jepang berpotensi menerbitkan stablecoin berbasis yen pada 2027.

Langkah tersebut semakin diperkuat setelah aturan baru terkait stablecoin yang disusun regulator jasa keuangan Jepang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Jika kerangka ETF kripto akhirnya disetujui, investor institusi Jepang akan memperoleh jalur investasi baru yang lebih sesuai dengan standar kepatuhan dan manajemen risiko mereka.

Selama ini, banyak dana pensiun dan perusahaan asuransi Jepang yang mengelola aset bernilai triliunan yen masih enggan berinvestasi langsung pada aset kripto karena keterbatasan regulasi dan belum adanya instrumen investasi yang familiar.

Di sisi lain, kehadiran stablecoin berbasis yen yang didukung bank-bank besar juga berpotensi mengubah lanskap likuiditas dan sistem pembayaran di Jepang. LDP menargetkan implementasi awal untuk pembayaran domestik dan pengelolaan kas lintas negara dapat dimulai pada Maret tahun depan.

Dampaknya juga bisa meluas ke kawasan Asia. Jepang secara terbuka ingin menjadikan stablecoin sebagai sarana penyelesaian transaksi lintas batas yang lebih cepat dan efisien.

Kendati demikian, usulan tersebut masih berupa rekomendasi kebijakan dan belum menjadi undang-undang. Implementasinya akan bergantung pada penyusunan aturan teknis oleh regulator, agenda legislasi parlemen Jepang, serta kesiapan bank-bank besar untuk membangun infrastruktur stablecoin.

Namun dengan dukungan pemerintah, regulator, dan industri keuangan, proposal ini dinilai memiliki peluang lebih besar untuk diwujudkan dibanding banyak wacana aset digital lainnya yang selama ini hanya berhenti pada tahap diskusi.