Batas Waktu 5 April: Badan AS Wajib Laporkan Kepemilikan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Sudah hampir satu bulan sejak Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Maret untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis dan Cadangan Aset Digital. Langkah ini bertujuan untuk mengelola aset digital yang telah disita oleh otoritas dalam kasus pidana atau perdata.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (3/4/2025), berdasarkan perintah tersebut, semua badan federal diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya kepada Menteri Keuangan dalam waktu 30 hari. Artinya, Departemen Keuangan serta lembaga federal lainnya harus menyampaikan laporan kepemilikan mereka sebelum batas waktu 5 April 2025.

Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki Pemerintah AS?

Kepala Kebijakan Kripto Gedung Putih, David Sacks pada 6 Maret memperkirakan pemerintah AS memiliki sekitar 200.000 Bitcoin. Namun, belum pernah ada audit resmi yang mengonfirmasi jumlah ini. Menurut data BitcoinTreasuries per 1 April, pemerintah AS diperkirakan memiliki 198.012 Bitcoin yang bernilai sekitar USD 16,8 miliar atau setara Rp 278,2 triliun (asumsi kurs Rp 16.560 per dolar AS).

Sementara itu, meskipun Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan memiliki wewenang untuk menerapkan strategi yang memungkinkan pembelian Bitcoin tambahan tanpa membebani anggaran negara, pemerintah AS tidak berencana menambah lebih banyak aset digital ke dalam Cadangan Aset Digital mereka.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada 2 Maret, Presiden Trump menyatakan bahwa beberapa altcoin seperti XRP, SOL (Solana), dan ADA (Cardano) juga akan menjadi bagian dari cadangan kripto nasional. Jika badan federal mengungkapkan bahwa mereka sudah memiliki aset-aset ini, hal itu bisa memberikan dampak positif bagi nilai dan kepercayaan pasar terhadap mata uang kripto tersebut.

Perintah eksekutif pro-kripto yang dikeluarkan Trump telah membawa optimisme bagi pasar mata uang digital. Namun, di sisi lain, kebijakan ekonominya yang berfokus pada perang tarif global telah menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan secara umum, termasuk kripto.

Meskipun pasar kripto mengalami rebound pada 1 April, total kapitalisasi pasarnya masih mengalami penurunan sekitar 7% dalam sepekan terakhir, menyentuh angka USD 2,76 triliun. Ini mencerminkan volatilitas yang masih tinggi di sektor ini meskipun ada sentimen positif dari kebijakan pemerintah.

Dengan batas waktu yang semakin dekat, pelaku pasar kini menantikan laporan resmi dari pemerintah AS yang dapat memberikan wawasan baru mengenai skala kepemilikan aset digital oleh badan-badan federal.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Inggris kini tengah mempersiapkan regulasi baru untuk industri kriptonya dalam 12 bulan mendatang.

Melansir Coindesk, Selasa (1/4/2025) direktur pembayaran dan aset digital di Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris, Matthew Long mengatakan bahwa kebijakan untuk tahun 2026 akan menjadi otorisasi baru bagi perusahaan kripto di negaranya.

“Kami akan memiliki kebijakan yang akan memungkinkan otorisasi. Namun, jelas kami harus melalui konsultasi, membuat aturan tersebut, dan mendapatkan undang-undang agar itu dapat dilakukan,” kata Long dalam sebuah wawancara.

Kebijakan ini sekaligus akan menjadi lompatan dari kebijakan anti pencucian uang (AML) Inggris yang sudah ada saat ini.

Perusahaan bursa kripto seperti Coinbase, Gemini, dan Bitpanda akan beralih dari pendaftaran di negara tersebut untuk mematuhi aturan anti pencucian uang ke otorisasi dengan aturan untuk serangkaian penawaran.

Ini mengharuskan mereka untuk melalui proses baru untuk mendapatkan persetujuan dari FCA.

FCA juga berencana merilis dokumen tentang Stablecoin, platform perdagangan, staking, paparan kripto yang hati-hati, dan serangkaian kebijakan lainnya tahun ini.

“Kebijakan tersebut diharapkan akan aktif setelah dokumen kebijakan akhir diterbitkan pada tahun 2026,” kata Long.

Sejak kebijakan anti pencucian uang untuk perusahaan kripto diluncurkan pada tahun 2020, FCA telah menerima 368 pengajuan dari perusahaan kripto di Inggris, tetapi hanya 50 perusahaan atau 14% dari pelamar yang telah disetujui sejauh ini. 

Undang-undang yang akan datang akan menentukan apa yang dianggap sebagai aktivitas yang diatur, kata Long dari FCA. Perusahaan kripto yang terlibat dalam aktivitas tersebut perlu mencari otorisasi.

Menanti Kebijakan Baru Stablecoin di Inggris

 Stablecoin tidak akan lagi dimasukkan ke dalam regulasi pembayaran Inggris sebagaimana ditetapkan sebelumnya, kata mantan Menteri Ekonomi negara itu, Tulip Siddiq pada November 2025.

FCA berencana untuk berkonsultasi tentang rancangan aturan untuk Stablecoin awal tahun ini.

“Apa yang kami lakukan dalam hal Stablecoin adalah kami memastikan bahwa kami mengambil yang terbaik dari regulasi saat ini yang ada di TradFi, tetapi stablecoin pada dasarnya unik,” kata Long.

“Tidak ada yang sama persis. Kami harus menyesuaikan regulasi yang kami miliki saat ini,” terangnya.