Propam Polda Banten Tangani Anggota Polsek Cinangka Diduga Selingkuh

Jakarta, CNN Indonesia --

Bidpropam Polda Banten tengah mengusut dugaan pelanggaran kode etik anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cinangka berinisial Brigadir HA.

Kini, HA juga telah dilakukan penempatan khusus (patsus) dalam rangka pemeriksaan.

"Saat ini Bidpropam Polda Banten tengah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh salah satu personel Polres Cilegon. Yang bersangkutan juga telah ditempatkan di tempat khusus untuk pendalaman dan proses pemeriksaan lanjutan," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto dalam keterangannya, Selasa (28/10).

Dugaan pelanggaran yang dilakukan HA berawal dari laporan seorang perempuan berinisial ES pada 4 Oktober 2025 ke Sipropam Polres Cilegon. Dalam laporannya, ES mengaku telah menjalin hubungan pribadi dengan HA.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Paminal Sipropam Polres Cilegon kemudian memeriksa pelapor serta beberapa saksi di antaranya pemilik dan pengelola vila di kawasan Cinangka, Serang.

Dari hasil pemeriksaan, diperoleh keterangan bahwa HA pernah berada di vila tersebut bersama pelapor pada 16 Juli 2025. Diduga keduanya melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri sebanyak dua kali.

Paminal Polres Cilegon juga telah meminta keterangan terhadap istri sah HA serta memeriksa terduga pelanggar. Dalam pemeriksaan, HA mengakui perbuatannya telah menjalin hubungan pribadi dengan pelapor hingga melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota Polri.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Paminal Polres Cilegon membuat laporan penugasan tertanggal 16 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Kapolres Cilegon.

Kapolres selanjutnya memberikan disposisi pada 20 Oktober 2025 untuk menindaklanjuti perkara tersebut melalui proses pemeriksaan lanjutan dan pelaporan perkembangan hasil penanganan.

Sebagai tindak lanjut, Siepropam Polres Cilegon menyerahkan HA ke Bidpropam Polda Banten pada Kamis (23/10) sekira pukul 23.00 WIB.

Didik menyatakan Polda Banten berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan setiap anggota Polri di wilayah hukum tersebut.

"Pimpinan sudah menekankan, setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan diproses secara transparan dan akuntabel. Ini bagian dari upaya kami menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ucap dia.

(dis/kid)

[Gambas:Video CNN]