Usai FPDIP, Gerindra Juga Siap Tinjau Ulang Tunjangan Tak Pantas DPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Gerindra siap meninjau ulang sejumlah tunjangan anggota DPR yang menciderai perasaan masyarakat. 

Kesiapan disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono demi menyikapi keluhan masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang salah satunya berujung pada pelindasan driver ojol oleh oknum polisi dengan rantis beberapa waktu lalu.

"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (30/8).

Hal sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Dia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.

"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sahroni, Sabtu (30/8) seperti dikutip dari detik.

Kritik terhadap fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPR mengemuka belakangan ini. Kritik muncul salah satunya berkaitan dengan pemberian uang tunjangan rumah Rp50 juta kepada anggota DPR sebagai ganti mereka tak mendapatkan rumah dinas di Kalibata.

Kritik berujung pada aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di sejumlah daerah belakangan ini. Unjuk rasa memakan korban.

Seorang driver ojol yang sedang bekerja dilindas oleh anggota polisi dengan kendaraan taktis. Pelindasan itu membuat aksi unjuk rasa semakin panas.

Untuk mendinginkan suasana, Fraksi PDIP di DPR juga meminta agar tunjangan rumah dan fasilitas tak layak yang diterima anggota DPR dihentikan.

Permintaan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Said dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

(thr/agt)