Kanada Perketat Aturan Pemilu, Donasi Kripto Resmi Dilarang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kanada semakin mendekati langkah untuk melarang donasi politik dalam bentuk mata uang kripto. Upaya ini dilakukan melalui rancangan undang-undang (RUU) baru yang bertujuan memperketat aturan pendanaan kampanye pemilu.

Dikutip dari CoinMarketCap, Selasa (28/4/2026), RUU bernama Strong and Free Elections Act atau Bill C-25 telah lolos pembacaan kedua di House of Commons of Canada pada Jumat. Hal ini menandakan adanya dukungan lintas partai untuk melanjutkan pembahasan ke tahap komite guna ditinjau lebih rinci dan kemungkinan revisi.

Jika disahkan, aturan ini akan melarang partai politik dan kandidat menerima sumbangan dalam bentuk kripto. Kebijakan ini ditujukan untuk menutup celah dalam sistem pendanaan kampanye yang dinilai belum mengakomodasi perkembangan aset digital.

RUU yang diperkenalkan pada 26 Maret ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi, memperkuat penegakan hukum, serta mengurangi risiko campur tangan asing dalam pemilu Kanada.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Donasi kripto menjadi sorotan utama karena dinilai memiliki tantangan dalam hal pelacakan dan kepatuhan terhadap batasan yang berlaku.

Meski tidak hanya berfokus pada aset digital, RUU ini secara eksplisit memasukkan kripto dalam pembatasan pendanaan politik.

Langkah ini sejalan dengan upaya regulator Kanada untuk memodernisasi sistem pemilu sekaligus mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan dengan aturan yang lebih ketat.

Di sisi lain, otoritas Kanada juga tengah mengembangkan kerangka regulasi untuk stablecoin. Kebijakan ini bertujuan memberikan kewenangan pengawasan kepada Bank of Canada, sekaligus memperjelas aturan terkait dana investasi kripto, kustodian, dan penyimpanan aset digital.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kanada kini meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kripto, sambil tetap berupaya menyeimbangkan inovasi, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Persetujuan awal RUU ini mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk menutup celah dalam aturan pendanaan pemilu, khususnya terkait anonimitas transaksi kripto.

Dengan melarang donasi kripto, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi serta mempermudah pelacakan aliran dana kampanye.

Bagi partai politik dan kandidat, aturan ini berarti perlunya sistem kepatuhan yang lebih ketat, termasuk verifikasi sumber dana, pemantauan transaksi lintas negara, serta pencatatan yang sesuai dengan standar anti pencucian uang (AML) dan know your customer (KYC).

Tahap pembahasan di komite akan menjadi krusial karena anggota parlemen dapat mengubah definisi aset kripto, menetapkan aturan pelaporan, serta memperjelas implementasi kebijakan ini.

Di luar isu pemilu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Kanada untuk membangun kerangka regulasi aset digital yang lebih komprehensif dan selaras dengan standar internasional.

Ke depan, perusahaan kripto, bursa, hingga perbankan di Kanada diperkirakan harus menghadapi kewajiban kepatuhan yang lebih ketat, termasuk dalam hal lisensi dan transaksi lintas negara.