Strategy Kini Genggam 815.061 Bitcoin

Liputan6.com, Jakarta - Strategy Inc memegang 815.061 bitcoin (BTC) melalui pembelian dengan rata-rata harga USD 75.528 atau Rp 1,3 miliar (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 17.240). Seiring kenaikan harga bitcoin dan Executive Chairman Strategy Michael Saylor yang mengisyaratkan akumulasi beli BTC berkelanjutan mendorong kas Strategy mencapai rekor tertinggi USD 63,46 miliar atau Rp 1.094 triliun hingga 26 April 2026.

Kas itu telah bertambah hampir USD 2 miliar atau Rp 34,48 triliun selama sepekan terakhir. Demikian mengutip Yahoo Finance, Senin, (27/4/2026).

Rekor tertinggi baru-baru ini menyusul pembelian paling agresif perusahaan selama lebih dari setahun. Strategy menambahkan 34.164 BTC senilai USD 2,54 miliar atau Rp 43,80 triliun pekan lalu dengan rata-rata harga USD 74.395 atau Rp 1,28 miliar. Nilai pembelian pekan lalu itu termasuk terbesar dalam 17 bulan.

Akumulasi itu melambungkan kepemilikan BTC perusahaan sehingga melewati iShares Bitcoin Trust milik BlackRock sebagai pemegang bitcoin terbesar yang diungkapkan secara publik.

Pembelian bitcoin besar-besaran pada April itu didanai dari penerbitan saham biasa. Strategy mengumpulkan dana USD 2,18 miliar atau Rp 37,59 triliun melalui penjualan saham preferen dan USD 366 juta atau Rp 6,31 triliun dari penjualan saham MSTR, berdasarkan pengajuan perusahaan.

Di sisi lain, kritikus seperti Peter Schiff telah memperingatkan dampak model ekuitas preferensi Strategy. Dengan mempertahankan imbal hasil 11,5% pada STRC membutuhkan kinerja bitcoin lebih kuat dan penggalangan modal yang berkelanjutan yang dapat mengurangi kepemilikan saham.

Namun, sikap Syalor menunjukkan laju pembelian tidak akan melambat. Reli bitcoin yang lebih luas hingga April tidak merata dengan aksi ambil untung di sekitar USD 76.000.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss menyatakan dukungannya terhadap cryptocurrency sebagai alat penting untuk menantang sistem keuangan tradisional. Dalam wawancara bersama Jez Casey di The Liz Truss Show, ia memaparkan visinya mengenai masa depan keuangan yang lebih terdesentralisasi.

Dikutip dari U.Today, Rabu (22/4/2026), Truss menilai Bitcoin dapat berperan sebagai “penyeimbang” terhadap kekuasaan besar bank sentral dan birokrasi permanen.

Menurutnya, daya tarik utama kripto terletak pada kemampuannya untuk melewati institusi keuangan konvensional yang selama ini mendominasi sistem ekonomi global.

Truss mengungkapkan bahwa semakin banyak masyarakat yang merasa frustrasi terhadap cara kerja sistem keuangan saat ini, khususnya terkait mata uang fiat.

"Banyak orang merasa frustrasi... dengan cara uang bekerja di negara kita, cara mata uang fiat berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan, hal tersebut yang membuatnya tertarik pada kripto.

"Itulah yang menarik bagi saya, fakta bahwa ini adalah penyeimbang terhadap kekuatan besar yang dimiliki bank sentral, yang kita lihat digunakan baik di tingkat internasional maupun nasional, baik itu Bank of England atau ECB," jelas Truss.

Truss juga menyoroti, sejumlah pemimpin dunia mulai memanfaatkan aset digital untuk mengatasi kelemahan sistem lama.

"Apa yang kita lihat adalah para pelaku politik disruptif... menggunakan ini sebagai cara untuk menantang sistem dan lembaga keuangan yang sudah mapan, yang pada dasarnya tidak bekerja dengan baik untuk negara mereka," katanya.

Lebih jauh, Truss mengaitkan adopsi uang terdesentralisasi dengan kebebasan sipil.

"Apa yang saya lihat adalah, jika kita tidak memperbaiki sistem uang di Inggris, kita tidak akan mencapai jenis kontra-revolusi yang diperlukan untuk mengembalikan kebebasan dasar kepada masyarakat," tegasnya.

Ia juga menilai kepemilikan Bitcoin berkaitan erat dengan kebebasan lainnya, termasuk kebebasan berpendapat.

"Kepemilikan Bitcoin, kepercayaan pada kebebasan ekonomi, terkait dengan kebebasan lain seperti kebebasan berbicara," ujarnya.

Truss turut mengkritik dominasi birokrasi permanen dalam pengambilan kebijakan.

"Sebagian besar kekuasaan dijalankan oleh birokrasi permanen," kata dia.

Menurut Truss, sistem tersebut cenderung membuat pengambil kebijakan bersikap terlalu hati-hati dan enggan mengambil keputusan besar.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara persepsi publik dan kondisi ekonomi Inggris yang sebenarnya.

"Ada riset menarik yang menyebut rata-rata warga Inggris mengira kita setara dengan negara bagian ketujuh di AS. Faktanya, kita berada di posisi ke-51; kita lebih miskin dari Mississippi. Namun persepsi itu tidak mencerminkan masalah ekonomi yang sebenarnya," ungkapnya.

Pada akhirnya, Truss mengajak komunitas Bitcoin dan pelaku usaha untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong perubahan.

"Pengalaman saya di Downing Street menunjukkan betapa kuatnya status quo," pungkas Truss.