Korea Selatan Penjarakan CEO Kripto, Kasus Pertama di Bawah UU Aset Virtual

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara kepada CEO perusahaan manajemen aset kripto lokal dalam kasus manipulasi harga aset digital. Putusan ini menjadi kasus pertama yang diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual yang baru berlaku.

Dikutip dari cryptopotato, Selasa (10/2/2026), Pengadilan Distrik Selatan Seoul pada Rabu memvonis Jong-hwan Lee, CEO perusahaan manajemen aset kripto, dengan hukuman tiga tahun penjara. Lee dinyatakan bersalah karena memanipulasi harga kripto untuk meraih keuntungan ilegal.

Majelis hakim menilai Lee melanggar Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual dan memperoleh keuntungan sekitar 7,1 miliar won Korea Selatan, setara dengan USD 4,88 juta, melalui praktik manipulasi harga.

Selain hukuman penjara, pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar 500 juta won atau sekitar USD 344.000, serta memerintahkan penyitaan hasil kejahatan senilai 846 juta won, setara USD 581.900.

Meski divonis bersalah, Lee tidak langsung ditahan saat persidangan. Hakim mempertimbangkan sikap kooperatif dan perilaku baik Lee selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini menandai langkah tegas otoritas Korea Selatan dalam menegakkan aturan baru di sektor aset digital, seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan investor kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Dalam pertimbangannya, pengadilan mengungkap bahwa Lee melakukan manipulasi pasar dalam periode 22 Juli hingga 25 Oktober 2024. Ia menggunakan program perdagangan otomatis untuk meningkatkan volume transaksi secara artifisial dan berulang kali melakukan wash trading pada aset kripto bernama ACE.

Hasil penyelidikan menunjukkan volume perdagangan harian ACE melonjak drastis, dari sekitar 160.000 unit menjadi 2,45 juta unit hanya dalam semalam. Dari lonjakan tersebut, aktivitas perdagangan yang dilakukan Lee disebut mencapai 89 persen dari total transaksi.

Dalam perkara yang sama, Min-cheol Kang, mantan karyawan perusahaan tersebut, juga dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun.

Meski pengadilan mengonfirmasi keterlibatan para terdakwa dalam manipulasi harga ACE untuk memperoleh keuntungan tidak wajar, majelis hakim memberikan pembebasan sebagian. Pengadilan menilai bukti yang ada belum cukup kuat untuk memastikan angka keuntungan ilegal secara pasti mencapai 7,1 miliar won.

Penerapan sanksi ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum aset digital di Korea Selatan sejak Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mulai berlaku pada Juli 2024.

Di tengah upaya penegakan hukum terhadap manipulasi pasar kripto, otoritas hukum Korea Selatan juga dihadapkan pada persoalan lain terkait pengelolaan aset digital. Pada Januari lalu, jaksa setempat menyelidiki hilangnya sejumlah besar Bitcoin yang sebelumnya disita dalam sebuah kasus pidana.

Kasus tersebut terungkap saat inspeksi internal rutin di Kejaksaan Distrik Gwangju, yang memeriksa akses dan pengelolaan aset sitaan, termasuk data kredensial yang disimpan di perangkat eksternal seperti USB.

Hingga kini, otoritas belum mengonfirmasi jumlah pasti Bitcoin yang hilang. Namun, media lokal memperkirakan nilainya mencapai sekitar 70 miliar won, atau setara USD 47,7 juta.

Berdasarkan laporan pejabat yang dikutip media setempat, kehilangan tersebut diduga terjadi setelah seorang pegawai mengakses situs web palsu. Hal ini memunculkan dugaan serangan phishing, bukan peretasan langsung terhadap sistem pemerintah.

Diduga, kata sandi atau kredensial dompet digital terekspos, sehingga pelaku kejahatan dapat menguras dana Bitcoin sitaan tersebut. Insiden ini menambah daftar tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengamankan dan mengelola aset digital di era kripto.