Setahun Kemenko PM, Muhaimin Dorong Paradigma Baru Pemberdayaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Genap satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Kemenko PM) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, arah baru pembangunan berbasis pemberdayaan manusia mulai menunjukkan hasil.

Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, selama setahun terakhir berbagai hambatan besar telah berhasil diurai. Sementara paradigma pemberdayaan kini menjadi fondasi utama kebijakan dan pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga.

"Selama setahun ini, hambatan-hambatan bisa kita urai, dan paradigma pemberdayaan telah menjadi cara kerja baru," ujar Cak Imin dalam acara 'Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa' yang disiarkan CNN Indonesia, Selasa (28/10).

Melalui pendekatan pemberdayaan yang terintegrasi, pemerintah telah menyalurkan perlindungan sosial langsung kepada sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan miskin.

Selain itu, 1,3 juta keluarga telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan lebih dari 96 juta masyarakat menikmati layanan berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.

"Sekarang sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat," tegasnya.

Upaya pemberdayaan juga menyentuh sektor ekonomi rakyat. Pemerintah menjangkau 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan usaha rintisan melalui akses pembiayaan dan pendampingan.

Sebanyak 625 ribu masyarakat memperoleh pekerjaan baru dari ekosistem program MBG, sementara 15 ribu anak kembali mendapatkan masa depan melalui program Sahabat Rakyat (SR).

"Kita ingin ekosistem menjadi bagian utama dari pelaksanaan MBG. Tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh," kata Cak Imin.

Ia menegaskan, pemberdayaan bukan sekadar program sektoral, tetapi cara berpikir baru yang menghubungkan mesin-mesin pemerintahan agar bekerja saling bertaut, menyalakan harapan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, lanjut Cak Imin, pemerintah menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan maksimal 5 persen kemiskinan pada 2029.
Cak Imin menilai target ini menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh pihak untuk bekerja lebih terarah.

"Setiap periode pemerintahan selalu ada target, tapi sering tak tercapai. Karena itu, saya mohon dukungan semua pihak, para menteri, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk berkolaborasi. Tahun 2026 harus 0 persen kemiskinan ekstrem, 2029 maksimal 5 persen kemiskinan," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, efektivitas berbagai program Kemenko PM kini mulai terasa. Memasuki tahun kedua, pola kerja yang telah disiapkan akan dijalankan dengan lebih disiplin, agar setiap rupiah APBN benar-benar berdampak pada kemandirian masyarakat.

Cak Imin juga menekankan pentingnya perubahan cara berpikir dan bekerja di seluruh lini birokrasi. Ia ingin agar pemberdayaan menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan ekosistem terpadu dari hulu ke hilir, dan bisa berkelanjutan.

"Pemberdayaan harus melahirkan ekosistem terpadu yang berkelanjutan, agar kita benar-benar bisa mandiri," katanya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Cak Imin, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial baru dengan menumbuhkan potensi ekonomi rakyat dari bawah.

Terkait itu, Kemenko PM akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermakna dan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya negara secara optimal.

"Pembangunan adalah upaya mewujudkan keadilan sosial baru, menumbuhkan potensi ekonomi rakyat dari bawah. Kemenko PM akan memastikan seluruh sumber daya negara digunakan untuk memajukan masyarakat miskin," tutup Cak Imin.

(ory/ory)

[Gambas:Video CNN]