DPR Minta Pemerintah Turun Tangan soal Desakan Mundur Bupati Pati

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Mohamad Toha meminta pemerintah pusat dan provinsi turun tangan buntut aksi besar-besaran masyarakat yang mendesak Bupati Pati, Sudewo mundur.

Menurut Toha, peran pemerintah pusat penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog," kata dia dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Dia mengaku memahami amarah masyarakat. Namun, menyampaikan aspirasi menurutnya terak harus dilakukan dengan tertib dan menjaga keamanan.

"Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong mengaku memahami masalah kemampuan fiskal daerah yang masih lemah. Dari total 38 provinsi, sebanyak 15 provinsi dianggap masih memiliki kemampuan fiskal yang lemah.

Sedangkan, untuk kabupaten, dari total 416, hanya empat 4 kabupaten masuk kategori kuat. Sisanya, masih dianggap lemah. Lalu untuk 98 kota, sekitar 70 kota masih masuk kategori fiskal sangat lemah.

Bahtra mengaku terus meminta Kemendagri untuk melakukan pembinaan agar pemerintah daerah bisa lebih kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, upaya peningkatan PAD tidak terus menerus dibebankan kepada masyarakat.

"Jadi dia harus mencari semacam cara terus kemudian bagaimana meningkatkan PAD-nya, kan banyak cara ya kan, bisa melalui mungkin bagaimana pariwisatanya ditingkatkan," kata dia.

"Kami beberapa minggu yang lalu sebelum reses itu kami juga rapat bagaimana agar BUMD-BUMD daerah itu ditingkatkan kinerjanya sehingga bisa menambah nilai plus kan, nilai tambah terhadap PAD, sehingga tidak berimbas lagi kemudian bahwa pajaknya harus dinaikkan berlipat-lipat kali dalam rangka mencari upaya agar pembiayaan kebutuhan daerah ini bisa terpenuhi. Nah itu-itu kita terus dorong," imbuh Bahtra.

DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersamaan kericuhan yang terjadi dalam aksi demo, Rabu (13/8). Warga dalam aksinya meminta Sudewo muntur buntut sejumlah kebijakan, terutama soal kenaikan PBB meski rencana itu kini telah dibatalkan.

"Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi," jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

"Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," katanya di Rapat Paripurna.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]