Menteri Keuangan Brasil Tunda Konsultasi Pajak Kripto

• Mengapa Menteri Keuangan Brasil menunda konsultasi pajak kripto?
• Apa prioritas legislatif baru Menteri Keuangan Brasil, Dario Durigan?
• Bagaimana posisi Brasil dalam adopsi kripto global dan regional?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Brasil yang baru, Dario Durigan, berencana menunda konsultasi publik tentang pajak kripto. Hal ini karena pemerintah mengalihkan fokusnya ke pemilihan presiden negara itu pada Oktober, demikian menurut dua sumber kepada Reuters.

Mengutip the block, Minggu, (22/3/2026), Durigan menjabat pada Jumat setelah pendahulunya, Fernando Haddad, mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sao Paulo. Ia bermaksud untuk menghindari pengeluaran modal politik di Kongres untuk langkah-langkah pajak yang kontroversial selama tahun pemilihan, kata sumber tersebut.

Konsultasi yang ditunda tersebut telah diantisipasi sebagai langkah selanjutnya dalam kerangka kerja kripto Brasil yang terus berkembang. Pada November, bank sentral Brasil menyelesaikan aturan yang membawa penyedia layanan kripto di bawah peraturan sektor keuangan yang ada, yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan otorisasi untuk beroperasi, seperti yang dilaporkan The Block sebelumnya. Aturan tersebut juga menempatkan transaksi stablecoin dan penggunaan aset virtual untuk transfer internasional di bawah pengawasan pasar valuta asing.

Kepala bank sentral Gabriel Galipolo mengatakan awal tahun ini kalau penggunaan kripto domestik telah melonjak selama tiga tahun terakhir, dengan sekitar 90% aliran terkait dengan stablecoin, menurut Reuters. Konsultasi Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk membahas perlakuan pajak atas aliran tersebut.

Penundaan kebijakan kripto merupakan bagian dari jeda fiskal yang lebih luas. Proposal terpisah untuk mengakhiri pengecualian pajak atas sekuritas investasi seperti surat kredit, yang gagal disahkan di Kongres tahun lalu, kini mungkin akan ditunda hingga masa jabatan presiden baru yang dimulai pada 2027, menurut laporan Reuters.

Presiden Luiz Inacio Lula da Silva meminta Durigan (41) untuk menjadi "wajah baru ekonomi Brasil," dengan menekankan pembangunan ekonomi dan lingkungan bisnis yang menguntungkan, kata sumber tersebut. Lula menghadapi persaingan ketat dalam pemilihan ulang, dengan jajak pendapat menunjukkan ia berpotensi menghadapi putaran kedua melawan Senator Flavio Bolsonaro.

Prioritas legislatif Durigan justru akan mencakup regulasi ekonomi perusahaan teknologi besar, aturan manajemen krisis lembaga keuangan, dan program investasi pusat data Redata, menurut laporan tersebut.

Pasar Kripto Terbesar di Amerika Latin

Brasil menempati peringkat kelima secara global dan pertama di Amerika Latin dalam Indeks Adopsi Kripto Global Chainalysis, dengan nilai kripto sekitar USD 318,8 miliar atau Rp 5.405 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.960) yang diterima antara Juli 2024 dan Juni 2025. Negara ini telah menarik minat institusional kripto yang semakin meningkat, dengan Paradigm melakukan investasi pertamanya di Brasil pada Desember, mendukung startup stablecoin berbasis real, Crown, dalam pendanaan Seri A sebesar USD 13,5 juta atau Rp 228,90 miliar.

Penyedia layanan yang tercakup dalam aturan bank sentral November masih menghadapi tenggat waktu kepatuhan pada November 2026. Tetapi dengan konsultasi pajak yang sekarang ditangguhkan, perlakuan fiskal terhadap transaksi yang difasilitasi oleh penyedia tersebut akan tetap tidak ditentukan setidaknya hingga pemilihan umum.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, sebuah riset yang dilakukan Coinbase menunjukkan penambahan minat investor institusional ke aset kripto. Bahkan, 73% korporasi akan menambah investasi kriptonya di 2026 ini dengan tata kelola yang lebih kuat.

Coinbase menerbitkan hasil survei Januari 2026 terhadap 351 investor institusional global dalam sebuah laporan pada 18 Maret 2026. Isinya menyoroti perubahan dalam strategi alokasi dan prioritas infrastruktur. Temuan tersebut menunjukkan rencana ekspansi yang berkelanjutan disertai standar tata kelola yang lebih ketat di seluruh portofolio kripto.

“73% responden berniat meningkatkan alokasi aset digital mereka pada 2026, didorong oleh kejelasan regulasi yang lebih baik, ketersediaan produk teregulasi yang lebih luas, dan infrastruktur yang semakin berkembang" tulis isi riset tersebut, mengutip Bitcoin.com, Jumat (20/3/2026).

Coinbase dan EY Parthenon menyatakan, 74% memperkirakan harga kripto akan naik dalam 12 bulan ke depan. Mereka juga mencatat, 49% mengatakan volatilitas terbaru memperkuat fokus mereka pada manajemen risiko, likuiditas, dan penentuan ukuran posisi.

Sekitar 65% investor yang berencana meningkatkan eksposur menyebut kejelasan aturan sebagai pendorong utama, namun 66% secara bersamaan juga menganggap ketidakpastian regulasi sebagai kekhawatiran utama.

"Struktur pasar menempati peringkat teratas sebagai area yang membutuhkan kejelasan, disebut oleh 78% peserta, sementara aset yang ditokenisasi menghadapi kendala serupa akibat aturan yang belum jelas," tulis riset tersebut.

Posisi institusional mencerminkan pergeseran struktural yang lebih luas dalam cara aset digital diintegrasikan ke dalam portofolio. Coinbase dan EY Parthenon menggambarkan peralihan dari pendorong spekulatif menuju eksekusi yang lebih disiplin, di mana akses yang teregulasi dan kontrol operasional menentukan partisipasi.

Fase ini sejalan dengan siklus baru arus masuk dana yang didukung oleh infrastruktur kelas institusional, bukan lagi bergantung pada momentum yang digerakkan oleh investor ritel.

Konstruksi portofolio juga beralih menuju instrumen keuangan yang lebih familiar dan perlindungan khas institusi. Dua pertiga responden melaporkan eksposur melalui ETF atau ETP kripto spot, dan 81% lebih memilih instrumen teregulasi untuk kepemilikan spot.

Prioritas kustodian juga berubah, dengan 66% menekankan kepatuhan regulasi dan protokol keamanan, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Strategi multi-kustodian tetap umum, digunakan oleh 61% perusahaan untuk mengurangi risiko operasional.