Kemkomdigi Dorong Humas Pemerintah Gaungkan PP TUNAS Lewat Pelatihan Menulis dan Website

Liputan6.com, Jakarta - Komitmen pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik terus diperkuat. Melalui Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar pelatihan bertajuk "Jago Menulis Rilis dan Mengelola Website Pemerintah," yang diikuti lebih dari 1.000 peserta dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara luring dan daring.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat peran Humas Pemerintah agar lebih piawai dalam menyajikan informasi publik yang informatif, menarik, dan mudah diakses masyarakat.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi, Marroli J. Indarto, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya optimalisasi karya kehumasan, terutama siaran pers dan website, serta informasi mengenai Anugerah Media Humas 2025 mendatang sebagai bentuk apresiasi bagi Humas Pemerintah. 

“Komunikasi publik adalah tantangan tersendiri, apalagi dalam mensosialisasikan program-program prioritas Bapak Presiden. Di sinilah peran strategis Humas menyampaikan pesan dengan tepat, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ungkap Marroli.

Ia juga memperkenalkan Anugerah Media Humas 2025 sebagai bentuk apresiasi atas karya kehumasan terbaik dari berbagai instansi.

Netflix mengadaptasi novel karya penulis Indonesia menjadi sebuah film. Bagaimana kisahnya? Yuk simak video berikut

Dalam pelatihan ini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, juga mensosialisasikan PP No. 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak.

Regulasi ini menekankan pentingnya peran penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Mulai dari persetujuan orang tua, pengaturan fitur sesuai usia, hingga larangan pengumpulan data geolokasi anak secara tepat. PSE juga wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja sama mematuhi ketentuan perlindungan anak.

Selanjutnya, PSE juga berkewajiban menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi, menyediakan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan, melakukan edukasi publik, tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan PLF, bertanggung jawab terhadap perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet.

Terakhir, PSE diwajibkan untuk menunjuk pejabat yang bertugas di bidang pelindungan data pribadi, guna menjamin tata kelola data yang lebih akuntabel dan transparan.

Peran Humas sangat strategis dalam menyebarluaskan PP TUNAS, sebagai salah satu program prioritas pemerintah kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Harapannya dapat terciptanya ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Pelatihan ini juga mengasah keterampilan peserta dalam menulis siaran pers. Editor Media Indonesia Institute, Eko Suprihatno, menekankan pentingnya membuat siaran pers yang jelas, menarik, dan tidak multitafsir.

"Siaran pers yang baik adalah yang tidak multitafsir dan layak dipublikasikan. Media sosial bisa jadi sumber, tapi tetap perlu konfirmasi. Untuk itu kita harus jeli mengubah cerita menjadi berita yang dibutuhkan pembaca," tambah Eko.

Peserta bahkan mengikuti kompetisi menulis rilis berita secara langsung, dengan karya terbaik diumumkan di akhir sesi.

Tak kalah penting, pelatihan juga membahas strategi mengelola website pemerintah. CEO Good News From Indonesia, Wahyu Aji, menyampaikan pentingnya membuat kanal digital yang kredibel dan terverifikasi di tengah maraknya disinformasi.

"Tantangan kita saat ini bukan hanya berebut perhatian, tapi memastikan informasi yang kita sampaikan kredibel dan terpercaya. Website harus jadi rujukan utama yang relevan, update, dan ramah publik, sementara media sosial berperan penting dalam membangun awareness-nya," jelas Aji.

Peserta juga dilatih secara teknis dalam memasang GPR Widget, yaitu widget informasi resmi dari pemerintah pusat, sebagai bagian dari integrasi layanan informasi publik publik secara digital.