Presiden Terpilih Korea Selatan Lee Jae Myung Genjot Agenda Reformasi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan yang baru terpilih Lee Jae-myung tengah mendorong agenda pro kripto yang kuat.

Mengutip TechinAsia.com, ditulis Kamis (5/6/2025), Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung akan mencabut larangan ETF kripto spot dan memperkenalkan pasar stablecoin yang dikaitkan dengan won Korea Selatan untuk membantu mengurangi arus keluar modal.

Pemerintahan Lee Jae-myung juga bertujuan meningkatkan regulasi kripto dengan fokus pada pengawasan stablecoin, transparansi bursa dan pelonggaran pembatasan di zona pengembangan blockchain yang ditunjuk untuk mendorong inovasi,

Korea Selatan tetap menjadi pemain utama di pasar kripto global, dengan sekitar 20% penduduknya terlibat dalam bursa kripto. Lee memenangkan kursi kepresidenan pada 4 Juni 2025 dengan 49,42% suara, mengalahkan kandidat sayap kanan Kim Moon-soo yang memperoleh 41,15%.

Mengutip the Block, ini bukan pertama kalinya Korea Selatan memiliki seorang kandidat yang berjanji untuk mendorong kripto untuk menjadi pusat perhatian.

Presiden konservatif yang dimakzulkan Yoon membuat beberapa janji yang ramah terhadap kripto yang bertujuan untuk mencabut regulasi industri kripto, tetapi banyak yang melihat penundaan dan kemajuan yang terbatas selama masa jabatan tiga tahunnya.

Rencana Yoon untuk mencabut regulasi industri kripto menemui perlawanan dari the Financial Services Commission (FSC)  atau Komisi Layanan Keuangan yang tidak melonggarkan regulasi ketatnya dengan alasan perlindungan investor. Meskipun demikian, FSC sejak itu menjadi lebih setuju untuk melonggarkan aturan kripto yang ketat yang dapat menguntungkan komitmen kripto Lee.

Korea Selatan menjadi tuan rumah salah satu pasar kripto terbesar di dunia yang ditandai dengan fokus pada perdagangan altcoin. Pada akhir tahun lalu, Korea Selatan memiliki 9,7 juta pengguna bursa kripto yang hampir 20% dari total populasinya, menurut FSC.

Sebelumnya, kripto telah muncul sebagai isu yang menentukan dalam pemilihan presiden dadakan di Korea Selatan. Para kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan dari basis investor aset digital yang terus berkembang lintas generasi.

Mengutip Cointelegraph, ditulis Rabu (28/5/2025), ketiga kandidat terdepan telah meluncurkan proposal yang ramah terhadap kripto. Ini termasuk legalisasi dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF bitoin di posisi USD 109.021 dan pelonggaran aturan perbankan yang kini membatasi perdagangan kiat ke kripto hanya lima platform.

Pemungutan suara pada 3 Juni dijadwalkan akan berlangsung sekitar dua tahun lebih awal, dipicu oleh pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk-yeol setelah deklarasi darurat militernya yang kontroversial pada akhir 2024.

Meskipun dengan cepat dibatalkan oleh anggota parlemen, perebutan kekuasaan yang tiba-tiba itu menyebabkan krisis politik dan akhirnya pemecatannya dari jabatan.

Kampanye Yoon pada 2022 sangat bergantung pada janji untuk mereformasi peraturan kripto yang sebagian besar ditujukan kepada pemilih lebih muda. Kali ini, fokus politik pada aset digital semakin meningkat, karena generasi yang lebih tua mulai menuangkan kekayaan yang signifikan ke dalam aset digital.

Pemilihan kali ini diikuti oleh tiga kandidat utama, dan semuanya berjanji untuk memajukan ekonomi kripto lokal. Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berseberangan kalah dari Yoon dalam pemilihan terakhir dan kembali dengan kampanye kedua yang mendukung kripto.

Didorong Transisi ke Ekonomi Digital

Selain itu, Kim Moon-soo mencalonkan diri di bawah partai yang berkuasa saat ini, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Mantan presiden Yoon telah menjauhkan diri dari PPP menjelang pemilihan, sehingga Kim harus menentukan arah baru bagi basis konservatif yang terpecah.

"Lingkungan politik telah secara aktif merangkul kripto sebagai agenda kampanye utama,” ujar Head of the Blockchain Research Center Dongguk University, Park Sung-jun kepada Cointelegraph.

"Didorong oleh transisi ke ekonomi dgital, dorongan untuk transparansi dalam pendanaan politik, penyebaran teknologi, partisipasi politik berbasis blokchain dan meningkatnya tuntutan untuk perlindungan investor, kripto telah muncul sebagai isu ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan di Korea Selatan,” ia menambahkan.

Lee Jae-myung dan Kim sama-sama berjanji melonggarkan aturan perbankan yang ketat yang mengharuskan bursa kripto untuk bermitra dengan bank berlisensi untuk menawarkan layanan fiat, sebuah sistem yang telah menciptakan monopoli hampir hanya dari lima platform yang disetujui.

Struktur yang berlaku mengecualikan partisipasi perusahaan, karena mengharuskan pengguna untuk membuka rekening di bank mitra menggunakan identitas hukum mereka.

Lee juga mengusulkan peluncuran stablecoin yang dipatok dengan won untuk mengurangi ketergantungan pada token yang diterbitkan di luar negeri

Lee Jun-seok menolak dengan mencatat kalau Korea Selatan pernah memiliki stablecoin algoritmik yang dipatok dengan won, TerraKRW (KRT), bagian dari ekosistem Terra yang mengalami keruntungan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

"Lee Jae-myung mengusulkan peluncuran stablecoin lain tanpa memberikan jaminan apapun. Aset apa yang akan mendukungnya? Bagaimana risiko pasar akan ditangani? Bagaimana kita akan menghindari kegagalan masa lalu yang berulang? Tidak ada jawaban," kata Lee Jun-seok dalam sebuah unggahan Facebook, mengkritik lawannya karena mengubah stablecoin menjadi sebuah slogan.

Kedua kandidat kembali berselisih pendapat tentang stablecoin selama debat langsung. Lee Jae-myung berpendapat tentang keamanan stablecoin yang tersentralisasi dan didukung oleh fiat.

Lee Jae-myung merupakan lawan Yoon dalam pemilihan umum 2022, saat ia juga memperjuangkan kebijakan yang ramah terhadap kripto. Namun, ia tidak seagresif Yoon yang membuat beberapa janji kripto. Beberapa di antaranya seperti mencabut larangan permainan play-to-earn (P2E) dan penawaran koin awal, tidak pernah dilaksanakan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.