Metaplanet Membeli 5.075 Bitcoin Sepanjang Kuartal I 2026

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan pengelola bitcoin (BTC) yang terdaftar di bursa Tokyo, Metaplanet mengakuisisi 5.075 bitcoin (BTC) selama kuartal pertama 2026. Nilai pembelian USD 405 juta atau Rp 6,85 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.920) dengan harga rata-rata sekitar USD 79.900 atau Rp 1,35 miliar per koin.

Demikian disampaikan perseroan dalam laporan kuartalan pada Rabu, 1 April 2026, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (3/4/2026).

Pembelian bitcoin ini meningkatkan total kepemilikannya menjadi 40.177 BTC,diakuisisi dengan nilai sekitar USD 4,18 miliar atau Rp 70,72 triliun. Harga rata-rata pembelian sebesar USD 104.106 per koin atau Rp 1,76 miliar. Hal ini menempatkan perusahaan itu di atas MARA Holdings dan menempati posisi ketiga di antara pemegang bitcoin korporasi yang terdaftar di bursa saham secara global.

Metaplanet kini hanya tertinggal dari Strategy, yang memegang lebih dari 762.099 BTC, dan Twenty One Capital, yang memegang 43.514 BTC. Perusahaan tersebut juga melaporkan imbal hasil BTC sebesar 2,8% sepanjang 2026.

"Imbal hasil BTC" Metaplanet adalah metrik yang didefinisikan sendiri, bukan bunga atau pengembalian staking pada Bitcoin yang dipegang. Perusahaan menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada pertumbuhan kepemilikan Bitcoin per saham yang terdilusi, pada dasarnya melacak seberapa efektif perusahaan mengakumulasi lebih banyak BTC relatif terhadap basis sahamnya.

Strategy, perusahaan perbendaharaan Bitcoin OG, menggunakan metrik yang sama. Twenty One Capital dulunya mempromosikan metrik "Bitcoin Per Share" atau BPS, tetapi CEO Jack Mallers mengatakan di podcast-nya pada awal tahun bahwa perusahaan telah berhenti menggunakannya.

Kenaikan Metaplanet dalam peringkat tersebut sebagian besar disebabkan oleh mundurnya MARA dan juga akumulasinya sendiri. MARA menjual sekitar 15.000 BTC pada Maret seharga USD 1,1 miliar atau Rp 18,6 triliun untuk membeli kembali sebagian utang konversinya dengan diskon, sehingga perusahaan penambang tersebut memiliki sekitar 38.700 BTC.

Ambisi perusahaan Tokyo yang lebih luas melampaui posisi ketiga. Di bawah "Rencana 555 Juta," Metaplanet menargetkan 100.000 BTC pada akhir tahun dan 210.000 BTC pada akhir 2027, target yang membutuhkan modal sekitar USD 10 miliar atau Rp 169,2 triliun jika harga Bitcoin tetap stabil.

Untuk mendanai pembelian besar-besaran ini, Metaplanet mengumpulkan USD 137 juta atau Rp 2,3 triliun melalui penjualan saham dan waran pada Januari, dengan potensi pendanaan lebih lanjut hingga USD 276 juta atau Rp 4,6 triliun.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Coin Center, Peter Van Valkenburgh. mengatakan kegagalan meloloskan regulasi yang jelas seperti CLARITY Act dinilai dapat membuka peluang bagi pemerintah Amerika Serikat di masa depan untuk bersikap lebih keras terhadap industri kripto.

Mengutip laman Cointelegraph.com, Senin (30/3/2026), dalam pernyataannya di platform X, ia menyoroti pentingnya pengesahan RUU seperti CLARITY Act dan Blockchain Regulatory Certainty Act.

Menurutnya, mengabaikan perlindungan bagi pengembang demi kepentingan jangka pendek justru berisiko menciptakan masa depan industri yang suram.

“Tujuan CLARITY bukan untuk mempercayai pemerintahan saat ini, tetapi untuk mengikat pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Valkenburgh menambahkan, tanpa perlindungan hukum yang jelas, industri kripto akan berada di bawah bayang-bayang kebijakan yang berubah-ubah, tekanan politik, dan ketidakpastian hukum.

Mengintai RUU CLARITY diketahui mandek di Senat setelah tidak tercapai kesepakatan antara bank, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan. Salah satu poin krusial yang diperdebatkan adalah soal izin imbal hasil (yield) dari stablecoin.

Secara umum, RUU ini mencakup kerangka pendaftaran perantara kripto, regulasi aset digital, hingga klasifikasi token. Van Valkenburgh juga mengingatkan tanpa kejelasan legislasi, lembaga seperti Department of Justice berpotensi meningkatkan penindakan terhadap pengembang alat privasi dengan tuduhan sebagai pengirim uang ilegal. Sebelumnya, di era kepemimpinan Gary Gensler di SEC, industri kripto kerap mengkritik pendekatan regulator yang dinilai lebih mengandalkan penegakan hukum dibandingkan pembuatan aturan formal.

Namun, sejak pengunduran diri Gensler pada Januari 2025, arah kebijakan SEC mulai berubah menjadi lebih ramah terhadap industri, termasuk penghentian sejumlah kasus lama. Meski begitu, Van Valkenburgh menegaskan momentum ini tidak boleh disia-siakan. “Jika kita hanya mengandalkan kelonggaran sementara dari pemerintah saat ini, kita justru berisiko memperlemah fondasi industri dalam jangka panjang," pungkasnya.